KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalKetua MPR RI Bamsoet Prediksi Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran oleh : Danny Melani Butarbutar
11-Mei-2021, 10:01 WIB


 
  KabarIndonesia - Jakarta, Mengutip surel editor KOMPAS.com, bahwa untuk tahun ini larangan mudik seperti membentur tembok.

"Mungkin karena kejenuhan yang menumpuk. Mungkun karena peasaan lebih aman lantaran vaksin dan klaim kemampuan pemerintah mengendalikan", sebut Wisnu Nugroho.

Persoalan
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
 
M E R D E K A !!! 17 Aug 2020 06:01 WIB

Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
CARA MENINGKATKAN KHARISMA ! 12 Mei 2021 10:22 WIB


 
 
NASIONAL

Kementerian Dalam Negeri Meminta Daerah Percepat Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan Beri Kemudahan Berinvestasi
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 12-Feb-2021, 11:13:50 WIB

KabarIndonesia - Mengutip Info Kabinet (22/01/2021), Kementerian Dalam Negeri meminta Daerah-daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mempercepat pelaksanaan APBD 2021 dan membuka kemudahan berinvestasi.

“Sebagaimana kita ketahui, pandemi Covid-19 ini melanda seluruh dunia dan dampaknya bukan hanya pada bidang ekonomi, namun pada seluruh aspek kehidupan. Atas dasar itu, APBN dan APBD ini menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori.

Hal tersebut disampaikannya saat menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah secara virtual di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Januari 2021, dalam rangka menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Surat Edaran ini difokuskan pada dua hal, yaitu pada penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan percepatan kemudahan investasi di daerah adalah:

Pertama, untuk penggunaan APBD Tahun 2021, pemda diminta melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD yaitu pada awal tahun anggaran untuk menghindari terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran.

“Ini supaya APBD ini tidak menumpuk di akhir tahun, jadi masing-masing di kuartal I, II, III, IV itu harus segera kita mulai, yaitu dengan maksud supaya pertumbuhan ekonomi cepat atau tetap ada di daerah. Jadi, sekali lagi, pelaksana kegiatan ini memperhatikan realisasi penerimaan di daerah dan difokuskan pada kegiatan yang beriorientasi produktif, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah antara lain pembentukan tenaga tracing di daerah masing-masing yang selanjutnya diberikan kompensasi melalui APBD,” jelas Hudori.

Kedua, adalah percepatan kemudahan investasi daerah, pemerintah daerah diminta untuk mendorong peningkatan investasi di daerah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan potensi di daerah masing-masing.

“Sehingga sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD tetapi juga memperkuat iklim investasi daerah, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru, artinya lapangan kerja baru bisa dipacu dengan adanya mendorong APBD untuk segera dilakukan,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus mendorong peran serta masyarakat, “Ini yang penting yang harus digarisbawahi dan sektor swasta terutama dalam pembangunan daerah antara lain melalui pemberian insentif. dan atau kemudahan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan", lanjutnya.

Hudori menjelaskan, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, overview ekonomi Indonesia menurut Kementerian Keuangan sejak 2020, bahwa pada kuartal 3 Tahun 2020 ekonomi Indonesia membaik. Artinya masih ada harapan untuk meningkatkan perekonomian di Tahun 2021, dengan proyeksi pada kisaran 4.5% – 5.5%. Untuk mencapai proyeksi tersebut, tentunya perlu adanya dorongan dari kebijakan pemerintah yang baik, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat.

Kemudian, berkaitan dengan dukungan APBN, APBD dan investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, Hudori berharap dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengatakan bahkan Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I 2021 sejak dini.

Oleh karena itu, Hudori mengajak pemda untuk melakukan percepatan pelaksanaan APBD, di antaranya dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD pada awal tahun anggaran. Hal itu sebagai upaya menghindari terjadinya penumpukan di akhir tahun anggaran.

“Jadi sekali lagi, pelaksana kegiatan ini memperhatikan realisasi penerimaan di daerah dan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain: pembentukan tenaga tracing di daerah masing-masing yang selanjutnya diberikan kompensasi melalui APBD,” jelasnya.

Selanjutnya, Hudori juga meminta pemda untuk segera melakukan percepatan dan kemudahan investasi daerah, untuk mendorong peningkatan investasi di daerah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi ini perlu disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.

Kemudian, Hudori mengatakan bahwa sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD tetapi juga bagaimana cara pemda memperkuat iklim investasi daerah. Dengan demikian, daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.  (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 



Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia