KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
KesehatanDisiplin Prokes Jangan Kendor Kekuatan Covid-19 Varian Delta Disebut 2,5 Kali Lebih Berbahaya oleh : Danny Melani Butarbutar
22-Jun-2021, 12:51 WIB


 
  KabarIndonesia - Hai, apa kabarmu? Semoga kabarmu baik karena kondisi kesehatan dan imunitas yang terjaga di tengah ancaman kesehatan yang tidak surut karena pandemi.

Seperti dikhawatirkan sebelumnya, kasus positif Covid-19 meningkat tajam setelah libur lebaran sepanjang Mei 2021 dan
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA






 
BERITA LAINNYA
 

 
 
M E R D E K A !!! 17 Aug 2020 06:01 WIB

Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
CARA MENINGKATKAN KHARISMA ! 12 Mei 2021 10:22 WIB


 
 
LINGKUNGAN HIDUP

KSPPM, AMAN Tano Batak dan WALHI Sumut Lakukan Investigasi Penyebab Banjir Bandang Parapat Sekitarnya
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 25-Mei-2021, 11:28:00 WIB

KabarIndonesia – Parapat, Beberapa kelompok NGO (Non-Government Organization) seperti WALHI Sumatera Utara, KSPPM, AMAN Tano Batak melakukan investigasi atas penyebab terjadinya banjir bandang di Parapat, Sumatera Utara dari mulai tanggal 16 sampai 19 Mei 2021 lalu. Kesimpulan sementara bahwa
penyebab utama terjadi karena adanya penurunan luasan tutupan Hutan (Tahun 2017-2021)

Total luasan kawasan hutan lindung di wilayah kecamatan Sipangan Bolon, Parapat, Kabupaten Simalungun yang tadinya 7.026 Ha berdasarkan SK. 8088 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara. Namun pada tahun 2021 luas kawasan hutan wilayah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon turun menjadi 5826 Ha. Dan dalam kurun waktu 3 tahun terus terjadi penurunan tutupan kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 1.200 Ha.

Pernyataan ini disampaikan Direktur KSPPM Parapat, Delima Silalahi dalam rilis yang diterima greenberita.com pada Selasa, 25 Mei 2021.
"Data ini diperoleh melalui analisis data spasial yang dilakukan Tim Walhi-Sumut, KSPPM dan AMAN Tano Batak," ujar Delima Silalahi.

Menurutnya, berdasarkan hasil kajian dan investigasi lapangan, penurunan luasan kawasan hutan lindung disebabkan oleh adanya pembukaan kawasan hutan lindung di kecamatan Sipangan Bolon oleh banyak pihak.

Dari data spasial yang dilakukan oleh Tim Investigasi, di garis bentang alam pebukitan Girsang Sipangan Bolon-Sitahoan, terdapat juga konsesi PT. TPL yang turut memberi andil penurunan tutupan kawasan hutan di kecamatan Girsang Sipangan Bolon. Walau tidak bersinggungan langsung dengan titik longsor di Parapat dan Bangun Dolok, tapi areal konsesi tersebut cukup berpengaruh terhadap ketidakseimbangan ekosistem di Kawasan Danau Toba.

Historis Bencana Kota Parapat
encana banjir bandang menjadi ancaman serius terhadap keberadaan masyarakat lokal dan turis di kota wisata Parapat serta beberapa perkampungan yang berdekatan dengan Perbukitan Kawasan Hutan Simarbalatuk.

Pada tahun 1986 peristiwa banjir bandang pernah terjadi melanda Parapat bahkan terparah menurut keterangan salah satu warga Bangun Dolok, bermarga Sinaga (50). Kemudian disusul pada bulan Desember Tahun 2018, Januari tahun 2019, Juli tahun 2020 dan terakhir pada Bulan Mei tahun 2021 ini. Dengan demikian secara historis telah terjadi empat (4) kali peristiwa bencana banjir dan longsor dalam kurun waktu 20 tahun di wilayah kecamatan Girsang Sipangan Bolon, kota Parapat, Kabupaten Simalungun

Lebih lanjut Delima Silalahi menjelaskan penyebab banjir bandang kota wisata Parapat, Kabupaten Simalungun.(/strong>

Berdasarkan fakta-fakta dilapangan dan analisis Citra satelit (Data Spasial) menemukan beberapa penyebab banjir bandang antara lain :

1. Keterangan masyarakat lokal yang bermukim dibawah perbukitan hutan Simarbalatuk, bahwa banjir bandang terjadi karena kerusakan ekosistem kawasan hutan di wilayah Sitahoan yang merupakan bentang alam dan aliran hulu Sungai Batu Gaga atau Aek Sigalagala.

2. Hasil temuan Tim investigasi bersama, terdapat pembukaan kawasan hutan lindung di hulu aliran sungai Batu Gaga di atas kota Parapat yang merupakan satu landscape kawasan hutan lindung.

3. Masifnya pembukaan tutupan kawasan hutan yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang berpengaruh terhadap ketidakseimbangan ekosistem.

4. PT.Lilis yang diduga melakukan aktivitas penebangan kayu di kawasan hutan wilayah Sitahoan yang menjadi bagian dari Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba. Walau sudah seringkali diadukan-diberitakan oleh media dan masyarakat, namun tidak ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang.

5. Maraknya kerusakan hutan di kecamatan Girsang Sipangan Bolon juga akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait.

6. Dalam tiga tahun terakhir, perubahan iklim benar-benar sudah dirasakan di Kawasan Danau Toba (KDT) termasuk di kecamatan Girsang Sipangan Bolon-Parapat. Musim penghujan lebih lama dibandingkan musim kemarau. Perubahan iklim ini tentunya juga disebabkan oleh kerusakan hutan dan ekosistem di Kawsan Danau Toba.

Potensi ancaman bencana Kota Parapat dan sekitarnya

Bencana Banjir bandang yang terjadi pada bulan Mei 2021 telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat lokal antara lain:

1. Rusaknya wilayah pertanian di hilir, seperti lahan pertanian kopi dan lahan persawahan masyarakat
2. Rusaknya wilayah pemukiman dan kawasan wisata-perhotelan
3. Terputusnya akses jalan masyarakat lokal dan ancaman pengguna jalan raya
4. Rusaknya sumber air bersih masyarakat diterjang banjir bandang.
5. Memberikan efek traumatis terhadap masyarakat lokal, terkhusus bagi kelompok anak, perempuan, lansia dan disabilitas.

Berangkat dari itu semua,semakin rusaknya ekosistem dan bentang alam di Kawasan Girsang Sipangan Bolon sekitarnya akibat semakin berkurangnya tutupan hutan, maka sangat dimungkinkan potensi ancaman bencana ekologis yang lebih besar akan terjadi lagi di masa mendatang.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional agar segera melakukan tindakan komprehensif dan menerbitkan kebijakan dalam rangka mitigasi bencana di kawasan hutan Kecamatan Sipangan Bolon, Parapat.” pinta Delima dengan tegas.
Adapun Rekomendasi dan Tuntutan dari Tim Investigasi ini adalah:

Menyikapi banjir bandang Parapat kecamatan Sipangan Bolon, kabupaten Simalungun, maka KSPPM, AMAN Tano Batak dan Walhi Sumatera Utara, bersama-sama mendesak:

1. Pemerintah pusat, provinsi dan daerah menjalankan amanat konstitusi/UUD 1945, khususnya pasal 28 H UUD 1945 butir (1) ,
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Pemerintah pusat, provinsi dan daerah harus serius menjalankan mandat Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim, yang mewajibkan bangsa-bangsa memberi perhatian. Indonesia memiliki target NDC (National Determine Contribution) mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% jika ada dukungan internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030. Perbaikan sektor kehutanan menjadi salah satu cara untuk pencapaian target NDC tersebut.

3. Komitmen pemerintah tersebut dilakukan dengan aksi nyata, melalui:
a. Negara melalui Kementerian LHK mencabut Izin Konsesi Perusahaan HTI di kawasan Hutan wilayah kawasan Danau Toba, terkhusus Izin Konsesi HTI PT. Toba Pulp Lestari yang secara masif telah mengakibatkan kerusakan di hulu Kawasan Danau Toba, serta izin perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan di hulu dan di hilir Kawasan Danau Toba.
b. Pemerintah pusat dan daerah merumuskan kebijakan pembangunan di Kawasan Danau Toba yang berpihak pada keberlangsungan ekosistem
c. Pemerintah menetapkan Wilayah Rawan Bencana di Kawasan Danau Toba sebagai aksi mitigasi bencana. Dan segera melakukan upaya komprehensif dalam pemulihan hutan di sekitarnya.
d. Aparat Kepolisian dan instansi terkait (kehutanan) menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melakukan perusakan hutan di Kawasan Danau Toba.
e. Pemerintah Pusat, provinsi dan daerah melibatkan semua pihak termasuk masyarakat adat/local dalam pemulihan lingkungan di Kawasan Danau Toba.

Sebelumnya diberitakan bahwa kronologis Banjir Bandang pada Kamis, 13 Mei 2021 melanda Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Parapat, Kabupaten Simalungun, tepatnya di Bangun Dolok dan Sualan.

Menurut keterangan beberapa masyarakat yang tinggal di kelurahan Bangun Dolok, kampung yang berdekatan dengan Hulu Sungai Batugaga (masyarakat setempat menamai Aek Sigala-Gala, red), Aek Sigala-Gala merupakan hulu Das Sungai Batugaga.

Peristiwa banjir bandang terjadi diawali hujan pukul 14.00 Wib. Menurut Keterangan seorang warga Bangun Dolok pada sekitar pukul 15.00 Wib terdengar suara gemuruh longsor dari perbukitan kawasan hutan tepat berada di atas desa. Tidak lama kemudian, dia mendapat informasi dari tetangganya di Bangun Dolok yang sedang berada di Kota Parapat bahwa telah terjadi banjir bandang. Kemudian beberapa warga yang dekat dengan aliran sungai panik dan merasa ketakutan melihat luapan sungai membawa material seperti batu dan kayu.

Peristiwa banjir bandang terjadi di beberapa titik, dengan titik terparah di huta Bangun Dolok, kampung Buntu Malasang, Nagori Sibaganding, huta Sualan (tepat di samping Gereja HKBP di jalan lintas Siantar-Parapat). Kawasan elurahan (kota) Parapat merupakan lokasi yang paling terkena dampak dari banjir bandang dari empat wilayah tersebut.

Sebagaimana disampaikan KSPPM dan tinjauan media, sumber banjir bandang berasal dari kawasan Hutan yang menjadi hulu Aek Sigalagala/sungai Batu Gaga. Masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan Harangan Simarbalatuk dan Dolok Sibatuloting.

Diakhir relis yang dikirimkan KSPPM, disampaikan bahwa Tim terdiri dari 11 orang yang berasal dari KSPPM, AMAN Tano Batak, dan WALHI Sumut.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 



Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 
Majelis Rakyat Papua Didukung PGI 13 Jun 2021 04:31 WIB


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia