KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalDI ATAS LANGIT ADA LANGIT oleh : Tonny Djayalaksana
23-Aug-2019, 14:03 WIB


 
 
KabarIndonesia - Pengacara 02 dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Bambang Widjojanto seperti menyimpan agenda tersendiri. Hal itu terlihat dari kejanggalan-kejanggalan yang saya ungkapkan sebelumnya.

Sidang pun berlanjut dengan acara mendengarkan saksi dan ahli dari
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
AMOR 16 Aug 2019 10:58 WIB


 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
NASIONAL

Supadiyanto Siap Gugat Menkominfo RI di PTUN Jakarta
Oleh : Supadiyanto S.sos.i. M.i.kom. | 24-Jul-2019, 14:25:14 WIB

KabarIndonesia - Saya (Supadiyanto) sebagai salah satu Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 yang berdomisili di Yogyakarta—yang merasa dirugikan materiil dan immateriil, berencana menempuh jalur hukum, yakni mengajukan gugatan hukum kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta—pada akhir pekan besok.  

Mengingat dalam proses seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 dinilai tidak transparan, terjadi maladministrasi, dan melanggar regulasi di bidang penyiaran. Apalagi banyak data yang dirahasiakan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terutama terkait skor hasil wawancara dan jejak rekam para calon pejabat publik di lingkungan KPI Pusat Periode 2019-2022 yang dilarang keras untuk diketahui publik. Padahal hal tersebut layak dibuka demi kepentingan nasional yang lebih besar. 


Secara esensial, ada lima gugatan yang saya ajukan. Pertama, agar membatalkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: R-476/M.KOMINFO/KP.03.01/06/2019 Tanggal 19 Juni 2019 berisi tentang 34 calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 karena melanggar sejumlah regulasi.

Kedua, agar membatalkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 798 Tahun 2018 tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022—yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 115 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 798 Tahun 2018 tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 karena bertentangan dengan sejumlah regulasi.

Ketiga, agar menganulir seluruh keputusan penting yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022, dan DPR RI—yang berhubungan dengan proses seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 yang sudah dilakukan dalam proses di atas.

Keempat, Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022, DPR RI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI harus melakukan proses seleksi ulang (dari awal lagi) calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022. Semua pihak yang berkepentingan dalam proses seleksi tersebut wajib tunduk dan patuh mutlak pada amanat Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, dan regulasi lainnya yang mengikat.

Terakhir, agar Presiden RI menunda penerbitan Surat Keputusan (SK) Presiden RI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 yang sudah dimohonkan oleh DPR RI; dan melakukan perpanjangan masa jabatan Anggota KPI Pusat Periode 2016-2019 untuk “sementara waktu”; karena berhubungan dengan penghormatan terhadap langkah hukum yang dilakukan warga negara di PTUN Jakarta.

Saya menargetkan untuk memasukkan materi gugatan segera di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada akhir pekan ini, sebelum habis masa jabatan komisioner KPI Pusat Periode 2016-2022 yang jatuh tempo pada 27 Juli 2019. Hal tersebut ditempuh sebagai upaya gerakan sosial dalam rangka penegakan hukum penyiaran nasional. Jika semua orang di Indonesia diam saja terhadap adanya upaya penyalahgunaan wewenang, maldaministrasi, dan pelanggaran hukum dalam proses seleksi KPI Pusat Periode 2019-2022, dapat dikatakan masa depan dunia penyiaran berada di ambang keruntuhan.

Pada medio Juli 2019, saya juga sudah berkorespondensi dengan Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) dengan mengirimkan surat keberatan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang menetapkan 34 calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI menetapkan 16 anggota Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 yang melanggar sejumlah perundang-undangan. Pada 26 Juni 2019, saya bersama rekan lain sudah berusaha keras melaporkan terjadinya maladministrasi dan cacat hukum dalam proses seleksi tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai pintu masuk untuk mendeteksi terjadinya berbagai penyalahgunaan prosedur dan kewenangan yang dilakukan badan publik.

Hingga saat ini, Ombudsman Republik Indonesia masih terus mengembangkan temuan-temuan indikasi terjadinya maladministrasi, bahkan langsung melakukan inspeksi mendadak di DPR RI saat berlangsung uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 34 calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 pada 8 Juli 2019. Industri media penyiaran nasional yang faktanya saat ini dikuasai oleh para konglomerat media massa, hanya bisa diatur dan dan dikendalikan secara tegas oleh para komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang memegang teguh upaya penegakan hukum. Dalam koridor dunia penyiaran, negara dalam hal ini entitas pemerintahan yang berkuasa (terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif) harus menjamin setiap informasi yang diperoleh masyarakat harus mencerdaskan publik.

Berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi, pers, lembaga swadaya masyarakat, dan para tokoh dunia penyiaran lainnya sebelumnya juga sudah meminta agar proses seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 dihentikan dan dilakukan evaluasi bersama. Namun Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seolah "tutup mata" dan tidak peduli dengan berbagai masukan dari masyarakat tersebut. Artinya para pihak yang terlibat langsung dalam proses seleksi tersebut, tidak peduli dengan eksistensi regulasi media penyiaran. Bahwa di negara hukum, segala kebijakan yang ditempuh oleh pejabat publik maupun badan publik sangat terikat oleh ruang dan waktu yang bernama regulasi (tata perundang-undangan).
Sebagai salah satu anggota Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), pengurus struktural pada Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Pusat, sekaligus Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi STIKOM "AKINDO" Yogyakarta memiliki keprihatinan mendalam terhadap kinerja para komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang belakangan ini sangat lunak dengan dunia industri. Implikasinya, penegakan hukum di bidang penyiaran hanya menjadi "lipstik" semata.

Bukan sebagai ruh dari perwujudan lembaga negara yang independen yang memiliki otoritas penuh dalam mendesain arsitektur penyiaran nasional. Ketika semangat profesionalitas dan kedisiplinan dalam penegakan hukum selalu dikedepankan oleh para komisioner KPI Pusat, saya meyakini bahwa industri media penyiaran akan mampu mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun jika industri media penyiaran dipasrahkan kepada para komisioner yang tidak memiliki komitmen tinggi dalam upaya penegakan hukum, sudah dapat dipastikan keberadaan regulator media sekaliber KPI Pusat sekadar dijadikan sebagai macan kertas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan banyak terima kasih!
Yogyakarta, 23 Juli 2019
Hormat saya,
Penggugat,
TTD.


SUPADIYANTO, S.Sos.I., M.I.Kom.
Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mekanisasi Pertanian di Tanah Batakoleh : Leonardo Tolstoy Simanjuntak
14-Jun-2019, 06:38 WIB


 
  Mekanisasi Pertanian di Tanah Batak Petani di Tanah Batak sekarang merasa lega. Semakin sulitnya mendapatkan tenaga kerja untuk mengelola pertanian padi, membuat mereka kewalahan. Untunglah mekanisasi pertanian itu beberapa tahun terakhir sudah hadir. Untuk panen raya, petani di kawasan Silindung Tapanuli Utara umumnya sudah menggunakan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 
Investasi Dengan Uang Receh 20 Aug 2019 12:01 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 
Apakah (Cukup) Anda Senang? 16 Aug 2019 11:04 WIB


 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia