KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahOperasional Pelabuhan Simanindo Kembali Dibuka dengan Pengoperasian Kapal Ferry dan Kapal Kayu oleh : Danny Melani Butarbutar
07-Jul-2018, 14:45 WIB


 
  KabarIndonesia - Samosir, Sejak peristiwa tenggelamnya kapal kayu KM. Sinar Bangun di perairan Tigaras pada Senin (18/6) Pemerintah telah menghentikan operasional transportasi kapal trayek Simanindo (Samosir) - Tigaras (Simalungun). Hal ini sangat berdampak luas kepada roda perekonomian masyarakat.

Namun,
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Ruang dan Cinta Penyatu Segalanya 27 Jun 2018 05:55 WIB

Surat Untuk Bapak Presiden 06 Jun 2018 09:09 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
NASIONAL

Selama Semester I 2017, BPK Temukan 14.997 Jenis Permasalahan Bernilai Rp 27,39 Triliun
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 04-Okt-2017, 14:41:59 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ada 9.729 temuan yang meliputi 14.997 permasalahan senilai Rp 27,39 triliun dalam pemeriksaan selama Semester I (Satu) Tahun 2017.  

Seperti diberitakan Frans Samosir (mulajadinews.com): “Dari 14.997 permasalahan tersebut, sebanyak 7.284 (49 %) permasalahan yang merupakan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun,” kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna di Jakarta.

 

Hasil pemeriksaan BPK pada semester satu sebagian besar atau hampir seluruhnya adalah hasil pemeriksaan keuangan, karena sesuai ketentuan BPK, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun sebelumnya pada semester satu tahun ini. Penyerahan IHPS beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2017 kepada DPR, merupakan amanah Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. IHPS I Tahun 2017 merupakan ringkasan dari 687 LHP yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2017, yang terdiri dari 113 LHP pada pemerintah pusat, 537 LHP pada pemerintah daerah, serta 37 LHP BUMN dan badan lainnya.

 

Berdasarkan jenis pemeriksaannya, LHP dimaksud terdiri atas 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja, 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyampaikan kesimpulan berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 469 laporan keuangan (73 persen) dari 645 laporan keuangan. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif. Sedangkan hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.Dari permasalahan ketidakpatuhan, sebanyak 4.707 permasalahan (62 persen) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 permasalahan (67 persen) senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 permasalahan (10 persen) senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 permasalahan (23 persen) senilai Rp18,44 triliun. Selain itu, terdapat 2.842 permasalahan (38 persen) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

 

Dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 permasalahan (7 persen) ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 permasalahan (18 persen) ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 permasalahan (75 persen) ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. “Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara atau daerah senilai Rp509,61 miliar,” ujar Moermahadi.

Sebagian kesimpulannya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 74 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Sementara delapan LKKL memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Sisanya, enam LKKL mendapat opini tidak menyatakan pendapat. Delapan LKKL yang menerima WDP ialah Badan Informasi Geospasial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Pemilihan Umum, Radio Republik Indonesia (RRI) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Adapun enam LKKL dengan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Keamanan Laut, Badan Ekonomi Kreatif, Komnas HAM, dan TVRI. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK mencatat opini WTP diberikan untuk 91 persen pemerintah provinsi, 66 persen pemerintah kabupaten dan 77 persen pemerintah kota.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bahrullah Akbar menyatakan mayoritas temuan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam audit selama semester I 2017 itu terkait pendataan aset. “Biasanya asetnya belum tercatat dengan baik,” kata Bahrullah di Kantor BPK RI, Jakarta, pada Selasa (3/10/2017). Menurut nya, BPK sudah memberikan koreksi ke setiap lembaga obyek audit agar tidak terjadi dampak negatif akibat temuan tersebut . Namun, baru sekitar 69 persen lembaga melaksanakan rekomendasi itu.

“Seharusnya (semua) sudah menindaklanjuti laporan itu. Kalau nggak salah, ada yang bertahun-tahun, mungkin harus ada regulasi baru,” kata dia.(www.mulajadinews.com, Frans Samosir).(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  FWD Life Gandeng Special Olympics Indonesia untuk Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Intelektual di Semarang – PT FWD Life Indonesia (FWD Life), pelopor asuransi jiwa berbasis digital di Indonesia, telah meresmikan kerja sama dengan Special Olympics Indonesia (SOIna) pada 18 April 2018 lalu. Setelah peluncuran kerja sama, FWD Life kemudian menggelar roadshow perdana di Bandung pada
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia