KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalRudiantara: 4,6 Juta UMKM Sudah Online oleh : Sesmon Toberius Butarbutar
15-Nov-2017, 21:01 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan berdasarkan data terdapat 4,6 juta UMKM dari target delapan juta UKM hingga 2019 telah masuk akses online.

"Kami punya target mengonlinekan delapan juta UMKM hingga tahun 2019, namun sekarang baru
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Hujan Tak Pernah Sendiri 13 Nov 2017 20:13 WIB

Ada Saat 08 Nov 2017 13:32 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Perda TKI Lembata Menjadi Bahan Laporan Indonesia di Sidang PBB Jenewa

 
NASIONAL

Perda TKI Lembata Menjadi Bahan Laporan Indonesia di Sidang PBB Jenewa
Oleh : Mansetus Balawala | 31-Aug-2017, 18:21:21 WIB

KabarIndonesia - Perda Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang didorong Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) melalui hak inisiatif DPRD Lembata tiga tahun silam dipilih sebagai bahan laporan Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil pada sidang PBB. Perda tersebut akan dibahas Komite Migrant Workers di Genewa 4-6 September yang akan diikuti negara-negara peserta PBB serta perwakilan masyarakat sipil termasuk YKS.

Alasan pemilihan Perda Nomor 15 Tahun 2015 itu selain karena isinya mengakomodir konvensi PBB tentang Perlindungan hak-hak Pekerja Migran, Perda ini juga mengakomodir migrasi mandiri yang menjadi kultur masyarakat Lembata dan Lamaholot yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Karena itu Perda Nomor 15 Tahun 2015 menjadi salah satu capaian dalam implementasi konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran di Indonesia, khususnya Kabupaten Lembata.

Untuk diketahui dalam studi kasus yang dilakukan Migrant Care bersama mitra terhadap sejumlah peraturan daerah menyangkut perlindungan hak-hak pekerja migran di Indonesia. Perda TKI Lembata menjadi satu-satunya Perda di Indonesia yang mengakomodir semua mandat konvensi PBB tantang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 3 Tahun 2017.

Selain mengakomodir migrasi mandiri yang menjadi kearifan lokal yang selama ini diabaikan UU No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Perda Kabupaten Lembata juga memandatakan adanya rumah pelayanan perantau di Lembata dan rumah singgah di Nunukan sebagai daerah transit para pekerja migran Lembata sebelum menyebarang ke Malaysia sebagai negara tujuan yang paling diminati pekerja migran asal Lembata.

Secara spesifik, Perda juga mengatur mengenai Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang mengintegrasikan tata kelola perlindungan Pekerja Migran dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2017 yang dikeluarkan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur merupakan peraturan daerah pelaksana pertama di Indonesia terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Sebelum memutuskan Perda Lembata No 15 Tahun 2015 dijadikan sebagai bahan laporan pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil dalam sidang PBB di Genewa yang berlangsung tanggal 4-6 September mendatang, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah melakukan Sosialisasi dan Jaring Masukan Daerah Persiapan Dialog Pelaporan Indonesia mengenai Implementasi Konvensi Pekerja Migran PBB di Lembata, 20 Juni lalu.

Kegiatan ini merupakan perwujudan dari Aksi HAM Nasional 2017 dan bertujuan untuk melengkapi laporan inisial Indonesia terhadap implementasi International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of their Family (ICMW), khususnya terkait perkembangan perlindungan pekerja migran di lapangan. (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Aksi Demo Sopir Angkot di Depan Kantor Walikotaoleh : Syaiful Anwar
08-Nov-2017, 05:18 WIB


 
  Aksi Demo Sopir Angkot di Depan Kantor Walikota Hari ini (8-11-2017) sopir angkot sekota Jambi menggelar aksi demo di depan kantor walikota Jambi. Dalam aksinya para sopir menuntut kepada bapak walikota Jambi, SY FASHA agar menghentikan aktifitas angkutan taxi online dan perbaikan terhadap terminal Rawasari dan terminal bayangan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Menjadi Guru Yang Baik 15 Nov 2017 07:00 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beriman dan Bijaksana 12 Nov 2017 06:45 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia