KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPemerintah Harus Bersatu Demi Pulihkan Wilayah Terkena Bencana oleh : Rohmah S
17-Okt-2018, 15:20 WIB


 
 
KabarIndonesia- Jakarta, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya. Hal ini karena secara geografis Indonesia berada di kelilingi "cincin api (ring of fire)" sehingga potensi terjadi
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Duhai Kau yang Sedang Diuji 21 Okt 2018 11:53 WIB

Tentang Dia 21 Okt 2018 11:53 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB

 
 
NASIONAL

Menteri LHK Kunjungan Silaturahmi MPH PGI
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 18-Jan-2018, 16:43:36 WIB

KabarIndonesia - Informasi yang diterima pewarta Kabarindonesia melalui jaringan medsos dari Sekjen Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom, mengabarkan bahwa jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan kunjungan silaturahmi dengan MPH PGI di Graha Oikumene, Kamis (28/1/2018) pagi.

Pada pertemuan tersebut Menteri Dr Ir Siti Nurbaya didampingi Sekjen KLHK, Dirjen PPI, Dirjen PSLB3 diterima Ketum PGI Pdt Henriette Lebang, Sekum PGI Pdt Gomar Gultom dan jajaran Majelis Pekerja Harian PGI.

Mengawali percakapan dalam kunjungan silaturahmi ini, Menteri LHK menyatakan bahwa ijin pengelolaan hutan umumnya diberikan kepada pihak korporasi. "Selama ini perijinan dalam pengelolaan hutan selalu diberikan kepada korporasi, dan rakyat menjadi terpinggirkan", sebut Dr Ir Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Menteri menjelaskan bahwa pada 30 Desember 2016 lalu Presiden Jokowi sudah mencanangkan Perhutanan Sosial, dan pengelolaan hutan juga diberikan kepada masyarakat adat. Sebagai langkah awal, Presiden telah meredistribusi hutan negara kepada masyarakat adat. "Harus ada keseimbangan antara korporasi dengan rakyat, demi membangun produktivitas masyarakat. Bahkan Presiden berpesan agar masyarakat didahulukan", sambung Siti Nurbaya.

Pada pertemuan tersebut, Menteri sangat mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh oleh PGI dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam mempercepat proses pengelolaan Perhutanan Sosial.

Sebelumnya, PGI menayangkan video singkat berisikan advokasi PGI tentang lingkungan hidup dan perjuangan masyarakat adat atas hak-haknya.
Sekum PGI, Pdt Gomar Gultom, menyampaikan betapa masih banyaknya konflik agraria berhubung pengelolaan tata ruang yang tak adil selama ini.

"Kami cukup banyak menerima pengaduan dari masyarakat seperti masyarakat dari Pulau Romang di Maluku, sebelas kelompok masyarakat adat dari Tanah Batak, kelompok masyarakat dari Tulangbawang, Lampung, masyarakat Kalumpang di Sulawesi Barat, dan masyarakat Dayak terkait dengan sertifikasi dll", kata Gomar.

Gomar juga memaparkan langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh PGI terkait Perhutanan Sosial, dalam kerjasama dengan KLHK. Selain mempersiapkan demplot sebagai pilot projek di tiga sinode gereja, PGI juga baru menyelesaikan penyusunan Modul Pelatihan bagi Pelayan Gereja dalam rangka Perhutanan Sosial.

Terkait dengan redistribusi tanah dan perhutanan sosial ini, Menteri sempat menyampaikan hambatan yang muncul. "Proses-proses politik lokal bisa saja menjadi penghalang. UU Kehutanan menyebutkan bahwa hutan bisa diserahkan kepada masyarakat jika sudah ada Perda-nya.", kata Menteri Siti Nurbaya.

Menteri memberikan contoh bahwa Presiden telah mengeluarkan 5172 ha dari konsesi TPL dan menyerahkannya kepada masyarakat Sipituhuta di Humbang Habinsaran di akhir 2016 lalu. "Namun hingga kini Bupati dan DPRDnya belum juga mengeluarkan Perda," jelasnya.

Dalam kaitan ini Sekum PGI mengatakan bahwa salah satu upaya PGI adalah mendorong gereja-gereja untuk ikut menghimbau para anggota DPRD agar lebih perduli mengenai hal ini dan sejalan dengan policy pemerintah pusat yang sudah baik ini.

Selain membahas masalah perhutanan sosial, percakapan ini juga menyoroti perlunya kesadaran akan keselamatan lingkungan dan pengelolaan sampah.

Ketum PGI Pdt Henriette Lebang mengungkapkan, bahwa PGI sudah hampir 8 tahun mengampanyekan pengurangan penggunaan plastik dan tissu. "Kami mendorong gereja-gereja untuk mengurangi penggunaan minuman kemasan plastik. Kami juga mewajibkan semua staf untuk selalu membawa tumbler dan saputangan", katanya.

Sementara itu, Dr Imam Prasodjo yang ikut mendampingi Menteri menyebutkan peran strategis para tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat akan isu lingkungan hidup ini. Dalam hal ini dia melihat peran strategis gereja perlu lebih ditingkatkan. Demikian juga Dr Sarwono Kusumaatmadja yang turut hadir menyatakan apresiasinya atas upaya-upaya yang dilakukan oleh PGI.

Pihak PGI menyampaikan terimakasih atas kunjungan Menteri dan jajarannya atas perhatian dan kepeduliannya menyambangi PGI sekaligus membahas tentang pengelolaan hutan untuk kepentingan masyarakat.

Di akhir pertemuan, Ketum PGI menyerahkan beberapa buku terbitan PGI terkait dengan masalah lingkungan hidup dan pengelolaan hutan sosial, antara lain "Kebijakan Gereja-gereja tentang Konflik Agraria dan Degradasi Lingkungan". Juga diserahkan buku "Gereja Sahabat Alam", sebuah panduan praktis bagi warga gereja untuk ikut berpartisipasi menyelamatkan bumi yang terancam kiamat ekologis, serta buku "Modul Pelatihan bagi Pelayan Gereja dalam Pengelolaan Hutan Sosial".

Demikian dikabarkan Sekum PGI Pdt Gomar Gultom, seraya menyampaikan terimakasih kepada Chalid Muhammad yang telah berinisiatif mendorong komunikasi dan kerjasama antara Kementerian LHK dan PGI. (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Berhutang Oksigen 21 Okt 2018 11:51 WIB


 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia