KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalKapolri Terbitkan Maklumat Cegah Klaster Baru Covid-19 Terutama di Pilkada 2020 oleh : Danny Melani Butarbutar
21-Sep-2020, 15:35 WIB


 
  KabarIndonesia - Jakarta, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Maklumat Kapolri bernomor Mak/3/IX/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

"Jadi
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
M E R D E K A !!! 17 Aug 2020 06:01 WIB

Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
NASIONAL

Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Alokasikan Anggaran Perlindungan Anak dan Perempuan
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 04-Feb-2020, 02:44:21 WIB

KabarIndonesia - Surat edaran Mendagri dengan Nomor : 468/813/ SD tertanggal 28 Januari 2020 tersebut berisi tentang perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia.

Diterbitkannya surat edaran Mendagri tersebut merujuk arahan Presiden RI Jokowi pada pertemuan Rapat Terbatas (RATAS) di Istana Negara tanggal 9 Januari 2020 lalu yang membicarakan tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Rapat terbatas tersebut dihadiri wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Dalam surat edaran yang dikirim ke redaksi sejumlah media, Mendagri meminta Gubernur seluruh Indonesia mempertahankan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan semua pihak, memperhatikan sistem pelaporan dan layanan pengaduan, melakukan reformasi secara menyeluruh pada manajemen penanganan kasus yang tepat dan terintegrasi, komprehensif serta adanya layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Untuk melaksanakan upaya tersebut Mendagri meminta Gubernur seluruh Indonesia untuk memastikan program dan kegiatan serta ketersediaan pembiayaan terkait pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020.

Dalam hal APBD tahun 2020 sudah ditetapkan dan belum dimasukkan dalam alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan maka Mendagri meminta dialokasikan dalam perubahan RKPD tahun 2020 dan perubahan APBD tahun 2020.

Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Komnas Perlindungan Anak mencatat kasus kekerasan terhadap anak tahun 2018/2019 mengalami peningkatan dari tahun ketahun maka perlu ada upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang lebih baik komprehensif, terukur dan berkesinambungan.

Sementara itu, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menyambut baik dan mengapreasi Surat Edaran Mendagri yang meminta semua Gubernur, Bupati dan Walikota se Nusantara untuk megalokasikan anggaran perencanaan, pencegahan dan penanganan anak dan perempuan korban kekerasan. Dimintanya juga agar memastikan anggaran untuk kegiatan Reintegrasi dan pemulihan sosial anak korban kekerasan yang konprehensif, integratip, solutif, dan terukur.

Menurut Arist Merdeka, menindaklanjuti surat edaran tersebut Komnas Perlindungan Anak sebagai pelaksana tugas dari Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) se- Nusantara meminta LPA se-Nusantara membangun kemitraan strategis kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengawal dan mengimplementasi program rencana strategis pencencegahan dan penanganan anak korban kekerasan.

Lebih jauh Arist Merdeka mendorong agar LPA se Nusantara sebagai organisasi atau lembaga perlindungan anak di daerah untuk segera berkordinasi dengan aparatur penyelenggara pemerintahan di masing-masing daerah guna membangun kerjasama melaksanakan program perlindungan anak di Indonesia yang diamanatkan Presiden RI.

Surat Edaran Mendagri ini adalah momentum bagi para pegiat perlindungan Anak, bersama LPA dan stakeholder perlindungan anak di Indonesia, dan pemerintah untuk bahu membahu memutus mata rantai kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Oleh sebab itu, memastikan implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, Komnas Perlindungan Anak meminta para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melibatkan Lembaga Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga perlindungan anak di masing-masing daerah sebagai implementor dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri itu”, imbuh Arist.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Obyek Wisata Rohani Salib Kasih Dibuka Kembalioleh : Leonardo Tolstoy Simanjuntak
10-Jun-2020, 09:39 WIB


 
  Obyek Wisata Rohani Salib Kasih Dibuka Kembali Obyek wisata rohani Salib Kasih di pegunungan Siatas Barita, Tapanuli Utara dibuka kembali sejak Jumat (5/6), setelah dua bulan lebih ditutup akibat wabah Covid-19. Lokasi wisata ini salah satu destinasi unggulan yang dibangun bupati Lundu Panjaitan tahun 1993. Puluhan ribu
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 
Investasi Reksa Dana Kian Mudah 26 Sep 2020 19:02 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia