KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalJalan Berliku Divestasi Tuntas, Kontrak Karya Freeport Sah Menjadi IUPK oleh : Wahyu Ari Wicaksono
22-Des-2018, 04:36 WIB


 
 
KabarIndonesia - Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya pada hari ini telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI)
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

Negeri Nestapa 23 Jun 2020 09:15 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
NASIONAL

Gagasan "Wiranto Way" Langkah yang Tepat Pasca Pemilu 2019
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 09-Mei-2019, 02:47:40 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan gagasan untuk membentuk tim bantuan hukum sangat tepat. Langkah itu untuk mengantisipasi dinamika politik sehubungan dengan aksi gerakan delegitimasi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menjelang pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sudah di depan mata.

Hal itu dikatakan dosen pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Kastorius Sinaga di Jakarta, Rabu (8/5/2019), sebagaimana dilansir beritasatu.com di laman online- nya.

"Seperti kita tahu, akhir-akhir ini secara kasat mata berbagai tokoh nasional marak mengumandangkan penolakan hasil pemilu lewat berbagai metode. Entah itu metode aksi jalanan people power yang di-endorse oleh mantan Ketua MPR Amin Rais atau ajakan gerakan civil disobedience (pemberontakan sipil) oleh Rizieq Syihab lewat Maklumat Mekkah -nya yang memerintahkan pengikutnya untuk mengepung dan menduduki paksa KPU di semua daerah. Juga, agitasi bernada anarkis oleh Eggy Sujana untuk aksi masif penolakan hasil Pilpres 2019 bila pasangan 02 kalah dalam hasil perhitungan real count KPU," ujar Kastorius.

Lebih lanjut dikabarkan, Kastorius Sinaga, penasehat ahli Kapolri periode 2005-2017 itu mengatakan bahwa sebagai Menko Polhukam yang bertanggung jawab di dalam mengendalikan stabilitas politik nasional, adalah sangat tepat bila Wiranto mengkanalisasi semua dinamika dan ketegangan politik setelah Pilres 2019 tersebut ke ranah hukum. Inilah hakikat motif cerdas di balik gagasan pembentukan Tim Bantuan Hukum ala Wiranto atau "Wiranto Way" tersebut.

Artinya, kata Kastorius, ancaman politik people power dan pengepungan KPU tidak perlu direaksi dengan tindakan counter movement serupa lewat politik pengerahan massa tandingan atau dalam bentuk represif kekuasaan negara. Namun, hal itu cukup disikapi dan ditindak dengan arif lewat langkah-langkah hukum, terutama atas ucapan, aksi, dan agitasi tokoh-tokoh panutan yang hendak menggerakkan people power yang bernada destruktif tersebut.

Pertanggungjawaban hukum oleh para tokoh agitator berikut pengikutnya itu merupakan hal yang mutlak dituntut lewat asistensi Badan Bantuan Hukum yang hendak dibentuk. "Negara kita adalah negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaaan semata (machtsaat). Jadi, prinsip rule by the law harus dikedepankan untuk merespon setiap gejolak politik yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan negara," katanya.

Dalam konteks ini, menurut Kastorius, gagasan Wiranto tersebut tidak akan tumpang tindih dengan lembaga lain. Justru gagasan tersebut akan jelas menjadi panduan sinergi terhadap langkah lembaga pemangku kepentingan stabilitas negara, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI. Setiap konflik, dinamika dan segala potensi ancaman pasca Pilpres 2019 harus digiring ke ranah hukum. "Inilah yang saya sebut sebagai Wiranto Way atas gagasan pembentukan Tim Bantuan Hukum tersebut," ujarnya.

Kastorius menambahkan, sifat badan atau tim bantuan hukum tersebut adalah ad hoc atau sementara dengan target spesifik, yaitu penanganan stabilitas politik pasca-Pilpres 2019. Gagasan ini akan menyeragamkan langkah yuridis semua pemangku kepentingan di dalam menjaga stabilitas dan keamanan.

"Dalam konteks ini, saya melihat gagasan Wiranto Way ini merupakan langkah yang konstitusional dengan pengarusutamaan supremasi hukum di dalam merespon segala bentuk agitasi anarkisme di masyarakat," ujarnya.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Sambal Oelek Indonesia Buatan ASoleh : Fida Abbott
02-Jun-2020, 02:23 WIB


 
  Sambal Oelek Indonesia Buatan AS Sambal Oelek ini saya temukan di Walmart Supercenter, Parkesburg, Pennsylvania. Awalnya saya mengira buatan salah satu negara Asia selain Indonesia karena tulisan di depan botolnya. Ternyata buatan Amerika Serikat. Tampaknya Indonesia harus meningkatkan persaingannya di pasar bebas dan jeli membidik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 
Kemendiknas Luncurkan #Teman KIP 05 Aug 2020 10:35 WIB


 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia