KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPresiden Jokowi: Awasi Penyaluran Bansos, Libatkan KPK, BPKP Dan Kejaksaan oleh : Danny Melani Butarbutar
19-Mei-2020, 13:27 WIB


 
  KabarIndonesia Mengutip infoKABINET.id, dikabarkan bahwa terkait penyaluran bansos terkait pandemi covid-19 yang ditengarai salah sasaran dan diduga disalahgunakan, Presiden Jokowi secara tegas meminta untuk diawasi.

“Untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, BPKP, atau dari Kejaksaan. Kita
selengkapnya....


 


 
BERITA SERBA SERBI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Melawan Hoax Virus Corona 21 Mei 2020 15:19 WIB


 
Aroma Kematian 09 Mei 2020 13:56 WIB

Selamat Malam Kehidupan 25 Apr 2020 14:27 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
 
SERBA SERBI

Yayasan Pencinta Danau Toba Kirimkan Surat Kepada Presiden Tentang Kondisi KDT
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 23-Sep-2019, 12:48:30 WIB

KabarIndonesia - Samosir, Relis pers yang ditandatangani Andaru Satnyoto, S.IP., M.Si. (Sekretaris Umum YPDT), tertanggal 23/9, mengabarkan bahwa Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) menyampaikan berbagai persoalan tentang Danau Toba kepada Presiden melalui surat.

"Surat ke Presiden melalui Kementerian Sekretaris Negara telah dikirimkan pada Selasa (17/9/2019). Tembusan surat dikirimkan juga kepada Luhut Binsar Panjaitan (Menko Kemaritiman), Yasona H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM), dan Moeldoko (Kepala KSP)," sebut Andaru seraya memperlihatkan bukti tanda terima.

Dalam surat tersebut YPDT melaporkan berbagai persoalan di Kawasan Danau Toba (KDT) masih belum mampu diselesaikan secara tuntas oleh Pemerintah Daerah (Pemda), baik itu di tingkat kabupaten (ada 7 kabupaten di KDT) maupun di tingkat provinsi Sumatera Utara.

Dikatakannya, selama ini rakyat meragukan kompetensi para pejabat Pemda menuntaskannya. Bahkan satu persoalan pun belum tuntas diselesaikan, misalnya pencemaran lingkungan Danau Toba dan terakhir kekerasan di Sigapiton. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus.

"Karena itu, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) pada Senin (16/9/2019) berinisiatif menyurati Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas agar rakyat Indonesia di KDT didengar jeritannya dan kesakitannya." jelasnya.

Selanjutnya disampaikan bahwa YPDT sebagai bagian dari pemerhati dan perhimpunan masyarakat luas yang peduli pembangunan Kawasan Danau Toba yang telah berdiri sejak 1995, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap pembangunan pariwisata Danau Toba sebagai salah satu destinasi utama pariwisata di Indonesia.

Namun demikian, pembangunan pariwisata Danau Toba tidak akan pernah berjalan baik dan benar sepanjang Kawasan Danau Toba masih belum bebas Keramba Jaring Apung (KJA). Padahal pada 2016, Rizal Ramli (mantan Menko Kemaritiman) sudah menginstruksikan kepada Pemda agar KDT zero KJA. Hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh Luhut Binsar Panjaitan (Menko Kemaritiman yang menggantikan Rizal Ramli). YPDT memohon agar Danau Toba bebas KJA (zero KJA) dapat dilaksanakan secara tuntas.

YPDT juga menyampaikan informasi perkembangan pembangunan Kawasan Danau Toba yang cenderung abai terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat, seperti kasus pembuatan jalan di Sigapiton yang ricuh dan berdampak adanya kekerasan dalam proses pembangunan kawasan ke depan. Hal ini perlu dihindarkan karena pembangunan bukanlah tujuan, tetapi sarana kesejahteraan rakyat.

Untuk itu berkaca dan belajar dari proses pembangunan lain misalnya, di Solo pada waktu Bapak Presiden menjadi Walikota Solo yang memerlukan dialog dan makan siang hingga puluhan kali (lebih 50 kali) dengan warga pedagang terkait; tidakkah di Kawasan Danau Toba juga perlu berbagai dialog untuk membangun kawasan dan kesejahteraan rakyat? Pembangunan harusnya berjalan tanpa kekerasan, karena pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat mulai dari awal, proses, dan akhir kegiatan pembangunan.

Terakhir, YPDT menyampaikan keinginan berdialog dengan Presiden Joko Widodo agar YPDT dan bersama dengan elemen masyarakat kawasan Danau Toba dapat dilibatkan dalam proses pembangunan pariwisata KDT.

Disebutkan, selain surat yang dikirimkan kepada Presiden tersebut, YPDT juga melakukan pertemuan dengan organisasi-organisasi lain seperti Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Forum Peduli Bona Pasogit (FPBP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Batak Center (BC), Naposo Batak Jabodetabek (NABAJA), dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Rabu (18/9/2019) dan berlanjut dalam sebuah Diskusi Kamisan pada Kamis (19/9/2019).

Diakhir relisnya, diinformasikan bahwa dalam gelar Diskusi Kamisan, pada Kamis (19/9/2019) salah satu pembina YPDT, Prof Dr Ing K. T. Sirait menyampaikan bahwa rakyat Sigapiton dahulu turut memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan republik ini. Bahkan menurutnya, rakyat Toba termasuk Sigapiton menangkap tentara Belanda. Hal tidak sepantasnya jika perjuangan mereka dibalas dengan perlakuan kekerasan mengatasnamakan pembangunan pariwisata.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Saus Sate Indonesia Buatan Thailandoleh : Fida Abbott
22-Mar-2020, 03:07 WIB


 
  Saus Sate Indonesia Buatan Thailand Saus sate Indonesia ini saya temukan di toko kelontong daerah Chester, negara bagian Pennsylvania, AS. Harganya turun drastis dari $6.99 menjadi $0.99. Jumlahnya banyak sekali yang disetok di rak. Senang melihat salah satu saus terkenal Indonesia dijual di AS. Sayangnya,
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
DIE HARD - SUSAH MATEK 23 Mei 2020 10:41 WIB

 

 

 

 

 

 
MANG UCUP ITU CHINA BANANA 28 Jan 2020 00:52 WIB

 

 

 

 

 

 
SATU DETIK SETELAH KEMATIAN 26 Mei 2020 08:28 WIB

BACA ALKITAB ITU MENYEHATKAN 23 Mei 2020 12:40 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia