KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPemerintah Harus Bersatu Demi Pulihkan Wilayah Terkena Bencana oleh : Rohmah S
17-Okt-2018, 15:20 WIB


 
 
KabarIndonesia- Jakarta, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya. Hal ini karena secara geografis Indonesia berada di kelilingi "cincin api (ring of fire)" sehingga potensi terjadi
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Duhai Kau yang Sedang Diuji 21 Okt 2018 11:53 WIB

Tentang Dia 21 Okt 2018 11:53 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB

 
 
LINGKUNGAN HIDUP

YPDT dan PJT Memprotes Keras dan Mengecam Kadis Budpar Sumut Terima Dana dari PT AFN di Danau Toba
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 25-Mar-2018, 16:24:27 WIB

KabarIndonesia – Sebagaimana dirilis beberapa media terbitan Sumatera Utara, bahwa Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Sumut mengecam salah seorang pejabat Pemprov Sumut yang menerima bantuan PT Aquafarm Nusantara sebesar Rp250 juta. Pemberian dinilai bentuk suap dan menciderai perjuangan pembangunan kawasan Danau Toba berwawasan lingkungan.

Sekretaris YPDT Sumut, Halomoan Tobing, Jumat (23/3), mengungkapkan keterkejutan pihaknya setelah mendengar informasi bahwa Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Dr Hidayati menerima bantuan dana dari PT Aquafarm Nusantara pada 8 Maret 2018 lalu di kantornya.

Menurut dia, tindakan yang ditunjukkan Hidayati yang juga General Manager Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP-GKT) tersebut sesungguhnya kurang pantas. "Seharusnya mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut, itu menunjukkan sikap konsisten untuk melakukan pengawasan kepada PT Aquafarm Nusantara. Saat Hidayati menjabat sebagai Kepala BLH Sumut telah menyatakan bahwa pencemaran air Danau Toba salah satunya berasal dari Keramba Jaring Apung." sebut Halomoan.

Kejadian ini menurut Halomoan, menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemprov Sumut masih berjalan sendiri-sendiri, antar SKPD tidak ada koordinasi dengan baik dan belum memiliki agenda jelas terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Halomoan menyampaikan bahwa YPDT telah melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di PTUN Medan, maupun PTUN Jakarta terhadap dua perusahaan keramba jaring apung (KJA) yang beroperasi di perairan Danau Toba karena diduga telah melakukan pencemaran terhadap air Danau Toba.

YPDT menuntut pencabutan izin usaha perikanan PT Suri Tani Pemuka di PTUN Medan terhadap Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemkab Simalungun dan PT Suri Tani Pemuka. Gugatan telah dikabulkan PTUN Medan, putusan bahkan sudah bisa dieksekusi dengan perintah PT Suri Tani Pemuka tak boleh lagi melakukan kegiatan budidaya ikan dalam KJA di Danau Toba.

Sedangkan gugatan tentang pencabutan izin usaha perikanan PT Aquafarm Nusantara di PTUN Jakarta terhadap BKPM dan PT Aquafarm Nusantara saat ini telah melewati sidang penyerahan kesimpulan atau hanya menunggu sidang putusan yang akan dibacakan pada 28 Maret 2018 mendatang.

“Sidang-sidang tersebut diyakini diketahui oleh Hidayati ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala BLH Sumut. Bahkan, YPDT pada awal Januari 2017 lalu telah mengadukan dugaan pidana yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut kepada BLH Sumut, namun tidak ada progress penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan BLH Sumut sampai dengan saat ini,” kata Halomoan.

Oleh karena itu, pihak YPDT menilai tindakan yang dilakukan oleh Hidayati sangat gegabah dan dapat dikategorikan menerima suap dari pihak yang berperkara di pengadilan (PT Aquafarm Nusantara). Pemberian dana itu diduga sebagai bentuk usaha mempengaruhi sikap Pemprov Sumut sebagai salah satu institusi pembuat kebijakan.

Halomoan menambahkan, pihaknya menyebut bahwa tindakan Hidayati sangat bertentangan dengan tujuan menjadikan Danau Toba sebagai anggota Global Geopark Network Unesco yang mensyaratkan tiga hal utama, di antaranya konservasi, edukasi/riset, dan pengembangan wilayah terutama meliputi geodiversity, ecodiversity, dan cultural diversity.

Sebelumnya, sejumlah lembaga pemerhati Danau Toba menyampaikan protes atas tindakan Wan Hidayat menerita dana Rp250 juta. John Robert Simanjuntak dari Perhimpunan Jendela Toba (PJT)  meminta agar BP GKT kembali kepada tujuan awalnya, yakni mengawal kelestarian kawasan Danau Toba. Salah satunya dengan tidak berkompromi dengan perusahaan-perusahaan yang diduga merusak lingkungan.

"Kita sangat menyesalkan peristiwa itu dan meminta Wagub Sumut sebagai Dewan Penasehat BP GKT bertindak keras. Ini soal kepercayaan masyarakat yang telah dirusak oleh GM BP GKT. Jangan karena GM BP GKT dan sejumlah oknum di lembaga itu, orang-orang yang selama ini bekerja tulus ikut dicemooh masyarakat," kata John.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Sumut sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP GKT) Nurhajizah Marpaung yang sebelumnya telah berjanji tidak akan menerima Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Aquafarm Nusantara. Dia mengaku telah memerintahkan General Manager Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP GKT), Wan Hidayati, untuk mengembalikan bantuan dari PT Aquafarm Nusantara (PT AFN).

"Saya sudah memerintahkan beliau (Wan Hidayati-red) untuk mengembalikan bantuan itu. Meski begitu saya akan mengecek kembali," kata Nurhajizah, melalui pesan singkat yang diterima Nanda F Batubara, medanbisnisdaily.com, Rabu malam (21/3/2018).

Nurhajizah berjanji tidak akan bergeming dengan berbagai penawaran PT Aquafram. "Saya tidak bisa, mau dikasih berapa pun tidak bisa. Bukan pindah saya bilang, tapi harus ditutup. Sama pengacaranya juga saya bilang," katanya kepada awak media yang menghubunginya.

Pemberian dana Rp250 juta oleh PT AFN yang diterima Wan Hidayat, mantan Kepala BLH Sumut telah memicu protes keras para pegiat lingkungan, termasuk John Robert Simanjuntak dari Perhimpunan Jendela Toba yang bersikeras pihaknya meminta kepastian agar bantuan itu dikembalikan dan BP GKT evaluasi diri.

John juga meminta agar GM BP GKT dan oknum-oknum yang membelot dicopot. Mereka telah menodai perjuangan kawan-kawan di BP GKT yang benar-benar bekerja tulus selama ini. "Kami Perhimpunan Jendela Toba selalu akan bicara keras untuk ini. Itu komitmen kami. Kami merasa bertanggung jawab karena wacana geopark pertama kali kami yang gulirkan. Dan kami memilih di luar lembaga BP GKT," tegas John.

Hal sama juga disampaikan anggota Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu. Menurut politikus PDIP ini, apa yang dilakukan GM BP GKT yang juga Kadisbudpar Sumut itu merupakan pengkhianatan. Sarma meminta agar Gubernur Sumut mencopot Hidayati dari jabatannya sebagai GM BP GKT dan juga dari Kadisbudpar Sumut.

Pantauan media, sesungguhnya PT Aquafarm Nusantara memberikan bantuan Rp 250 juta kepada BP GKT yang disebut sebagai dukungan mereka terhadap Geopark Kaldera Toba. Bantuan itu diterima Wan Hidayati, di Kantor Disbudpar Sumut, Kamis (8/3/2018).

Dalam klarifikasinya yang dimuat medanbisnisdaily.com beberapa waktu lalu, Wan Hidayati menyebutkan dirinya tidak ada menerima bantuan dari PT AFN. "Apa yang mau saya pulangkan, saya tidak ada menerima uang," kata Hidayati yang baru beberapa bulan menjabat Kadisbudpar Sumut ini.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Berhutang Oksigen 21 Okt 2018 11:51 WIB


 
Selamat HUT TNI Ke-73 13 Okt 2018 19:46 WIB

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia