KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahOperasional Pelabuhan Simanindo Kembali Dibuka dengan Pengoperasian Kapal Ferry dan Kapal Kayu oleh : Danny Melani Butarbutar
07-Jul-2018, 14:45 WIB


 
  KabarIndonesia - Samosir, Sejak peristiwa tenggelamnya kapal kayu KM. Sinar Bangun di perairan Tigaras pada Senin (18/6) Pemerintah telah menghentikan operasional transportasi kapal trayek Simanindo (Samosir) - Tigaras (Simalungun). Hal ini sangat berdampak luas kepada roda perekonomian masyarakat.

Namun,
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Ruang dan Cinta Penyatu Segalanya 27 Jun 2018 05:55 WIB

Surat Untuk Bapak Presiden 06 Jun 2018 09:09 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
LINGKUNGAN HIDUP

Kesepakatan Penyelesaian Konflik Masyarakat Adat dengan PT TPL Porsea Ditunda
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 04-Mei-2018, 15:06:37 WIB

KabarIndonesia - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan memfasilitasi perundingan antara 5 komunitas masyarakat adat dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT TPL) di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (3/5).

Pertemuan dipimpin oleh Irmansyah Rachman selaku Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari unsur masyarakat adat turut hadir 15 perwakilan pimpinan adat dari komunitas masyarakat adat Naga Hulambu dari kabupaten Simalungun, masyarakat adat Ama Raja Medang Simamora dari Humbang Hasundutan, masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria dari Kabupaten Humbang Hasundutan , masyarakat adat Oppu Bolus Simamora dari kabupaten Tapanuli Utara dan masyarakat adat Onan Harbangan dari kabupaten Tapanuli Utara.

Selain itu turut hadir organisasi pendamping yakni Delima Silalahi selaku Direktur KSPPM dan Manambus Pasaribu sebagai Sekretaris eksekutif BAKUMSU. Sementara itu, majemen PT. TPL yang hadir antara lain Mulia Nauli.

Adapun unsur pemerintah yakni hadir Sondang Purba, mewakili kepala dinas kehutanan provinsi Sumatera Utara, Minrod Sigalingging mewakili kepala dinas Lingkungan Hidup Humbang Hasundutan, Oswald Damanik mewakili kepala dinas Lingkungan Hidup Simalungun, Viktor Siagian mewakili kepala dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Utara, M. Jandi Pinem mewakili kepala BPHP Wilayah II Medan.

Menurut Irmansyah Rachman, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK, pertemuan ini dalam rangka percepatan realisasi prioritas pemerintahan pusat tentang penyelesaian konflik kehutanan dan pengembalian hak-masyarakat adat atas wilayah adatnya yang berada di kawasan hutan.

Masyarakat adat sangat menyayangkan sikap pihak menejemen PT TPL yang menolak untuk menandatangani dokumen perjanjian hasil rumusan secara musyawarah dalam forum tersebut. Adapun alasan keberatan perusahaan tersebut antara lain terkait ketentuan pelarangan penanaman eukaliptus kembali di atas lahan objek konflik selama belum ada keputusan penetapan hutan adat sebagaimana disebutkan dalam bab 5 pasal 5 ayat 3 tentang penyelesaian penanganan konflik.

Bentuk penolakan dengan dalih butuh konsultasi internal tersebut dinilai merupakan bentuk kurangnya itikad baik dalam menyelesaikan konflik yang sebenarnya telah menjadi prioritas pemerintah pusat tersebut.

Sementara itu, persoalan lain yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah lambatnya realisasi pembuatan peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat oleh pemerintahan kabupaten. Padahal regulasi tersebut sangat dibutuhkan dalam memastikan pengembalian tanah adat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Lima komunitas masyarakat adat tersebut merupakan sebagian dari komunitas adat yang selama ini berkonflik dengan PT TPL dan Kementerian Kehutanan atas areal hutan yang secara sepihak ditetapkan menjadi kawasan hutan negara. Adapun total luasan wilayah adat yang menjadi objek konflik sekitar 6.131 Ha yang melibatkan 5 komunitas adat yakni masyarakat adat Naga Hulambu seluas 399 ha, masyarakat adat Ama Raja Medang Simamora seluas 148 ha, masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria 1762 ha, masyarakat adat Oppu Bolus Simamora seluas 2602 ha, masyarakat adat Onan Harbangan seluas 1074 ha.

Demikian dikabarkan dengan relis yang disampaikan narahubung Delima Silalahi (Direktur KSPPM) kepada media.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  FWD Life Gandeng Special Olympics Indonesia untuk Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Intelektual di Semarang – PT FWD Life Indonesia (FWD Life), pelopor asuransi jiwa berbasis digital di Indonesia, telah meresmikan kerja sama dengan Special Olympics Indonesia (SOIna) pada 18 April 2018 lalu. Setelah peluncuran kerja sama, FWD Life kemudian menggelar roadshow perdana di Bandung pada
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia