KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Serba SerbiJababeka Senior Living Luxury Retirement Home oleh : Kabarindonesia
08-Des-2019, 09:41 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jababeka Senior Living mempersembahkan Luxury Retirement Home, suatu konsep konsep layanan hunian bagi Senior (lansia) dengan standar hotel bintang empt tetapi perhatian dan kepeduian team Care sebagaiman layaknya tinggal di rumah sendiri yg penuh kasih sayang. Home Sweet
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Opera Afeksi 08 Des 2019 14:27 WIB

Perih Paling Parah 26 Nov 2019 19:35 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Dialog Publik Penggunaan DBH-DR Untuk Perhutanan Sosial dan Penanggulangan Karhutla

 
LINGKUNGAN HIDUP

Dialog Publik Penggunaan DBH-DR Untuk Perhutanan Sosial dan Penanggulangan Karhutla
Oleh : Supriyanto | 16-Nov-2019, 10:58:57 WIB

KabarIndonesia - Jakarta,  Terobosan Pemerintah pada akhir tahun 2017 dengan memperluas penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Dana Reboisasi telah mengakselerasi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran yang bersumber dari DBH DR. 

Adanya klausul dalam PMK yang mengatur tentang arah penggunaan DBH DR untuk mendukungpengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial, serta memprioritaskan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah membuat pemerintah daerah lebih fleksibel dalam menyusun rencana kegiatan dan penganggaran DBH DR. 
Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35/2002 tentang Dana Reboisasi, penggunaan DBH DR hanya untuk pembiayaan rehabilitasi hutan dan lahanbeserta kegiatan pendukungnya. Pengaturan tentang penggunaan DBH DR untuk pembiayaan Perhutanan Sosial dan Karhutla ditegaskan kembali melalui PMK No. 131/PMK/07/2019, sebagai revisi terhadap PMK No. 230/PMK.07/2017. 
Dalam PMK yang baru, dijelaskan secara rinci berbagai kegiatan dari kedua program tersebut. Kegiatan‐kegiatan yang dapat dibiayai oleh DBHDR untuk program perhutanan sosial mencakup kegiatan penyiapan perhutanan sosial dan pengembangan usaha perhutanan sosial, termasuk didalamnya pendataan potensi konflik tenurial dan hutan adat. Sedangkan untuk penanggulangan Karhutla, kegiatan yang dapat dibiayai terdiri dari perencanaan, penyelenggaraan pencegahan,penyelenggaraan penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran.
Berdasarkan hasil pemantauan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Optimalisasi DBH DR, Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran DBH DR untuk Perhutanan Sosial dalam APBD sebesar Rp 14,33 Miliar (2018) dan meningkat hingga Rp 31,53 Miliar(2019). Secara persentase, terdapat kenaikan 9% menjadi 12% dari total DBH DR yang diterima. Penggunaan sisa DBH DR oleh pemerintah kabupaten pun demikian. KabupatenMelawi Kalimantan Barat misalnya, pada tahun 2019 mengalokasikan hampir setengah anggaran sisa DBH DR untuk kegiatan Karhutla dan sisanya untuk sumur resapan dan penanaman yang melibatkan masyarakat.

Dengan diaturnya penggunaan DBH DR untuk mendorong perhutanan sosial dan penanggulangan Karhutla mengindikasikan bahwa kedua program tersebut cukup penting dalam berkontribusi bagi pembangunan hutan yang berkelanjutan. Perhutanan sosial, selain dapat mewujudkan kelestarian hutan, juga dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan. Sedangkan terkait Karhutla, kejadian ini hampir terjadi setiap tahun. 

Menurut data Direktorat PKHL Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan (KLHK), total luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia sepanjang Januari hingga September 2019 mencapai 857.755 ha, terbesar dalam tiga tahun terakhir. Daerah yang mengalami kebakaran terbesar diantaranya berada di Provinsi Riau seluas 75.871 ha, Sumatera Selatan seluas 52.716 ha, Kalimantan Timur seluas 50.056 ha, dan Papua seluas 26.777 ha.
Meskipun pengaturan tentang penggunaan DBH DR telah cukup fleksibel, namun demikian masih banyak pemerintah daerah yang belum dapat mengelolanya dengan baik. Hal ini terbukti masih banyaknya sisa DBH DR di rekening pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, per tanggal 5 Agustus 2019 masih ada sisa DBH DR sebesar Rp 4,5 Triliun yang berada di rekening pemerintah daerah. Jumlah ini merupakan akumulasi dari sisa DBH DRyang terdapat di kas Pemerintah Provinsi sebesar Rp 838 Miliar dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp 3,7 Triliun.

Untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang mekanisme penggunaan DBH DR untuk perhutanan sosial, serta untuk mendorong lebih banyak lagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan DBH DR, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) atas dukungan The Asia Foundation (TAF) dan UKCCU melalui Program SETAPAK 2, bermaksud menyelenggarakan dialog publik tentang "Penggunaan DBH DR untuk Perhutanan Sosial dan Karhutla."

Kegiatan ini akan dihadiri oleh unsur dari pemerintah daerah penerima DBH DR, baik provinsi maupun kabupaten/kota, terutama pemerintahdaerah yang masih memiliki sisa DBH DR yang cukup besar.

Kegiatan dialog publik tentang Penggunaan DBH DR untuk Perhutanan Sosial dan PenanggulanganKarhutla ini bertujuan sebagai berikut :
- Menyampaikan gagasan peluang pembiayaan perhutanan sosial danpenanggulangan Karhutla melalui DBH DR.- Mendiskusikan tentang praktik baik dalam pembiayaan Perhutanan Sosial danPenanggulangan Karhutla di tingkat sub‐nasional.- Mendiskusikan berbagai peluang dan strategi untuk mendorong optimalisasipenggunaan DBH DR untuk Perhutanan Sosial dan Karhutla.

Sedangkan output yang diharapkan dari kegiatan Dialog Publik  tersebut adalah:
- Adanya diseminasi gagasan peluang pembiayaan perhutanan sosial danpenanggulangan Karhutla melalui DBH DR.- Adanya sharing praktik baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang telah menggunakan DBH DR untuk Perhutanan Sosial dan Penanggulangan Karhutla.- Adanya rumusan rekomendasi strategi optimalisasi penggunaan DBH DR untuk Perhutanan Sosial dan Karhutla.

Informasi Penyelenggara menyebutkan bahwa kegiatan ini akan diselenggarakan pada: hari Jumat, 15 November 2019, pukul 09.00 - 16.30 WIB, bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. KKO Usman & Harun 44‐48, Gambir, Jakarta Pusat. (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utaraoleh : Sesmon Toberius Butarbutar
25-Sep-2019, 15:25 WIB


 
  Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara Camat Nassau Timbul Sipahutar (kiri) meninjau Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Rabu (25/09/2019)
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Pemilu Spanyol Diulang 18 Nov 2019 12:05 WIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LILIN ADVENT-NATAL 08 Des 2019 16:13 WIB

Kesehatan Manusia Dalam Alkitab 05 Des 2019 11:08 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia