|
|
|
| |
KabarIndonesia - Berikut beberapa alasan mengapa International Press Card HOKI bukan sekedar Press Card biasa:
- Jumlah penulis Harian Online Kabar Indonesia (HOKI) terus bertambah, hingga sudah mencapai lebih dari 15.000 orang banyaknya;
- HOKI telah mendapat penghargaan MURI sebagai media yang selengkapnya....
|
|
|
POLITIK
DPP dan DPW Partai Berkarya Sebut Adanya Presidium Ilegal
Oleh : Zohiri Kadir | 22-Mar-2020, 13:57:09 WIB
|
KabarIndonesia - Seperti telah beredar di berbagai media tentang adanya Presidium Penyelamat Partai Berkarya dengan rencana melaksanakan Munas/Munaslub Partai Berkarya.
Untuk itu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya, yang diwakili DPW Lampung, DPW Bangka Belitung, DPW NTT, pada hari Kamis (19/3/2020) melakukan konperensi pers di Kantor DPP Partai Berkarya, kawasan Cilandak Jakarta Selatan. DPW tersebut membantah bahwa adanya Presidium Penyelamat Partai Berkarya mengatasnamakan beberapa DPW Partai Berkarya.
"Dengan ini Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya seluruh Indonesia setelah dikonsultasikan dengan Sekjend dan Pengurus DPP Partai Berkarya tanggal 16 Maret 2020 bahwa adanya yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya jelas-jelas tidak sesuai dengan AD/ART dan Inkonstitusional dapat dikatakan suatu kelompok yang berkeinginan perpecahan di tubuh Partai Berkarya." sebutnya.
Selanjutnya dikatakan: "DPW Se-Indonesia sangat prihatin atas terjadinya hal tersebut dan menolak adanya Presedium Penyelamat Partai Berkarya. Untuk itu kami menghimbau kepada rekan-rekan Pengurus Partai Berkarya, semua tingkatan agar tidak melanjutkan rencana-rencana yang dapat merugikan Partai Berkarya. Selanjutnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tidak pemah mengatasnamakan Partai Berkarya, seperti apa yang disampaikan oleh Presidium Penyelamat Partai Berkarya Pengurus DPW dan DPD Se-Indonesia. Tidak pemah pula ada konflik internal dengan DPP sehingga muncul forum,"
Adanya Presidium Penyelamat Partai Berkarya adalah Ilegal. "Dengan ini kami mempertegas bahwa Presidium itu tidak sah, karena mereka yang membentuk presedium itu tidak masuk dalam kepengurusan di DPP Partai Berkarya, kami menghimbau kepada mereka agar menghentikan rencana tersebut," tutup juru bicara konpers tersebut.(*)
|
|
|
|
|
|
