KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
 
KabarIndonesia – Serang, Guna memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja(BLK) yang sudah ada selama ini, Kementerian Ketenagakerjaan terus matangkan penerapan konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Pasalnya konsep ini diyakini mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan
selengkapnya....


 


 
BERITA POLITIK LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
 

 
Bubar Riyaya 22 Jul 2017 01:58 WIB

Anak Beranak Kanak 22 Jul 2017 01:56 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
POLITIK

Aksi 313 Diduga Sebagai Pemanasan Makar
Oleh : Chairil Makmun | 10-Apr-2017, 22:10:36 WIB

KabarIndonesia - Jakarta,  Tindakan polisi menangkap Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Gatot Saptono alias Muhammad Al-Khaththath menjelang Aksi 31 Maret 2017 (Aksi 313) atas dugaan makar, mengundang kontroversi.

Ada yang menuding polisi hendak membungkam hak rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Makar hanya dijadikan alasan untuk membuat rakyat takut bersuara. Ada lagi yang bilang, tindakan polisi ini hanya bentuk pemberangusan di era reformasi.

Ada pula yang mengatakan, penangkapan Al Khaththath adalah bentuk "cari muka" polisi kepada penguasa. Juga ada pakar yang mengatakan, polisi telah melanggar hukum karena menghalangi unjuk rasa. Sebab, unjuk rasa adalah konstitusional, yang menghalanginya berarti bertindak inkonstitusional.

Ada wakil rakyat yang mengatakan tindakan polisi berlebihan. Sebab, makar pada prinsipnya tidak gampang. Ada tahapan panjang yang harus dilalui. Misalnya, jika meminta sidang istimewa MPR, maka MPR harus mengundang seluruh anggota untuk bersidang. Makar harus disetujui mayoritas anggota, mengumpulkan anggota itu tidak mudah. Harus ada urgensi yang sangat genting, barulah anggota majelis dapat terkumpul semua atau dalam jumlah mayoritas.

Itu masih harus ditambah lagi dengan alasan untuk melengserkan penguasa, misalnya apakah karena melanggar konstitusi, korupsi, atau melanggar sumpah jabatan, dan sebagainya.

Selain Sekjen FUI, ada empat aktivis lain yang diciduk dan ditahan polisi. Inisial mereka adalah ZA, IR, V, dan M. Pasal yang disangkakan kepada mereka adalah Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP tentang Pemufakatan Makar.

Makar di 5 Kota Besar dengan dana Rp 3 Miliar
Merespon semua tudingan tersebut, polisi mengatakan telah memiliki bukti yang cukup. "Rencana makar akan serempak dilakukan di lima kota besar, yakni Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta" kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (4/4/17).

Argo dengan nada tenang dan sabar mengatakan, Aksi 313 yang bertujuan melengserkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) adalah pemanasan untuk aksi yang sesungguhnya setelah pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 19 April 2017. "Itu dalam pertemuan agendanya seperti itu," kata Argo.

Pertemuan itu dilaksanakan di Kalibata (Jakarta Selatan) dan Menteng (Jakarta Pusat). Agenda pertemuan, antara lain, pertama, rencana menggulingkan pemerintahan yang sah dengan menduduki Gedung DPR. Kedua, aksi akan dilaksanakan setelah 19 April sebelum bulan Ramadan.

"Bukan itu saja, masih ada rencana lanjut," kata Argo. Para terduga pelaku sudah mengalkulasi dana yang dibutuhkan Rp 3 miliar untuk menggulingkan pemerintah. Cara yang akan diambil adalah menduduki gedung DPR/MPR. Untuk masuk ke gedung wakil rakyat ini dilakukan antara lain dengan menabrakkan truk ke pagar belakang Gedung DPR, masuk melalui gorong-gorong, dan jalan setapak.

Penjelasan Argo ini tetap belum memuaskan pihak-pihak yang terkait. Achmad Michdan, kuasa hukum Sekjen FUI Al Khaththath, menegaskan, tidak ada agenda makar dalam Aksi 313. Aksi ini murni untuk menuntut Presiden memberhentikan Ahok karena sudah menjadi terdakwa. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Koemolo pernah berjanji jika Ahok menjadi terdakwa maka akan diberhentikan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik polisi sebagai pihak yang ketakutan terhadap demo. Menurut dia, ini sebagai salah satu cara pihak tertentu untuk menyenangkan hati Presiden. Dia mengingatkan agar polisi tidak tergesa-gesa menetapkan orang sebagai terduga aksi makar.

"Dulu zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) jadi Presiden, ada rakyat demo membawa kerbau," katanya. Di tubuh kerbau ditulisi Si Buya untuk menyindir SBY. "Presiden SBY tak marah. Juga tidak satu pun peserta demo yang dituduh makar oleh polisi," kata Fahri.

Kurang Dukungan
Perihal Aksi 313 dilaksanakan sebagai pemanasan untuk makar, biarlah akan ditentukan oleh berjalannya waktu. Apakah bukti-bukti yang dihimpun polisi cukup kuat untuk membawa para tersangka ke pengadilan. Ataukah sebaliknya, bukti kurang memadai, sehingga para tersangka dibebaskan.

Aksi ini sendiri sebenarnya kekurangan dukungan. Front Pembela Islam (FPI) tidak ikut ambil bagian. Padahal, pada aksi-aksi sebelumnya yang mengatasnamakan bela agama, FPI tak mau ketinggalan. Begitu juga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) absen. Padahal, pada aksi-aksi sebelumnya, ormas ini dapat diibaratkan sebagai lokomotifnya.
Imam Besar FPI Habib Riziq Shihab dan Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir tidak tampak dalam aksi. Tidak jelas benar alasan tidak ikut aksi tersebut, apakah mereka sedang berkonsentrasi pada perkara hukum, ataukah alasan lain.

Dua ormas Islam terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sejak jauh hari sudah mencium bahwa Aksi 313 lebih kental muatan politiknya, tidak murni membela agama. "NU tidak ikut, sebab politiknya lebih besar," kata Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) KH Said Aqil Siradj kepada wartawan beberapa hari sebelum aksi dilaksanakan.

Karena itu, Aqil dengan tegas memerintahkan semua kader NU tidak ikut aksi. Kalau ada kader yang ikut, maka itu urusan pribadi, bukan organisasi. NU juga melarang atribut organisasi dibawa-bawa dalam aksi.  "Pilkada tidak ada hubungannya dengan agama. Jangan bawa-bawa agama ke dalam Pilkada," kata Said Aqil Siradj kepada wartawan di Jakarta, sehari sebelum Aksi 313 digelar. "Kalau benci Ahok, jangan pilih Ahok. Kalau benci Anies, jangan pilih Anies. Begitu saja. Tidak usah demo lagi," lanjut Aqil.

Sekjen Pengurus Pusat (PP) PP Muhmmadiyah Abdul Mu'ti menyatakan hal yang sama. Ormas ini telah menginstruksikan seluruh kader untuk tidak ikut aksi. Kalau ada yang ikut, mereka dilarang membawa atribut Muhammadiyah. Kepada panitia, Mu'ti minta agar nama Muhammadiyah dihapus dari leaflet, undangan, dan pemberitahuan lainnya.  "Kami harap nama Muhammadiyah jangan dibawa-bawa tanpa izin pengurus pusat. Selama ini nama Muhammadiyah selalu dibawa-bawa. Ini harus diluruskan. Nama Muhammadiyah harus dihapus dari segala bentuk pemberitahuan aksi itu," kata Mu'ti.

Setali tiga uang dengan MUI. Menurut Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, semua tuntutan umat Islam mengenai penistaan agama sudah terpenuhi. Sekarang sedang berlangsung sidang pengadilan. "Jadi, tunggu saja nanti putusan pengadilan," katanya.

KH Ma'ruf Amin, KH Said Aqil Siradj, dan Ustadz Abdul Mu'ti senada bahwa aksi turun ke jalan dengan jumlah massa besar rawan disusupi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Implikasinya, massa bisa berbenturan dengan aparat keamanan. Biasanya jatuh korban dari kedua pihak, kebanyakan korban luka. Bahkan, ada kalanya korban nyawa.

Itu sebabnya NU, Muhammadiyah, dan MUI lebih suka tidak melakukan pengerahan massa. Jika tidak karena hal mendesak dan terpaksa, pengerahan massa dihindari. Jalan dialog lebih elegan untuk mencari titik temu persoalan yang dihadapi.

Jika benar apa yang diungkapkan kepolisian bahwa Aksi 313 sebagai ajang pemanasan untuk makar, ini pelajaran sangat penting dan berharga bagi ummat. Ke depan, jika ada ajakan berdemonstrasi, ummat harus mempertimbangkan matang-matang sebelum mengambil keputusan untuk ikut.

Ummat peserta unjuk rasa memiliki motif macam-macam, tidak seragam, walau demo atas nama agama sekalipun. Pastinya, motif itu hanya diketahui oleh yang bersangkutan dan Tuhan. Secara umum, motif tersebut antara lain tulus membela agama, motif uang, politik, iming-iming jabatan atau kekuasaan, pengaruh kawan, ikut-ikutan, taat atau loyal pada guru atau pemimpin, dendam, sakit hati, ingin pujian, cari nama, kebanggaan diri atau kelompok. 

Ummat yang berjiwa polos, turun unjuk rasa betul-betul demi membela agama, bukan mau berpolitik praktis atau motif lainnya.
Saran untuk mereka yang polos ini: pada masa mendatang, bila ada ajakan unjuk rasa dengan dalih membela agama, maka harus dipikirkan matang, serta dilakukan kajian mendalam, apakah aksi betul-betul murni membela agama, atau hanya kamuflase untuk kepentingan oknum tertentu yang mengejar kekuasaan. *)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mensos Khofifah: Kampung Berseri Astra Jadi Role Modeloleh : Rohmah Sugiarti
24-Jul-2017, 06:03 WIB


 
  Mensos Khofifah: Kampung Berseri Astra Jadi Role Model Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) menandatangani prasasti Desa Sejahtera Mandiri untuk Kampung Berseri Astra Keputih didampingi oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Hartono Laras (kanan), Chief of Corporate Communications, Social Responsibility & Security PT Astra International Tbk
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Medsos dan Hoax 26 Jul 2017 16:30 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Awas Anemia! 17 Jul 2017 13:12 WIB

 

 

 
Uang Bukanlah Sumber Kebahagiaan 26 Jul 2017 16:09 WIB


 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia