KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Pelatihan Menulis Online Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPenguasaan Lahan Oleh Pejabat dan Konglomerat oleh : Kabarindonesia
19-Feb-2019, 17:33 WIB


 
 
KabarIndonesia - Capres 2014 dan 2019 Prabowo Subianto membenarkan, dia menguasai 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar di Aceh. Dia membenarkan. Dia pun pantas kesal dan iri, seputar maraknya penguasaan lahan oleh korporasi dan larinya uang ke asing.
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Sesal 21 Feb 2019 18:13 WIB

Aku Butuh Sedikit Ruangmu 21 Feb 2019 18:12 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
DAERAH

Penyelenggaraan Rapat Perdana DPD LPM Provinsi Sumatera Utara
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 13-Feb-2018, 15:51:40 WIB

KabarIndonesia - Medan, Menyusul ditetapkannya surat keputusan DPP LPM RI nomor 08/DPP-LPM-RI/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD-LPM) Provinsi Sumatera Utara, hari ini Sabtu (10/2) diadakan rapat-pertemuan pertama segenap Pengurus.

Rapat atau pertemuan perdana ini dilaksanakan di ruang EWP Tambunan/ruang Kenanga Lt. 8 kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, bertujuan untuk perkenalan sesama pengurus, persiapan acara pelantikan sekaligus menyusun rancangan program kerja.

Rapat DPD LPM Prov Sumut ini dihadiri personil yang namanya tercantum dalam SK dari berbagai latarbelakang pekerjaan dan rata-rata sudah berusia 50 tahun keatas. Tanpa menunggu mereka yang berhalangan hadir, sekitar 20 orang peserta selanjutnya mengikuti agenda rapat yang langsung dipimpin Ketua Umum DPD LPM Prov Sumut Drs.Hasnan Said, SIP.

Mengingat bahwa Pengurus LPM Sumut kebanyakan wajah baru, dan dibentuk kembali bulan Desember 2017, persis rapat ini merupakan pertemuan perdana sehingga Hasnan Said mempersilahkan peserta mengenalkan diri masing-masing.

Usai perkenalan, Ketua Umum LPM menyampaikan selayang pandang sejarah pembentukan LPM yang dulunya disebut LSD (Lembaga Sosial Desa) kemudian berganti nama menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Sebelum disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). " Perubahan nama dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terjadi pada tahun 2001 pada Deklarasii Bandung" kenang Hasnan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat desa.

Tujuan utama di bentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Selanjutnya, Hasnan Said menyampaikan bahwa dulunya sudah terbentuk LPM di 18 Kabupaten/Kota, namun dengan adanya pemekaran beberapa kabupaten maka di daerah baru tersebut belum terbentuk LPM. "Inilah tantangan kita kedepan untuk membentuk LPM di daerah" sebutnya.

Beberapa peserta mendorong Pengurus Harian untuk sesegera mungkin melantik Pengurus DPD LPM Sumut untuk bisa segera menangani pembentukan LPM di kabupaten/kota, menyusun program kerja, dan penguatan organisasi. Peserta juga mengusulkan agar LPM dikelola sebagai mitra Pemerintah namun tidak bersentuhan dengan politik.

Diakui, bahwa selama ini LPM sering terabaikan terutama dalam kaitan pembiayaan operasional, apalagi jika LPM tidak sejalan dengan Pimpinan Daerah dalam hal politik demokrasi.

Mengahiri pertemuan, Ketua LPM Sumut berjanji akan segera menetapkan waktu dan panitia penyelenggara serta undangan yang diharapkan hadir dari pejabat misalnya Gubernur, Bupati/Walikota, para Kepala Bapemmas, juga akademisi, pemerhati pembangunan desa.

"Kami akan koordinasi dengan pemerintah provinsi, jika mungkin dilantik sebelum pergantian gubernur atau sebelum Pilgubsu berlangsung" kata Hasnan mengakhiri.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Pergelaran Swimrun Pertama di Asia Tenggara-Australiaoleh : Rohmah S
10-Des-2018, 22:14 WIB


 
  Pergelaran Swimrun Pertama di Asia Tenggara-Australia 20 pelari dari 6 negara: Indonesia, Australia, Amerika, Inggris, New Zealand dan Swedia ikuti swimrun di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan dengan jarak lari 20km dan berenang 3km. Head of Corporate Communications PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto (kiri)
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 
Marc Marques Juara Dunia MotoGP 09 Feb 2019 02:01 WIB


 

 
 

 

 

 

 
Agama Penyadaran 21 Feb 2019 18:15 WIB


 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia