KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalRudiantara: 4,6 Juta UMKM Sudah Online oleh : Sesmon Toberius Butarbutar
15-Nov-2017, 21:01 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan berdasarkan data terdapat 4,6 juta UMKM dari target delapan juta UKM hingga 2019 telah masuk akses online.

"Kami punya target mengonlinekan delapan juta UMKM hingga tahun 2019, namun sekarang baru
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Hujan Tak Pernah Sendiri 13 Nov 2017 20:13 WIB

Ada Saat 08 Nov 2017 13:32 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

PT RPI Ternyata Tidak Punya Izin Operasional Outsourcing

 
DAERAH

PT RPI Ternyata Tidak Punya Izin Operasional Outsourcing
Oleh : Dicky Arista | 08-Jan-2015, 15:21:35 WIB

KabarIndonesia - Sidoarjo, Perusahaan pengelola pekerja outsourcing PT Rajawali Prima Indonesia (RPI) ternyata dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki izin pengelolaan outsourcing. Menurut UU NO 13/2003 tentang tenaga kerja, perusahaan pengelola outsourcing harus berbadan hukum dan memiliki izin pengelolaan.

Bahkan perusahaan yang berkantor di Brigjend Katamso, Desa Wedoro, Kacamatan  Waru, Sidoarjo ini bahkan telah menarik biaya pelatihan dan penyaluran untuk bekerja. Beberapa orang di antaranya telah terlanjur membayar  perusahaan yang berpusat di Manggarai, Jakarta Selatan ini.

Ali Masykuri Anggota komisi D DPRD Sidoarjo mengatakan PT Rajawali Prima Indonesia (RPI) sebagai perusahaan penyalur pekerja outsourcing ternyata tidak memiliki izin pengelolaan dan operasional tenaga kerja di Sidoarjo.

"Perusahaan outsourcing itu syaratnya kan mereka harus berbadan hukum dan mesti punya izin pengelolaan dan operasional outsourcing dan mereka ini (PT. RPI) tidak memiliki izin," tegasnya, saat hearing di ruang pertemuan komisi, Senin (5/1) kemarin.

Bahkan menurut legislator Partai Nasdem ini, langkah yang di ambil PT Rajawali Prima Indonesia (RPI) ini tergolong berani, dengan menarik biaya setiap pelatihan sebesar Rp. 600 Ribu per orang.
" Apalagi beberapa orang yang terlanjur mambayar ikut pelatihan, merasa tidak pernah disalurkan untuk bekerja," tandasnya.

Ali Masykuri juga menambahkan bahwa menurut UU yang sama, jika perusahaan pengelola tenaga kerja bermasalah, penyelesaian hubungan kerja dilakukan langsung dengan perusahaan pemberi kerja.

Sementara itu, salah satu perwakilan dari PT Rajawali Prima Indonesia (RPI) menunjukkan surat kontrak kerjasama antara pihak manajement Rajawali Prima Indonesia (RPI) dengan para calon tenaga kerja. Dari surat kerjasama yang dikeluarkan PT RPI tersebut, terdapat penjelasan status antara pihak pemohon dengan pihak perusahaan.

"Dalam perekrutan karyawan ini, terdapat peraturan dan tata tertib, sekaligus penghasilan yang didapat pihak pertama persis seperti kontrak kerja yang di keluarkan PT. Rajawali Prima Indonesia (RPI)," sebut perwakilan dari PT. Rajawali Prima Indonesia (RPI).

Terpisah, Ketua SPSI Sidoarjo, Sukarji, saat di konfirmasi kabarindonesia menyebutkan, keberadaan perusahaan outsourcing yang tidak memiliki izin itu harus dihapuskan. Pasalnya, perusahaan yang tak berstatus hokum tersebut pasti lalai membayar pajak yang menjadi kewajibannya. 

"Makanya, perusahaan yang tidak berbadan hukum itu harus dihapuskan. Perusahaan outsourcing ini adalah bisnis yang memberikan keuntungan. Namun keuntungan itu tidak dikembalikan lagi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak," jelas Sukarji.  

Padahal dia menghitung, rata-rata perusahaan outsourcing mengambil fee 2,5% dari upah minimum buruh sebesar Rp 1,5 juta per bulan.  "Kalau dipotong Rp 1 juta lalu dikalikan 1.000 buruh saja, maka keuntungan perusahaan sudah mencapai Rp 1 miliar per bulan," katanya. 

Sayang, Sukarji menjelaskan penghapusan perusahaan outsourcing yang tidak memiliki izin oleh pemerintah belum maksimal. Pasalnya pemerintah dalam hal ini, kementerian terkait tidak memiliki data valid mengenai basis perusahaan outsourcing yang ada di daerah. (*)

Blog: http://www.pewarta.kabarindonesia.blogspot.com/ 
Alamat ratron (surat elektronik): 
redaksi@kabarindonesia.com 
Berita besar hari ini.  Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Inspirasi 60 Tahun Astra Makassar Semarak, Target Revitalisasi 600 Halte Tercapai Senior Journalist Rappler Indonesia Uni Lubis (kanan) berinteraksi dengan 400 peserta dalam bedah buku Astra on Becoming Pride of the Nation bersama Chief of Corporate Human Capital Development PT Astra International Tbk Aloysius Budi Santoso (tengah), dipandu oleh Zilvia Iskandar
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Menjadi Guru Yang Baik 15 Nov 2017 07:00 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beriman dan Bijaksana 12 Nov 2017 06:45 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia