KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahPemprov Jateng Keliru Tafsirkan UU Kebudayaan oleh : Gunoto Saparie
16-Jan-2018, 22:54 WIB


 
 
KabarIndonesia - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai keliru dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan Lembaga Wali Amanat (LWA), namun pemprov justru memfasilitasi pendirian Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN).  
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
 
Sekeping hati 06 Jan 2018 16:05 WIB

 

 
BERITA LAINNYA
 
 

 
 
DAERAH

PDIP Akan Ulangi Kesuksesan di Jateng?
Oleh : Gunoto Saparie | 08-Jan-2018, 01:20:51 WIB

KabarIndonesia - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali diusung partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk maju bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018. PDIP memilih putra sesepuh Nahdlatul Ulama yang juga sesepuh di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maimoen Zubair, Taj Yasin Maimoen, sebagai calon wakil gubernur (cawagub)-nya.

Banyak yang menilai bahwa keputusan Ketua Umum DPP PDIP memasangkan Ganjar dengan Gus Yasin sangat tepat. Gus Yasin boleh dikatakan merupakan representasi tokoh muda Islam dari Nahdlatul Ulama. PDIP, berbeda dengan periode sebelumnya,  konon sejak awal ingin merangkul golongan tokoh dan agama untuk memenangkan Pilgub Jateng 2018. Oleh karena itu, kali ini PDIP berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), selain dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat (PD).

Memang ada pendapat bahwa siapa pun kandidat yang akan diusung PDIP akan berpeluang besar memenangi Pilgub Jateng 2018. Argumentasinya didasarkan pada segmen pemilih di Jawa Tengah yang merupakan pemilih ideologis, sehingga tergantung keputusan partai politik. Dalam Pilgub 2009 dan 2014 mesin partai politik PDIP memang terbukti bekerja maksimal.

Akan tetapi, mungkinkah kali ini PDIP mengulang kesuksesannya? Kita tidak tahu pasti. Bukankah waktu lima tahun perilaku pemilih di Jateng bisa berubah? Kasus pendirian pabrik semen di Kendeng dan masalah E-KTP kemungkinan bisa "digoreng" oleh lawan politik Ganjar. Ganjar-Yasin akan mendapatkan tantangan dari mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, yang resmi mendapatkan dukungan Partai Gerindra berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sudirman diprediksi akan menghadapi lawan berat petahana dalam persaingan merebut kursi gubenur Jawa Tengah karena PDIP begitu mengakar di provinsi itu.

Selain menghadapi Sudirman, Ganjar-Yasin kemungkinan akan mendapat rival yang tidak bisa dianggap sepele dari mantan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  PKB mungkin akan berkoalisi dengan Partai Golkar. Memang, baik Sudirman maupun Marwan belum mendapatkan pasangan cawagubnya. Dinamika politik terus berkembang di wilayah ini.

Sebagai sebuah proses demokrasi, Pilgub Jateng menghabiskan biaya tidak sedikit. Dari aspek prosedur elektoral, provinsi ini sudah menjalankan pemilu yang relatif bersih dan adil. Hal ini terlihat dari berbagai pengakuan lembaga atas proses dan transparansi proses pemilihan. Dana yang akan dikeluarkan Pemprov Jateng untuk menggelar Pilgub pada 2018 nyaris menembus angka Rp 1 triliun. Dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), dana yang diberikan Pemprov Jateng ke KPU untuk pelaksanaan pilgub sebesar Rp 992 miliar lebih. Dana tersebut 30 persen lebih besar dari dana yang pelaksanaan Pilgub Jateng 2013 lalu. Peningkatan dana tersebut, karena adanya perubahan aturan, salah satunya tentang kampanye calon gubernur dan wakil gubernur yang menjadi tanggung jawab KPU.

Pilgub Jateng pada 27 Juni 2018 akan memperebutkan sekitar 27,4 juta pemilih.Tentu saja, sebagaimana di provinsi lain, potensi politik uang, keterlibatan penyelenggara negara untuk memenangkan calon tertentu, akurasi data pemilih, masalah logistik, serta pelanggaran prosedur pemungutan dan penghitungan suara oleh petugas, harus diwaspadai.

Apakah kontestasi antarcalon gubernur akan berlangsung dalam konteks agonistik? Kita pun tertegun di depan tanda tanya. Politik agonistik mensyaratkan pertarungan gagasan dan ide yang saling membangun, saling memperkuat, karena berlangsung di antara "lawan". Ini berkebalikan dengan politik antagonistik yang bersifat habis-habisan alias zero-sum game. Pihak lain dianggap "musuh" yang harus dikalahkan, tidak jarang dengan cara apa pun. 

Pilgub Jateng seharusnya menjadi ajang membuat atau memperbarui kontrak politik di antara dua pihak. Di satu pihak masyarakat yang punya hak pilih dan punya "harapan" yang hendak dititipkan ke calon gubernur dan di pihak lain kandidat yang menawarkan program yang bisa memenuhi harapan rakyat. Selama lima tahun, kandidat terpilih bekerja untuk merepresentasikan kemauan rakyat. Akan tetapi, kalau ia tak lagi dianggap layak, akan dihukum lima tahun berikutnya oleh rakyat dengan tidak dipilih kembali.

Kerja sama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil mutlak diperlukan untuk mengantisipasi kampanye bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan dalam Pilgub Jateng. Keterbatasan UU Pilkada dalam menangani kasus itu mesti diantisipasi dengan upaya seperti membuat pakta integritas para calon kepala daerah dan tim suksesnya. Landasan pelaksanaan pilkada serentak berdasarkan pada UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang merupakan revisi atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014.

Pilkada serentak merupakan reformasi sistem pilkada yang sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Pelaksanaan pilkada serentak merupakan usaha untuk mengakhiri ritual politik yang berlangsung sepanjang tahun. Akan tetapi, yang lebih penting lagi, pilkada serentak diharapkan menjadi solusi atas ongkos demokrasi berbiaya tinggi dari APBN dan APBD. (*)

*Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Tengah
 

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017oleh : Rohmah Sugiarti
16-Des-2017, 22:18 WIB


 
  Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama main dealer di 36 kota Indonesia gelar kembali Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki (KAWIR). KAWIR pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Kali ini
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Belajar Menjadi Orang Kaya 16 Jan 2018 08:56 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Kereta Kehidupan 03 Jan 2018 03:08 WIB

Kemarin Hari Ini dan Esok 03 Jan 2018 02:04 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia