KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahOperasional Pelabuhan Simanindo Kembali Dibuka dengan Pengoperasian Kapal Ferry dan Kapal Kayu oleh : Danny Melani Butarbutar
07-Jul-2018, 14:45 WIB


 
  KabarIndonesia - Samosir, Sejak peristiwa tenggelamnya kapal kayu KM. Sinar Bangun di perairan Tigaras pada Senin (18/6) Pemerintah telah menghentikan operasional transportasi kapal trayek Simanindo (Samosir) - Tigaras (Simalungun). Hal ini sangat berdampak luas kepada roda perekonomian masyarakat.

Namun,
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Ruang dan Cinta Penyatu Segalanya 27 Jun 2018 05:55 WIB

Surat Untuk Bapak Presiden 06 Jun 2018 09:09 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
DAERAH

Konsultasi Publik Pembangunan Jalan Nasional Lingkar Samosir
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 09-Aug-2017, 00:04:54 WIB

KabarIndonesia - Ambarita, Konsultasi publik terkait rencana pembangunan jalan Nasional lingkar Pulau Samosir sedang digelar Pemkab Samosir secara marathon. Dengan mengundang masyarakat pemilik lahan dan atau bangunan di 3 (tiga) desa Kec.Simanindo, Pemkab Samosir melaksanakan konsultasi di gedung sebaguna HKBP Ambarita, Sabtu (5/8/2017) sore.

Tim Konsultasi-Sosialisasi dipimpin Asisten Tatapraja dan Kessos Drs.Mangihut Sinaga, MM, bersama Kabag Pemerintahan Drs.Mangihut Situmeang, mewakili Kepala BPN, mewakili Kadis PUPR, Camat Simanindo Dapot Simbolon, SE. Peserta konsultasi adalah masyarakat pemilik tanah, bangunan, tanaman di pinggir jalan lintas yg akan dibangun dari desa Ambarita, Unjur dan Garoga. Masyarakat yang hadir diperkirakan sekitar 200 orang atau setengah dari jumlah yang diharapkan hadir.

Camat Simanindo Dapot Simbolon SE, pada pembukaan menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah lanjutan dari kegiatan sosialisasi, konsultasi yang telah beberapa kali dilakukan oleh Bupati dan Forkompimda Samosir. Beberapa hari sebelumnya juga telah dilakukan konsultasi publik bagi warga masyarakat desa Kecamatan Simanindo terutama desa yang menjadi lokasi jalan Nasional.

Ketua Tim Drs.Mangihut Sinaga, MM selaku narasumber menyatakan bahwa dilaksanakannya konsultasi publik ini adalah dalam rangka meminta persetujuan masyarakat tentang rencana pembangunan jalan Nasional dengan dana APBN yang digelontorkan Pemerintah Pusat. Program ini terkait dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional dan pengembangan infrastrukturnya telah dijanjikan Presiden Jokowi, saat berkunjung ke Tomok, Kec.Simanindo-Samosir.

Lebih lanjut Mangihut Sinaga menyampaikan bahwa 124 km jalan lingkar pulau Samosir ditambah 22 km ruas jalan Pangururan-Tele sudah ditenderkan. Untuk tahun 2017 ditargetkan pembangunan jalan sepanjang 19 km pada jalur Pangururan-Ambarita-Onanrunggu, namun lokasi pada jalur ini belum dibebaskan. Lokasi yang sudah membebaskan Pemkab tahun 2017 ini masih hanya beberapa titik yakni kota Pangururan, kawasan desa Simarmata (Kec.Simanindo) dan desa Pakpahan (Kec.Onan Runggu). Untuk pembebasan lokasi lainnya terutama yang melintasi pemukiman, APBD Samosir tidak cukup,

Memperhatikan hal ini, Pemkab Samosir mengajukan permintaan bantuan ke Pemerintah Pusat sebesar Rp. 180milyar melalui Balai Pelaksana Pembangunan Jalan Nasional Wilayah II Sumatera dan Kementerian PUPR . “ Kita bersyukur, Pemerintah Pusat melalui BPJN Wilayah Sumatera Utara menyediakan dana pembebasan lahan untuk nilai pengganti yang wajar (ganti rugi-ganti untung) sebesar Rp. 20 milyar untuk tahun 2017 ini. Karena itu, kita akan segera membebaskan lokasi sepanjang jalur Pangururan-Ambarita-Onan Runggu. Target untuk Kecamatan Simanindo yakni di Simarmata sepanjang 2,5 km, Simanindo-Marlumba-Martoba sepanjang 9 km” jelas Ketua Tim.

Lebih lanjut dikatakan Drs.Mangihut Sinaga, dengan konsultasi publik ini Pemerintah Daerah meminta persetujuan masyarakat untuk segera dilaksanakan pembangunan jalan Nasional tersebut. Dalam rangka pembebasan lahan/lokasi, Tim Pembebasan Lahan akan kembali mengunjungi warga untuk melakukan pengukuran dan pencatatan luas tanah, bangunan, tanaman dan lain sebagainya. “Sekarang ini kita masih meminta persetujuan masyarakat untuk proses pembebasan lahan. Kita belummenentukan harga atau nilai pengganti yang wajar kepada pemilik lahan dan bangunan yang terkena jalur jalan, pada waktunya ada Tim Penilai Publik atau Tim Apraisal yang akan menghitung dengan penilaian atas 14 variabel”, jelas Mangihut menjawab pertanyaan peserta konsultasi.

Dalam kesempatan diskusi dan konsultasi, warga masyarakat menyampaikan berbagai pertanyaan seputar besaran ganti rugi, perlakuan terhadap tanah bersertifikat dan non sertifikat, nilai pengganti atas tanah, bangunan/rumah dan tanaman, termasuk dengan bangunan sosial-budaya seperti kuburan (tambak/tugu) dan rumah toko (bangunan rumah yang sekaligus tempat berjualan). Selain itu, warga masyarakat meminta kepada Tim Pembebasan Lahan, agar Pemerintah menebitkan sertifikat tanah yang terkena pembebasan dengan tanpa biaya, (pembaharuan sertifikat dan atau penerbitan yang baru).

Atas pertanyaan dan permintaan tersebut, Ketua Tim menjelaskan bahwa menyangkut ganti rugi tanah-bangunan-tanaman dan kaitan sosial budaya (misalnya: acara adat pemindahan kuburan-tambak) akan ditangani oleh tim independen (Tim Aprraisal) dengan memperhitungkan 14 variabel penilaian. Menyangkut permintaan warga tentang sertifikat tanah yang terkena pembebasan, akan diusulkan untuk dianggarkan dalam APBD 2018. “Yang penting masyarakat meyakini dan memercayai Pemerintah untuk bertindak jujur dan transparan dalam melakukan pembangunan. Sertifikat perubahan akan ditanggung Pemerintah, tanah-tanah yang dibebaskan akan dibuat alas haknya, rakyat terima bersih. Tim Appraisal akan kami damping dalam melakukan penilaian atas tanah, bangunan, tanaman, nilai ekonomi dan nilai adat-sosial juga akan dipertimbangkan. Nantinya Tim Aprraisal akan melakukan kesepakatan harga-nilai dengan warga masyarakat, Yakinlah Pemerintah akan memberikan ganti rugi secara berkeadilan” jelas Mangihut.

Di akhir konsultasi-pertemuan, Mangihut Sinaga selaku Ketua Tim II Pembebasan Lahan meminta kepada warga masyarakat untuk menyampaikan usul-saran-keberatan kepada Tim melalui Kepala Desa, Camat setempat. “Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada masyarakat di tiga desa ini yang telah menyampaikan persetujuan atas rencana pembangunan jalan Nasional. Bagi yang tidak hadir saat ini, silahkan berkonsultasi dengan Kepala Desa atau Camat dan ajukan secara tertulis apa yang menjadi masalah untuk diselesaikan bersama” pinta Asisten Tatapraja mengakhiri konsultasi.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  FWD Life Gandeng Special Olympics Indonesia untuk Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Intelektual di Semarang – PT FWD Life Indonesia (FWD Life), pelopor asuransi jiwa berbasis digital di Indonesia, telah meresmikan kerja sama dengan Special Olympics Indonesia (SOIna) pada 18 April 2018 lalu. Setelah peluncuran kerja sama, FWD Life kemudian menggelar roadshow perdana di Bandung pada
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia