KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Lingkungan HidupHARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA 5 JUNI 2019: Bersama Kita Lawan Polusi Udara oleh : Danny Melani Butarbutar
06-Jun-2019, 03:45 WIB


 
 
KabarIndonesia - Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day diperingati setiap tahunnya pada tanggal 5 Juni. Pada tahun ini mengambil tema melawan polusi udara #BeatAirPollution. Peringatan ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran global untuk melakukan aksi positif bagi perlindungan pada
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Kejagung Tunggu SPDP Kasus Makar 24 Mei 2019 17:39 WIB

 
Menunggu 19 Mei 2019 16:15 WIB

SYEH SITI JENAR 16 Mei 2019 15:44 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Bumi Terpapar Polusi Udara 07 Jun 2019 15:55 WIB

 
 
DAERAH

Dua Bupati Kawasan Danau Toba Protes Gubsu Atas Pembagian Pajak PT Inalum
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 15-Des-2018, 10:38:06 WIB

KabarIndonesia - Samosir, Akhirnya, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) terpaksa membayar pajak senilai Rp553 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, setelah permohonan banding PT Inalum terkait sengketa pajak itu ditolak oleh Majelis Hakim IIA Pengadilan Pajak Jakarta, pada Selasa (2/10/2018).

Dikabarkan, sengketa banding antara PT Inalum dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini telah dimulai sejak bulan November 2013, yaitu pasca berakhirnya Master Agreement Pengelolaan PT Inalum oleh Konsorsium Perusahaan Jepang dengan status PMA. Sejak saat itu PT Inalum menjadi Wajib Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Sengketa banding Pajak Air Permukaan ini berawal dari terdapatnya perbedaan pola perhitungan antara yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatea Utara dengan yang dilakukan oleh PT Inalum, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghitung Pajak Air Permukaan PT Inalum dengan menggunakan tarif Wajib Pajak Golongan Industri. Sedangkan PT Inalum melakukan pengambilan/pemanfaatan air permukaan adalah untuk kepentingan sendiri yaitu untuk industri peleburan aluminium.

Dengan ditolaknya permohonan banding tersebut, maka PT Inalum berkewajiban membayarkannya sebagai pajak pajak terhutang pemanfaatan air permukaan danau toba untuk masa pajak April 2016 sampai April 2017 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp553 milyar lebih.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku tentang bagi hasil pajak, kemudian pemerintah provinsi Sumatera Utara berkewajiban membagikan pajak tersebut (seyogianya) kepada 7 pemerintah daerah di sekitar danau toba. Hal ini wajar, sebab ketujuh daerah tersebutlah yang "memiliki bersama" dan mengelilingi danautoba sebagai daerah tangkapan air (catchment area).

Namun apa mau dikata, harapan mendapatkan bagi hasil pajak yang cukup besar pupus begitu saja dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatra Utara (SK Gubsu) No 188.44/355/KPTS/2018, tentang Formula Penghitungan Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada kabupaten-kota di Provinsi Sumut. Artinya ke 33 daerah kabupaten/kota mendapat bagian "kemurahan hati" Gubernur yang baru terpilih tahun 2018 ini.

Mengetahui terjadinya perbedaan mencolok atas besaran bagi hasil pajak dan diikutkannya 26 kabupaten/kota yang tidak berkaitan langsung dengan danau toba, secara simultan dua pemerintah kabupaten dikawasan danau toba,Tapanuli Utara dan Samosir "menolak" formula perhitungan pembagian pajak yang diterima dari PT Inalum.

Mereka menganggap pembagian hasil Pajak Air Permukaan (PAP) PT Inalum untuk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dianggap tidak memenuhi aspek keadilan. Pasalnya, daerah yang sama sekali tidak berada di kawasan Danau Toba, justru menerima dana bagi hasil lebih besar jika dibandingkan dengan yang akan diterima kabupaten yang menjadi sumber air untuk pengoperasian perusahaan Inalum.

Bupati Samosir, Rapidin Simbolon protes atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatra Utara (SK Gubsu) No 188.44/355/KPTS/2018 tersebut, bahkan menilainya tidak adil bagi Kabupaten Samosir. Pasalnya, Samosir hanya mendapat Rp 5,4 miliar dari pendapatan pajak air permukaan (APU) Danau Toba PT Inalum dari total Rp 554 miliar yang diterima Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

"Masa' kabupaten Samosir yang berhubungan langsung dengan Danau Toba hanya mendapat sekitar Rp5,4 miliar. Sedangkan kabupaten lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan Danau Toba bisa mendapat lima kali lipat," ujar Bupati Samosir Rapidin Simbolon, kepada awak media.

Rapidin pun menyatakan menolak SK Gubsu itu dan akan menyampaikan protes secara tertulis. "Mari tegakkan keadilan demi menciptakan masyarakat adil dan makmur, "ajak Rapidin kepada wartawan, Jumat (14/12/2018), di Samosir.

Senada dengan Bupati Samosir, protes dan penolakan juga disampaikan Bupati Taput, Nikson Nababan, karena wilayahnya hanya mendapat sekitar Rp6,7 miliar. Menurut Nikson, ketika Inalum masih dipegang konsorsium Jepang, pembagian pajak air permukaannya jelas, 50% dialokasi untuk Pemprov Sumut dan sisanya dibagi untuk kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba sebagai pemilik sumber daya alam. Sedangkan dana sebesar 50% itu yang selanjutnya dibagi Pemprov Sumut untuk kabupaten lainnya di luar Kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba.

"Setelah diambil alih pemerintah, pembagian pajak sepertinya jadi tidak memenuhi aspek keadilan. Seharusnya pemilik sumber daya mendapat jatah yang lebih besar," ujar Nikson.

Sementara itu, Kepala Bappeda Taput menyampaikan rasa kesal dan keheranannya atas formula pembagian. "Daerah yang cukup jauh dari wilayah kawasan Danau Toba, justru ada yang memperoleh Rp 89 miliar, ada yang Rp 53 miliar dan juga ada yang memeroleh Rp 39 miliar."

Menurut Indra Simaremare, sesuai dengan SK Guburnur Sumut nomor 188.44/355/KPTS/2018 tentang formula penghitungan penetapan besaran belanja bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut adalah 70 persen dana bagi hasil pajak air permukaan PT Inalum yang akan disalurkan ke Kabupaten/Kota se-Sumut, harus mempertimbangkan aspek potensi.

"Artinya, dari sebesar Rp 554 miliar dana bagi hasil pajak air permukaan PT Inalum yang akan disalurkan ke Kabupaten/Kota se-Sumut, maka seharusnya 70 persen dari total dana itu harus disalurkan ke 7 Kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba, yakni Kabupaten Taput, Dairi, Karo, Simalungun, Tobasamosir, Humbang Hasundutan dan Samosir. Namun kenyataannya, tidak seperti itu,” ujarnya.

Indra mengaku bahwa, sebelum rincian dana bagi hasil pajak air permukaan PT Inalum tersebut dialokasikan pada R-APBD Pemprovsu tahun anggaran 2019, Pemkab Taput belum pernah dilibatkan dalam pembahasan pengalokasian bagi hasil pajak Inalum tersebut.

"Kami akan sampaikan surat permohonan kepada Pemprovsu agar merevisi besaran bagi hasil pajak air permukaan PT Inalum yang akan diperoleh Taput. Idealnya, Pemprovsu dalam menetapkan besaran dana bagi hasil tersebut, harus mempertimbangkan bahwa 7 Kabupaten di kawasan Danau Toba sebagai wilayah yang merasakan langsung dampak terhadap air permukaan atas aktivitas pengoperasian turbin PLTA Siguragura di Paritohan, Kabupaten Toba Samosir, untuk kebutuhan pasokan arus listrik ke PT Inalum,”pungkas Indra.

Pantauan awak media ini yang kebetulan tinggal di Samosir, kawasan Danau Toba, persoalan pembagian pajak Air Permukaan PT Inalum ini telah menjadi perbincangan masyarakat di kawasan danau toba. Ada yang berkesimpulan jika kehadiran PT Inalum sepertinya tidak memberi nilai positif berupa dukungan bagi penghidupan masyarakat lokal, bahkan mereka tidak kebagian pasokan listrik.

Terkait pembagian pajak air permukaan (PAP), Mangindar Simbolon, pensiunan bupati dan saat ini menjadi caleg Provsu mengatakan bahwa "rumus pembagian (SK Gubsu) itu harus diprotes DPRD dan Pemkab Samosir (utamanya 7 kabupaten). PT. INALUM hanya berkaitan lgsg dgn 12 kab/ kota. Hal spt ini sdh pernah disepakati oleh Komisi VII DPR RI, Menteri Keuangan , Pemprovsu dan 12 kab/ kota terkait."

Hal senada juga disampaikan Melani Butarbutar, pensiunan PNS yang mantan Pelaksana Kadis Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Samosir akan adanya surat Menkeu RI. "Seingat saya, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2014, PT Inalum (Persero) resmi menjadi BUMN pada bulan April 2014. Annual fee (pajak tahunan) PT Inalum hanya kepada wilayah di kawasan Danau Toba diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 199/KMK.02/2012 tentang Penetapan Pembagian Annual Fee kepada Daerah tertanggal 11 Juni 2012." ujar Butarbutar yang juga caleg di Samosir ini.

Akankah terjadi perubahan besaran bagian hasil PAP Inalum ini untuk 7 atau 12 daerah sekitaran danau toba? Awak media ini akan terus meng-update perkembangannya.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Hanya Satu Produk Indonesia di "Asia Society and Museum"oleh : Fida Abbott
21-Apr-2019, 05:24 WIB


 
  Hanya Satu Produk Indonesia di "Asia Society and Museum" berlokasi di 725 Park Ave, New York, NY 10021; berukuran tidak besar; memiliki dua lantai dan lantai bawah tanah. Lantai pertama untuk pendaftaran para tamu yang berkunjung, kafe, dan toko suvenir. Lantai dua untuk museum yang
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 
Pasang Surut Sastra Bandingan 02 Jun 2019 07:39 WIB


 

 

 

 
Cara Asik Menikmati Mudik 23 Mei 2019 13:11 WIB

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia