KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPemerintah Harus Bersatu Demi Pulihkan Wilayah Terkena Bencana oleh : Rohmah S
17-Okt-2018, 15:20 WIB


 
 
KabarIndonesia- Jakarta, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya. Hal ini karena secara geografis Indonesia berada di kelilingi "cincin api (ring of fire)" sehingga potensi terjadi
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Batik adalah Indonesia 13 Okt 2018 19:47 WIB

Penyair Sang Waktu 31 Aug 2018 11:12 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB


 

Disinggung Soal Paket Pungli Pejabat Kantah Kota Depok Justru Minta PP 128/2015 Dihapus

 
DAERAH

Disinggung Soal Paket Pungli Pejabat Kantah Kota Depok Justru Minta PP 128/2015 Dihapus
Oleh : Buya | 13-Nov-2017, 05:54:34 WIB

Kabar Indonesia - Depok, Belakangan ini kembali beredar informasi adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam bentuk ‘paket' setoran yang dibebankan ke pemohon untuk urusan pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan (Kantah) kota Depok.

Besaran ‘paket' dimaksud bervariasi, antara Rp500.000 - Rp1.000.000 untuk permohonan pengukuran bidang tanah tak lebih dari 100 m2. Pun begitu, paket' setoran yang dibebankan tetap tak jadi jaminan hasil ukur akan selesai tepat waktu. Pemohon tetap harus menunggu  berbulan-bulan untuk mendapatkan hasil ukur atas bidang tanah yang dimohonkan.

"Paket diberikan, hasil ukur tetap saja lama selesai. Apalagi kalau tak menyetor ‘paket' yang diminta," kata pria berinisial JS yang sehari-harinya bekerja di salah satu kantor PPAT di Depok, beberapa waktu lalu. Dikatakan, ‘paket' yang dimaksud itu sebenarnya sudah berlangsung lama di Kantah kota Depok. Hanya tak mudah terlihat kasat mata karena dilakukan secara diam-diam dan sudah terpola. "Sudah jadi rahasia umum ada beberapa loket tak resmi di Kantah Kota Depok untuk urusan seperti ini," jelasnya lagi.
 
Kepala Kantor Pertanahan kota Depok, Almaini, ketika dikonfirmasi awak media terkait isu ini membantah keras. "Di sini tak ada praktik pungli ke masyarakat pemohon. Kalau ternyata masih ditemukan itu adalah ulah pribadi oknum pegawai Kantah kota Depok," tegas Almaini.  "Kalau mau lebih jelas lagi silakan hubungi Edi Suwardi yang langsung membidangi urusan pengukuran tanah di Kantah kota Depok," sambung pria asal Palembang ini.
  
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kota Depok, Edi Suwardi, saat ditemui awak media juga turut membantah informasi ini. Menurutnya, informasi seperti itu tidak berdasar dan tidak ada bukti.  "Tidak ada pungli di pengukuran Kantah Depok. Kalau ada yang masih mengeluh soal biaya saat pengukuran, lebih baik dihapus saja Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 yang mengatur persoalan ini," kata Edi. 
 
Dijelaskan, Pasal 21 ayat 1 PP Nomor 128 Tahun 2015  tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jelas mengatur biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi petugas lapangan saat pengukuran dibebankan kepada pemohon. 
Meski begitu, lanjutnya, tak ada ketetapan berapa besaran biaya yang dibebankan ke pemohon.  "Menurut pendapat saya, sebaiknya PP 128/2015 itu dihapus saja agar kami dari petugas pertanahan tak jadi bahan kesalahan masyarakat. Kalau dihapus mungkin beban kerja kami bisa lebih ringan karena tak lagi selalu dikaitkan dengan biaya di luar tarif loket resmi," kata Edi.

Sementara itu, terkait masih adanya keluhan pemohon yang harus menanti lama hasil ukur, Edi menjelaskan hal tersebut akibat terbatasnya jumlah petugas ukur di Kantah Kota Depok.  "Sekarang ini kita cuma punya 13 petugas ukur. Awalnya ada 15 orang, tapi dua sudah pensiun beberapa waktu lalu. Tak imbang dengan jumlah berkas permohonan pengukuran yang masuk ke kami setiap hari," tutupnya. (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Bakul Kejujuran 17 Okt 2018 13:02 WIB

 
Selamat HUT TNI Ke-73 13 Okt 2018 19:46 WIB

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 
Manfaat Membaca 22 Sep 2018 15:12 WIB

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia