KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahPemprov Jateng Keliru Tafsirkan UU Kebudayaan oleh : Gunoto Saparie
16-Jan-2018, 22:54 WIB


 
 
KabarIndonesia - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai keliru dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan Lembaga Wali Amanat (LWA), namun pemprov justru memfasilitasi pendirian Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN).  
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
 
Sekeping hati 06 Jan 2018 16:05 WIB

 

 
BERITA LAINNYA
 
 

 

Disinggung Soal Paket Pungli Pejabat Kantah Kota Depok Justru Minta PP 128/2015 Dihapus

 
DAERAH

Disinggung Soal Paket Pungli Pejabat Kantah Kota Depok Justru Minta PP 128/2015 Dihapus
Oleh : Buya | 13-Nov-2017, 05:54:34 WIB

Kabar Indonesia - Depok, Belakangan ini kembali beredar informasi adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam bentuk ‘paket' setoran yang dibebankan ke pemohon untuk urusan pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan (Kantah) kota Depok.

Besaran ‘paket' dimaksud bervariasi, antara Rp500.000 - Rp1.000.000 untuk permohonan pengukuran bidang tanah tak lebih dari 100 m2. Pun begitu, paket' setoran yang dibebankan tetap tak jadi jaminan hasil ukur akan selesai tepat waktu. Pemohon tetap harus menunggu  berbulan-bulan untuk mendapatkan hasil ukur atas bidang tanah yang dimohonkan.

"Paket diberikan, hasil ukur tetap saja lama selesai. Apalagi kalau tak menyetor ‘paket' yang diminta," kata pria berinisial JS yang sehari-harinya bekerja di salah satu kantor PPAT di Depok, beberapa waktu lalu. Dikatakan, ‘paket' yang dimaksud itu sebenarnya sudah berlangsung lama di Kantah kota Depok. Hanya tak mudah terlihat kasat mata karena dilakukan secara diam-diam dan sudah terpola. "Sudah jadi rahasia umum ada beberapa loket tak resmi di Kantah Kota Depok untuk urusan seperti ini," jelasnya lagi.
 
Kepala Kantor Pertanahan kota Depok, Almaini, ketika dikonfirmasi awak media terkait isu ini membantah keras. "Di sini tak ada praktik pungli ke masyarakat pemohon. Kalau ternyata masih ditemukan itu adalah ulah pribadi oknum pegawai Kantah kota Depok," tegas Almaini.  "Kalau mau lebih jelas lagi silakan hubungi Edi Suwardi yang langsung membidangi urusan pengukuran tanah di Kantah kota Depok," sambung pria asal Palembang ini.
  
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kota Depok, Edi Suwardi, saat ditemui awak media juga turut membantah informasi ini. Menurutnya, informasi seperti itu tidak berdasar dan tidak ada bukti.  "Tidak ada pungli di pengukuran Kantah Depok. Kalau ada yang masih mengeluh soal biaya saat pengukuran, lebih baik dihapus saja Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 yang mengatur persoalan ini," kata Edi. 
 
Dijelaskan, Pasal 21 ayat 1 PP Nomor 128 Tahun 2015  tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jelas mengatur biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi petugas lapangan saat pengukuran dibebankan kepada pemohon. 
Meski begitu, lanjutnya, tak ada ketetapan berapa besaran biaya yang dibebankan ke pemohon.  "Menurut pendapat saya, sebaiknya PP 128/2015 itu dihapus saja agar kami dari petugas pertanahan tak jadi bahan kesalahan masyarakat. Kalau dihapus mungkin beban kerja kami bisa lebih ringan karena tak lagi selalu dikaitkan dengan biaya di luar tarif loket resmi," kata Edi.

Sementara itu, terkait masih adanya keluhan pemohon yang harus menanti lama hasil ukur, Edi menjelaskan hal tersebut akibat terbatasnya jumlah petugas ukur di Kantah Kota Depok.  "Sekarang ini kita cuma punya 13 petugas ukur. Awalnya ada 15 orang, tapi dua sudah pensiun beberapa waktu lalu. Tak imbang dengan jumlah berkas permohonan pengukuran yang masuk ke kami setiap hari," tutupnya. (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017oleh : Rohmah Sugiarti
16-Des-2017, 22:18 WIB


 
  Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama main dealer di 36 kota Indonesia gelar kembali Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki (KAWIR). KAWIR pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Kali ini
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Belajar Menjadi Orang Kaya 16 Jan 2018 08:56 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Kereta Kehidupan 03 Jan 2018 03:08 WIB

Kemarin Hari Ini dan Esok 03 Jan 2018 02:04 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia