KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Lingkungan HidupWALHI: Kabinet Jokowi, Tempatkan Lingkungan Hidup di Bidang Kelas Kedua oleh : Wahyu Ari Wicaksono
25-Okt-2014, 09:55 WIB


 
 
WALHI: Kabinet Jokowi, Tempatkan Lingkungan Hidup di Bidang Kelas Kedua
KabarIndonesia - Sejak pelantikan 20 Oktober 2014, rakyat Indonesia menunggu dengan bersemangat pengumuman kabinet presiden Jokowi. Pengumuman ini tentunya membawa pesan harapan akan adanya    Pemerintahan yang
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Tak Datang 23 Okt 2014 17:37 WIB

Karyawan (Tak) Setia 16 Okt 2014 17:37 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
DAERAH

Dana Proyek Belum Cair, 27 Kontraktor Pasaman Barat Kecewa
Oleh : Rudhy Tanjung | 06-Nov-2008, 14:18:10 WIB

KabarIndonesia -- Sebanyak 27 orang kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar, kecewa dengan sikap pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang menunda-nunda pencairan dana sejumlah proyek yang dikerjakan.

Para rekanan itu tidak menerima keterlambatan pembayaran yang seharusnya sudah diterima sebelum lebaran kemarin. Padahal, pekerjaan sejumlah proyek sudah di tahap penyelesaian bahkan ada yang mencapai 85 persen.
Kekecewaan para rekanan itu diungkapkan saat menggelar jumpa pers di Simpang IV Pasaman Barat, Selasa (4/11) lalu. Bahkan, mereka mengancam akan menempuh jalur hukum apabila sampai Jumat (7/11) belum juga terealisasi pembayaran pekerjaan sejumlah proyek yang dikerjakan oleh rekanan.

Menurut beberapa rekanan, Pihak Pemerintah Daerah Pasaman Barat melalui bagian keuangan sengaja menunda-nunda pembayaran atas pekerjaan mereka."Selama ini kami sudah bersabar dengan ditunda-tundanya pembayaran proyek ini. Setiap ditanyakan kepada bagian keuangan, mereka menjawab pembayaran akan dilakukan setelah APBD perubahan disahkan Propinsi. Padahal kontrak dibuat jauh sebelum anggaran perubahan dilakukan sudah ada dan isi dari kontrak tidak ada menyatakan pembayaran dilakukan menunggu perubahan anggaran," kata Ketua I Gapeksindo Pasaman Barat J Harahap didampingi staf Gapeksindo S Sihaan.
Sikap keras dari sejumlah kontraktor di Pasaman Barat ini, kata Harahap, disebabkan ada puluhan tenaga kerja dari kontraktor tersebut terlantar dan belum menerima gaji.
Dijelaskannya, dalam perjanjian yang dibuat berupa kontrak bahwa setiap kemajuan pengerjaan proyek, rekanan atau kontraktor berhak meminta pembayaran sesuai dengan kemajuan yang dicapai. Dalam administrasi pembayaran, para kontraktor sudah mengikuti prosedur bahkan berita acara sudah diterima dan Dinas PU sudah pula keluarkan Surat Perintah Pencairan dan diserahkan kepada bagian keuangan Setda Pasaman Barat.
"Setiap ditanyakan kepada bagian keuangan Setda Pasaman Barat, mereka selalu menyatakan menunggu perubahan anggaran bahkan ada yang mengatakan blangko Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belum dicetak. Rata-rata setiap kontrak itu bernilai Rp300 juta, bayangkan berapa uang yang belum dibayar. Jadi dimana kendalanya," kata Harahap mempertanyakan.
Saat dikonfirmasi kepada Dinas PU Pasaman Barat  melalui Kasubag Keuangan Dinas PU, Wildan dan Bagian Program, Anusirwan menyatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat penyediaan dana kepada bagian keuangan Setda Pasaman Barat.
"Urusan para rekanan dengan Dinas PU sudah selesai dan kami sudah menyerahkan semua berkas pencairan dana kepada bagian keuangan Setda Pasaman Barat," kata Wildan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pasaman Barat (DPKD), Evita Murni membantah menunda-nunda pembayaran proyek kepada para kontraktor. Menurutnya, karena ada perubahan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pasaman Barat yang sebelumnya bagian keuangan berubah menjadi DPKD, maka anggaran berubah dan pembayaran dilakukan setelah perubahan anggaran disahkan propinsi.
"Kami tidak menunda-nunda pembayaran, tapi kondisi keuangan memang sedang kosong dan kami menunggu perubahan anggaran disahkan. Karena perubahan SOTK, maka nomor rekening dari masing-masing SKPD tentu ikut berubah. Jadi saat ini kami sedang melengkapi persyaratan yang diinginkan propinsi. Kami berharap para rekanan dapat bersabar, dan perlu digarisbawahi Pemda Pasaman Barat tidak pernah menunda-nunda pembayaran para rekanan," jelas Evita Murni. (*)


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik):
redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com/

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mungkinkah Suami Mengasuh Anak?oleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:18 WIB


 
  Mungkinkah Suami Mengasuh Anak? Tugas istri adalah mengasuh anak, namun peluang kerja untuk pria terbatas, terkadang posisinya terbalik. Justru istri bekerja menjadi TKI di luar negeri, sementara suami mengasuh anak di rumah. Pasangan suami istri sebaiknya berbagi peran mengasuh anaknya. Misalnya ketika
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Sastra Tanpa Riset 05 Okt 2014 10:09 WIB

 

 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 

 

 

 
Memimpin dengan Kepala dan Hati 20 Okt 2014 12:40 WIB


 

 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB

 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia