KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahUsulan Pembentukan Wartawan Unit DPRD Tidak Dijawab Pemkab Serdang Bedagai oleh : Agus Suriadi
21-Nov-2017, 20:36 WIB


 
 
Kabar Indonesia - Serdang Bedagai, Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sergai terkait pembahasan R-APBD Sergai TA 2018, Kamis (16/11)  di gedung DPRD Sergai, Dusun II Desa Firdaus, Sei Rampah.Sambil menyampaikan pandangan umum Fraksi, tiga fraksi antara lain
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Hujan Tak Pernah Sendiri 13 Nov 2017 20:13 WIB

Ada Saat 08 Nov 2017 13:32 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Refleksi Implementasi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi di Papua

 
OPINI

Refleksi Implementasi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi di Papua
Oleh : Leonardus O. Magai | 05-Mei-2017, 22:00:01 WIB

KabarIndonesia - Bandung, Pemerintah Indonesia melalui Presiden mengambil kebijakan langsung dengan PP No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang selanjut menerbitkan PP No. 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Seperti yang kita ketahui bahwa Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) ini bagian integral dari pemerintah demi melanjutkan tujuan Otonomi Khusus yang gagal diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua. Untuk itulah pemerintah Indonesia membentuk unit "Ad Hoc" demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar Papua tidak disintegrasi dari NKRI.

Secara komunikasi politik, UP4B berhasil melaksanakan kebijakan politik dari pemerintah Indonesia walaupun masyarakat Papua masih pro dan kontra terhadap kebijakan ini. UP4B ini terus berupaya mempertahankan Papua ke dalam NKRI melalui program yang brilian seperti "Affirmative Action" guna memberikan kesempatan dan peluang kepada putra-putri Papua untuk bisa belajar di seluruh Indonesia.  

Dengan kehadiran UP4B inilah para pelajar Papua dapat mengenyam pendidikan di seluruh Perguruan Tinggi Negeri. UP4B yang melakukan perencanaan pendidikan dan sinkronisasi program pendidikan antara kementerian dan pemerintah provinsi Papua dan Papua selama tiga tahun. Masa kerja UP4B berakhir pada 22 Desember 2014 sehingga semua program UP4B dikelola oleh kementerian hingga sekarang.    

Meneropong program ADik pada Momentum HARDIKNAS 
Realita implementasi ADik Papua dan Papua memasuki tahun keenam, namun kami mengamati ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia, Perguruan Tinggi Pengelola ADik, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, yakni:      

Pertama, Melakukan pertemuan bersama demi mengevaluasi bersama pemerintah, pemerintah daerah provinsi Papua dan Papua Barat, Majelis Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia, PTN Pengelola ADik Se-Indonesia, dan mewakili Mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi dari masing-masing PTN Se-Indonesia demi mencari solusi bila ada masalah-masalah yang muncul berkaitan hal-hal teknis maupun kebijakan pendidikan.    

Kedua, Melakukan refleksi bersama berkaitan dengan Penerimaan Calon Mahasiswa, Proses Matrikulasi Internal, Proses Pengiriman Mahasiswa, Proses Matrikulasi di PTN, Proses Adaptasi di lingkungan PTN dan Masyarakat sekitarnya. Demikian juga Proses Perkembangan Prestasi dan Potensi Mahasiswa di PTN sehingga dapat mengukur tingkat perkembangan Penyelenggaraan program ADik secara Konfrehensif. 

Ketiga, Melakukan evaluasi di tingkat Kebijakan Program di Pusat dan Kebijakan Program di Daerah berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi, perencanaan, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi bersama para stakeholders. Dengan demikian, tidak dinilai kebijakan politik belaka namun Kebijakan Inovasi Pendidikan berdasarkan Hak Asasi Manusia sebagai program unggulan dari Pemerintah sebagai bentuk keberpihakan pendidikan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.

Apabila ketiga poin di atas dapat dilakukan oleh pengelola maupun penyelenggara niscaya program ADik akan lebih unggul dari program beasiswa unggulan baik efektivitas maupun efisiensinya. Produk Universitas dan Pemerintah dapat mencapai tepat sasaran, tepat isi, dan tepat guna di Papua dan Papua Barat demi menjawab persoalan tentang pemerataan pendidikan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Papua di Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional. (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Mendes PDTT Ajak Astra Lanjutkan Membangun Indonesia dari Wilayah Terluar Mendes PDTT Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo melakukan pemeriksaan darah di booth pengobatan gratis yang disediakan dalam acara Festival Kesehatan Inspirasi 60 Tahun Astra di Hotel Rinra Makassar hari ini (18/11). Acara Festival Kesehatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Memahami Inflasi Lebih Dalam 21 Nov 2017 03:39 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beriman dan Bijaksana 12 Nov 2017 06:45 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia