KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPemerintah Harus Bersatu Demi Pulihkan Wilayah Terkena Bencana oleh : Rohmah S
17-Okt-2018, 15:20 WIB


 
 
KabarIndonesia- Jakarta, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya. Hal ini karena secara geografis Indonesia berada di kelilingi "cincin api (ring of fire)" sehingga potensi terjadi
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Duhai Kau yang Sedang Diuji 21 Okt 2018 11:53 WIB

Tentang Dia 21 Okt 2018 11:53 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB

 
 
OPINI

Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Penduduk Miskin di Samosir
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 18-Mei-2018, 15:03:46 WIB

KabarIndonesia - Samosir, Jumlah penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2014, sebanyak 123.065 jiwa, meningkat menjadi 123.789 jiwa pada tahun. Dari jumlah penduduk tersebut tercatat jumlah penduduk miskin di tahun 2015 sebanyak 17.640 orang (14,11%), atau naik 8,42 persen dibandingkan jumlah penduduk miskin 2014 yang berjumlah 16.270 orang (13,20%), meningkat 1.370 jiwa.

Demikian data dan informasi yang diperoleh pewarta media ini sebagaimana tertera pada abstraksi yang dirilis website Badan Pusat Statistik kabupaten Samosir.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun 2015, garis kemiskinan kabupaten Samosir sebesar Rp.242.263,- per kapita per bulan, atau meningkat 2,94 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp.235.355,-
Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2015 menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun 2014. P1 turun dari 1,84 menjadi 1,48, dan P2 turun dari 0,40 menjadi 0,30.

Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Menurut data statistik dari BPS tahun 2016, angka kemiskinan di kabupaten sekitar kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir menempati angka tertinggi sebesar 13,20% dari jumlah penduduknya. Kemudian disusul oleh Kabupaten Simalungun 10,20%, Tapanuli Utara 11,06%, Humbahas 9.44%, Toba Samosir 9,23 %, Karo 9,20 % dan disusul Kabupaten Dairi yang hanya 8.40% angka kemiskinan dari jumlah penduduknya.

Bila kita periksa dari tahun 2011 hingga tahun 2014, penduduk miskin di Kabupaten Samosir mengalami penurunan, yakni tahun 2011 tercatat 18,900, tahun 2012 sebanyak 18.500 jiwa, tahun 2013 sebanyak 17.200 jiwa dan 16.270 jiwa pada tahun 2014. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Samosir periode 2011 sd 2015 berturut turut sebesar 2,551; 861; 141,28; dan (Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara)

Sementara itu, Rudi Harianja, Kepala BPS Samosir yang dihubungi melalui jaringan WA pada Jumat (11/5) menginformasikan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Samosir pada tahun 2015 sebanyak 17.640 jiwa, dengan P0 atau persentasenya 14,11 %, indeks kedalaman (P1) 1.48, indeks keparahan (P2) 0,30. Garis kemiskinan Rp.242.263/kapita/bulan.

Pada tahun 2016 meningkat menjadi sebanyak 18.010 jiwa, Po 14,40%, P1 sebesar 2,12, P2 sebesar 0,44, garis kemiskinan Rp.271.619/kapita/bulan. Tahun 2017, penduduk miskin 18.430 jiwa, Po: 14.72%, P1: 2,44, P2: 0,61, garis kemiskinan (GK): Rp. 287.857/kapita/bulan. Sementara prediksi tahun 2018, masih dalam perhitungan.

Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut diakui Bupati Samosir pada penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2016 pada bulan Juni 2017 yang lalu bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran (TA) 2015 sebanyak 17.640 jiwa, atau meningkat 1.370 jiwa jika dibandingkan pada TA 2014 sebesar 16.270 jiwa.

Sementara jumlah pengangguran terbuka tahun 2015, adalah sebesar 1,28%, hal tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan TA 20141,12%. "Jumlah pengangguran Samosir lebih rendah dari tingkat pengangguran Sumatera Utara dan Nasional," sebutnya saat itu.

Jika dibandingkan dengan kondisi secara Nasional, menurut data resmi BPS, pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.

Selanjutnya selama periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401,28 ribu orang (dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 786,95 ribu orang (dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017).

Demikian juga di Sumatera Utara, pada September 2017 sebanyak 1.326,57 ribu orang (9,28%), turun sebesar 0,94 poin dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2017 yang berjumlah 1.453,87 ribu orang (10,22%).
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 8,96 persen, menurun dibanding Maret 2017 yang sebesar 9,80 persen. Demikian juga penduduk miskin di daerah perdesaan, turun dari 10,66 persen pada Maret 2017 menjadi 9,62 persen pada September 2017.

Pada September 2017, garis kemiskinan Sumatera Utara secara total sebesar Rp.423.696,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.438.894,- sedangkan untuk daerah perdesaan sebesar Rp.407.157,- per kapita per bulan. Sementara pada periode Maret 2017 – September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. P1 turun dari 1,714 pada Maret 2017 menjadi 1,499 pada September 2017, dan P2 turun dari 0,445 pada Maret 2017 menjadi 0,366 pada September 2017.

Mencermati data yang direlis tersebut, masyarakat Samosir yang tinggal di daerah dan yang bermukim di luar Samosir mempertanyakan penyebab terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di Samosir, sementara di tingkat Nasional dan Provinsi Sumatera yang terjadi penurunan angka penduduk miskin. Hal tersebut disampaikan karena sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN TA2014-2019, bahwa daerah wajib melakukan berbagai kebijakan untuk percepatan penurunan kemiskinan minimal 2% per tahun.

Menurut warga masyarakat, sudah seharusnya pemerintah daerah melalui instansi terkait memberi perhatian sangat serius dan langkah-langkah yang kongkrit, kebijakan strategis untuk percepatan penurunan angka kemiskinan.

Ketika masalah kemiskinan ini menjadi bahan diskusi di media sosial (face book), para netizen dari beragam status/pekerjaan mempersoalkan kinerja sebuah instansi pemkab yang dianggap berkompeten menangani penduduk miskin. Namun sangat disayangkan, beberapa netizen yang dalam kesehariannya aparat Pemda berusaha menepis persoalan dengan pernyataan bahwa masalah kemiskinan masyarakat bukan hanya diurus oleh Dinas Sosial, bahkan terkesan mengelak kritik yang disampaikan netizen.

Dalam kaitan diskusi masyarakat yang mencermati kinerja pemerintah melalui pemberitaan maupun media sosial, diharapkan jika aparat ASN dan THL menyadari diri sebagai pelayan dan pola anutan, bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan sikap mental (revolusi mental) masih harus terus dilakukan, harus menjadi pembelajar dan tidak resistan terhadap pandangan, pendapat dan kritik.

Kembali ke masalah jumlah penduduk miskin di Samosir, menurut data statistik dari tahun 2011 hingga tahun 2015 terjadi penurunan jumlah, sementara tahun 2015 hingga 2017 jumlah penduduk miskin meningkat.

Berbagai sumber menyebutkan bahwa terjadinya pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk miskin disuatu daerah sangat dipengaruhi tingkat inflasi dan daya beli masyarakat. Kendatipun pertumbuhan ekonomi makro satu daerah meningkat, salah satu akibat pengaruh pembangunan infrastruktur yang intensif, namun kondisi mikro ekonomi masyarakat yang ditandai dengan besaran Indeks Pendalaman, indeks keparahan dan indeks Garis Kemiskinan. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati/menjauhi garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun atau meningkat.

Pengamatan kita, ketika BPS merilis data tentang sesuatu hal, sering ditemukan adanya pihak-pihak terkait yang menolak kesimpulan dan mempertanyakan validitas data. Padahal BPS sendiri melakukan kajian dan perhitungan berdasarkan hasil survey dan rumus/formula secara akademik.

Dalam konsep rumusan BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk hal ini BPS memakai sumber data utama hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Menurut pihak BPS Samosir, salah satu hal yang mungkin menyebabkan pertambahan penduduk miskin di tahun 2015 - 2017 adalah terjadinya gagal panen petani sawah dan ladang akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Di lain sisi, petani tidak memiliki lahan yang cukup luas dan tidak memiliki sumber pendapatan lain.

Karenanya, masyarakat sangat berharap selain program pemerintah pusat, pemerintah daerah pun dapat menyusun program dan kebijakan strategis daerah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan penduduk di berbagai sisi melalui berbagai kajian dan realitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Selamat HUT TNI Ke-73 13 Okt 2018 19:46 WIB

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia