KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalKota Pintar akan Ciptakan Peluang Besar, Bagaimana dengan Indonesia? oleh : Rohmah Sugiarti
20-Mei-2017, 05:04 WIB


 
 
KabarIndonesia - Sejumlah negara di dunia, menerapkan kemajuan teknologi informasi pada proses adaptasi untuk melahirkan model pendekatan pembangunan yang relatif baru yang disebut Kota Pintar (Smart City).

Kota Pintar didesain mampu meningkatkan produktivitas manusia yang tinggal di dalamnya,
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
 

 
Nantikanlah Kedatanganku 25 Apr 2017 23:06 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

Penegakan Asas Pertanggungjawaban Komando Dalam Kasus Semanggi
Oleh : Mohamad Hidayat Muhtar | 14-Mar-2017, 22:56:50 WIB

KabarIndonesia  - Abad ini telah menjadi saksi adanya dorongan yang besar bagi perkembangan hukum internasional di banding dengan yang terjadi pada tahap sebelumnya dalam sejarah hukum. Hal tersebut merupakan akibat wajar dari berkembangnya interdependensi negara-negara dan peningkatan pesat hubungan-hubungan antar negara negara. 

Berbagai macam penemuan yang ditunjukkan guna menangulangi kesulitan-kesulitan menyangkut waktu,ruang dan komunikasi. Sistem hukum internasional modern merupakan suatu produk kasarnya dari empat ratus tahun terakhir. Berkembang dari adat istiadat dan praktek hukum negara-negara Eropa modern dalam hubungan-hubungan dan komunikasi-komunikasi mereka.

Hukum internasional sendiri berkembang sangat pesat setelah berakhirnya perang dunia ke II dengan tujuan utama untuk mengadili para penjahat perang nazi seperti Herman Goring, Heinric himler dan beberapa penjahat nazi lainya. Lewat Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg yang dibentuk oleh sekutu sebagai pemenang perang antara lain Amerika Serikat,Uni Soviet, Inggris dan Perancis. 

Selain itu sekutu juga mendirikan Mahkamah Internasional Timur Jauh yang dikenal dengan Mahkamah Tokyo, juga merupakan mahkamah yang didirikan untuk mengadili penjahat perang. Pengadilan ini sendiri memiliki tujuan untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pejabat serta jenderal perang nazi dan jepang yang terjadi di negara-negara yang di duduki oleh nazi dan jepang. Lewat kejadian yang kita kenal sebagai holocaust yaitu suatu pemusnahan besar-besaran kaum yahudi oleh nazi dan perbudakan oleh pihak jepang.

Konsepsi negara-negara Barat dari semula telah medominasi pemikiran negara-negara yang tergabung dalam PBB.  Seusai perang dunia ke II (1942-1945) yang amat dahsyat itu, mereka ingin merumuskan suatu dokumen hak asasi manusia yang dapat di terima secara universal.

Hampir setengah abad setelah Perang Dunia berakhir, masyarakat internasional kembali dikejutkan dengan praktek pembersihan etnis yang lagi-lagi terjadi di Eropa yakni di Negara bekas Yugoslavia. Konflik di Bosnia-Herzegovina, sejak April 1992 dan berakhir bulan November 1995, merupakan praktek pembersihan etnis yang kekejamannya sudah mencapai tingkat yang tidak pernah dialami Eropa sejak Perang Dunia II.

Kamp-kamp konsentrasi, perkosaan yang sistematis, pembunuhan besar-besaran, penyiksaan, dan pemindahan penduduk sipil secara massal adalah bukti-bukti yang tidak dapat diingkari.  Hal ini, akhirnya mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mendirikan International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY) dengan pertimbangan bahwa sudah meluasnya tindakan pelanggaran terhadap hukum humaniter termasuk praktek pembersihan etnis sehingga sangat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Berbagai kritikan kembali muncul seiring terbentuknya ICTY ini, banyak kalangan yang menganggap bahwa mahkamah ini hanyalah kebetulan belaka dan hanya menjadi alat bagi negara-negara adikuasa seperti halnya Amerika Serikat untuk memuluskan langkah politiknya dalam politik negara lain.

Di sisi lain, pembentukan ICTY jauh dari objektifitas hukum karena yang mengadili adalah negara-negara yang memiliki kepentingan di negara tersebut sebagai akibat belum adanya hukum internasional atau peraturan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Indonesia sendiri telah banyak mengalami pelanggaran HAM yang tetap menimbulkan polemik berkepanjangan. Sebut saja pembantaian sesama anak bangsa yang terjadi sebelum dan sesudah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) dengan jumlah korban sekitar 75 ribu – 1,5 juta orang. Penembakan misterius “Petrus” 1982-1985 dengan jumlah korban sekitar 1.678 orang, kasus di Timor Timur pasca Referendum 1999 dengan korban 97 orang, juga kasus-kasus di Aceh pra DOM 1976-1989 dengan korban ribuan orang.

Selain itu, masih ada pula Kasus Tanjung Priok 1984 dengan korban 74 orang, kasus-kasus di Papua 1966-2007 dengan korban ribuan orang, kasus Dukun Santet Banyuwangi 1998 dengan korban puluhan orang, kasus Marsinah 1995, kasus hilangnya Wiji Thukul, kasus Bulukumba 2003 dengan 2 korban tewas dan puluhan luka-luka, Talangsari Lampung, 1989, dengan korban 803 orang, kasus 27 Juli 1996 dengan jumlah korban 1.317 orang,

Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998 dengan korban 31 orang, Kerusuhan Mei 1998 dengan jumlah korban 1.308, kasus Semanggi I 1998 dengan korban 473 orang, Semanggi II 1999 dengan korban 231 orang, serta Penculikan Aktivis 1998 dengan korban 23 orang. Kasus Semanggi merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kalangan militer yang melakukan penyerangan terhadap mahasiswa dengan peluru tajam. Dalam hal ini milter telah melakukan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan dapat diadili dengan Asas Pertanggungjawaban Komando.

Peristiwa Semanggi I. mahasiswa berdemonstrasi untuk menolak sidang istimewa yang di nilai inkonstitusional serta meminta presiden untuk mengatasi krisis ekonomi. Delapan belas orang meninggal karena ditembak aparat, lima orang diantaranya adalah mahasiswa, yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, Heru Sudibyo dan BR Norma Irmawan. Korban yang luka-luka sebanyak 109 orang, baik masyarakat maupun pelajar.
 
Peristiwa Semanggi II. mahasiswa berdemonstrasi merespon rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, karena dianggap bersifat otoriter tak jauh dari UU Subversif. Aparat keamanan kembali melakukan penembakan kepada mahasiswa, relawan kemanusiaan, tim medis dan masyarakat. Peristiwa ini menimbulkan 11 orang meninggal di seluruh Jakarta, salah satunya adalah Yap Yun Hap di bilangan Semanggi Jakarta. Korban luka-luka mencapai 217 orang.

Represifitas aparat juga diberlakukan kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, tiga orang mahasiswa diantaranya, yaitu Yusuf Rizal (mahasiswa Bandar Lampung) dan Saidatul Fitira (mahasiswadi Lampung) serta Meyer Ardiansah (mahasiswa IBA Palembang).

Harapan kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II untuk menggelar pengadilan HAM ad hoc bagi para oknum tragedi berdarah itu dipastikan gagal tercapai. Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 6 Maret 2007 kembali memveto rekomendasi tersebut. Putusan tersebut membuat usul pengadilan HAM kandas, karena tak akan pernah disahkan di rapat paripurna. Putusan penolakan dari Bamus itu merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya Bamus telah menolak, namun di tingkat rapim DPR diputuskan untuk dikembalikan lagi ke Bamus. 

Pemerintah dalam hal ini DPR tidak mempunyai tujuan baik dalam penyelesain kasus semanggi dimana DPR sebagai wakil rakyat tidak memberikan suatu keadilan bagi penyelesain kasus semanggi yang membuat impunitas yang ada di Indonesia semakin menggurita dan pelaku pelanggaran HAM berat tetap bebas dan tidak di adili di depan pengadilan. Indonesia harus lebih proaktif dalam penegakan hukum dengan salah satunya dapat mengadopsi atau meratifikasi instrumen hukum tentang penegakan HAM di Indonesia salah satunya ialah Statuta Roma tahun 1998.Masih kuatnya praktek impunitas di Indonesia sebagai akibat belum terlaksananya secara maksimal Asas

Pertanggungjawaban Komando biasanya dalam penaganan kasus pelanggaran HAM serta penyelesainya hanya fokus kepada pelaku yang melakukan pelanggaran secara langsung atau fisik akan tetapi para pejabat terkait dan atasan mereka tidak di bebankan pelanggaran HAM walaupun mereka tidak melakukan secara fisik tetapi mereka mengetahui dan ikut memerintahkan karena hal tidak mungkin seorang prajurit melakukan suatu operasi tanpa sepengatahuan atau perintah dari atasan.

Dalam perkembanganya sebagai akibat belum adanya suatu peraturan Mengenai Hak Asasi Manusia secara universal akhirnya PBB berinisiatif untuk membentuk suatu peraturan dan pembentukan lembaga permanen yang mengadili tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk supermasi hukum dan keadilan dalam penaganan Kasus pelanggaran HAM.

Pada 17 Juli 1998, 120 negara yang berpartisipasi dalam “United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court menyetujui dibentuknya International Criminal Court (ICC) yang diadopsi dari Statuta Roma tersebut. Pengadilan Pidana Internasional (ICC = The International Criminal Court) merupakan sebuah lembaga yudisial independen yang permanen, yang diciptakan oleh komunitas negara-negara internasional, untuk mengusut kejahatan yang mungkin dianggap sebagai yang terbesar menurut hukum internasional seperti: genosida, kejahatan lain terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Statuta Roma menjadi tonggak sejarah dalam penegakan pelanggaran HAM di berbagai negara akan tetapi Indonesia sebagai negara yang telah berkomitmen dalam penegakan pelanggaran HAM belum melakukan Ratifikasi Statuta Roma padahal hal ini telah tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranhamnas) 2004 – 2009 dan Ranhamnas 2009-2014. Akan tetapi ratifikasi masih belum di lakukan padahal Ratifikasi Statuta Roma menjadi hal sangat urgen dalam penegakan HAM di Indonesia, untuk menghapuskan berbagai praktek impunitas yang terjadi di Indonesia sebagai legitimasi rakyat untuk mecapai suatu keadilan.

UUD 1945 telah jelas mengatur dan melindungi HAM rakyat Indonesia. Dalam pasal 28 ayat 4 dinyatakan: :Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”  Dalam hal ini sudah sangat jelas negara harus berperan aktif dalam melindungi warga Negara dari pelanggaran HAM memang Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pengadilan ini bersifat ad hoc (sementara) dan mampu mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau. Namun jika di lihat dari fakta di lapangan banyak pelaku pelanggaran HAM berat tidak pernah di periksa akibatnya timbulnya Impunitas terhadap pelaku Pelanggaran HAM di Indonesia. *) 


Sumber:                                        
Starke, Pengantar Hukum Internnasional, (Jakarta Sinar Grafika, 2010),
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2008.
https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Bosnia, di akses tanggal 17 November 2016, Pukul 12.30. WITA.
Asvi Warman Adam, Dalam Artikel, Berkisah dengan Hati Nurani Wacana HAM Penantian Panjang Korban Pelanggaran HAM,
Jurnal Wacana HAM, Edisi 1-31 Juli 2008. Hal. 5-6. Lihat. Kertas Kerja Kontras“Hak Asasi Diakui tapi Tidak Dilindungi”. Lihat. https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Semanggi. Di akses tanggal 21 November 2016. Pukul 13.33 WITA.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Kertas Kerja: Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun 2008. Lihat. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2004. Lihat. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011. Lihat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pasal 28 I ayat 4. Lihat. Undang-undang No. 26 tahun 2000 pasal 1 angka 3.

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Gubernur Babel: Yakin Akan Ada Pemenang SIA dari Babeloleh : Rohmah Sugiarti
17-Mei-2017, 12:26 WIB


 
  Gubernur Babel: Yakin Akan Ada Pemenang SIA dari Babel Gubernur Babel Erzaldi Rosman (berdiri) menyemangati peserta Bincang Inspiratif SATU Indonesia Awards 2017 didampingi Dosen Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana UI Emil Salim (kedua kiri) dan Wamen Diknas RI 2010-2012 Fasli Jalal (ketiga kanan), Penerima apresiasi SATU Indonesia Awards 2013 Hardinisa
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia