KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Top ReporterTop Reporter HOKI Juni 2017: Menulis Untuk Kebaikan Indonesia oleh : Redaksi HOKI
21-Jun-2017, 07:52 WIB


 
 
KabarIndonesia - Terlahir pada sebuah kota kecil di lereng kaki Gunung Slamet yang tenang, tenteram dan damai, di Kecamatan Bumiayu, Brebes Jawa Tengah, tidak membuat sosok Rohmah Sugiarti menjadi pribadi yang anteng, kalem dan cepat merasa puas. Digerakkan
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
 

 
Rahwana 15 Jun 2017 17:52 WIB

Luka Hati yang Tak Bertuan 08 Jun 2017 10:30 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

PETAKA BPSK DI RIAU: Sayonara Perlindungan Konsumen
Oleh : Teddy Niswansyah | 05-Jun-2017, 17:50:57 WIB

KabarIndonesia, Berita gembira bagi pelaku usaha di Riau yang sering bermasalah dengan konsumennya. Pasalnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang acap menjadi ancaman pelaku praktek curang itu, kini terancam bubar.
Kenapa demikian, bukankah BPSK selama ini banyak menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang dilaporkan konsumen yang dirugikan? Bagaimana dengan UUPK nomor 8 tahun 1999 yang memuat perlindungan konsumen dan keberadaan BPSK itu sendiri? Apakah diabaikan begitu saja?

Ya, miris dan dramatis, sejak wewenang BPSK dipindahkan ke Provinsi yakni Pemprov Riau, sejak itu pula BPSK Kabupaten Kuansing dan BPSK Kota Pekanbaru tidak memiliki anggaran untuk mengoperasionalkan lembaga negara non-struktural itu.
Pemindahan wewenang tersebut termaktub dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, pengaturan perlindungan konsumen termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK di Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Surat Menseskab Nomor B.461Seskab/Ekon/9/2015, tanggal 4 September 2015 yang menyatakan bahwa urusan pelaksanaan perlindungan konsumen (termasuk BPSK di Kabupaten/Kota) merupakan urusan Pemerintah Provinsi berdasarkan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelesaian penganggaran BPSK di Kabupaten/Kota sampai dengan Oktober 2016 melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi menganggarkan dalam APBD Provinsi sejak bulan November 2016.

Kemudian, Surat Mendagri No. 120/1719/SJ tanggal 21 Desember 2015, yang menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Pemerintah Provinsi yang secara fungsional, terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan yaitu pada tanggal 2 Oktober 2014.

Pendanaan BPSK di Kabupaten/Kota dapat dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi dalam bentuk belanja hibah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.

Ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI No. 441/PKTN.2.4/SD/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang menyatakan agar Provinsi yang belum mengalokasikan anggaran BPSK atau memfasilitasi pemberian dana hibah bagi BPSK dapat segera melaksanakan hal tersebut.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 31 menyebutkan bahwa;
(1) dalam melaksanakan tugasnya, BPSK mengelola biaya penyelenggaraan BPSK yang terdiri dari: a. biaya operasional, b. honorarium ketua, wakil ketua dan anggota BPSK, c. honorarium kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
(2) Biaya BPSK sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Di Provinsi Riau sendiri, keberadaan BPSK hanya berada di kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Tak ayal, berbagai laporan sengketa konsumen yang masuk dan diproses tidak saja dari Pekanbaru dan Kuansing, tetapi juga berasal dari kabupaten/kota lainnya.

Apakah benar BPSK Pekanbaru dan Kuansing terancam bubar? Padahal periode keanggotaan BPSK masih berjalan. Lalu, bagaimana bisa BPSK beroperasional tanpa anggaran yang jelas. Sejak November 2016 sampai dengan April 2017 ini, BPSK tidak memiliki anggaran untuk honor anggota dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Permendag RI Nomor: 06/M-DAG/PER/2/2017 itu. Mungkin kata yang tepat untuk BPSK di Riau saat ini adalah "mati suri" atau "almarhum".

Problem anggaran yang meliputi BPSK di Riau sekarang ini sungguh menggelikan. Meski berdampak buruk terutama pada perlindungan konsumen, tampaknya agenda perlindungan konsumen tidak lagi menjadi perhatian serius pemerintah. Seiring angin "rasionalisasi" yang melanda keuangan daerah. BPSK menjadi salah satu lembaga terdampak bencana "rasionalisasi" tersebut. BPSK kelihatannya "dikorbankan" sebab di mata pembuat kebijakan peran BPSK tidak ada apa-apanya jika dibanding kelompok PKK atau anggaran BPSK tidak lebih penting dari anggaran pemeliharaan rumput perkantoran.
 
Seiring itu, akhirnya konsumen yang ingin memanfaatkan lembaga BPSK terpaksa gigit jari. Perkara sengketa konsumen tak lagi dapat diproses demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan. Dua kaki penyelesaian sengketa konsumen di Riau yakni BPSK Pekanbaru dan BPSK Kuansing terpaksa tidak beroperasi. Tak ayal sidang konsiliasi, mediasi dan arbitrase-pun tak dapat digelar. Cukup manusiawi jika anggota BPSK mencari tempat lain yang lebih dapat menghargai keringatnya.

Debat tentang problem BPSK di Riau mulai berseliuran. Muncul opsi "konspirasi" terkait hal ini. Sebuah dugaan yang tak patut pula diabaikan. sebab dalam kinerjanya BPSK berhadapan dengan gelombang besar. Pelaku usaha dengan dukungan cukong besar yang pernah berurusan dengan BPSK kemudian akan diam begitu saja?. BPSK yang selama ini mengotak-atik klausula baku yang menjadi jurus maut pelaku usaha akan berjalan mulus tanpa rintangan?, apatah lagi jika pelaku usaha yang nakal itu bermastautin didalam birokrasi. 

Lalu jika demikian, benarkah konspirasi elit telah melemahkan lembaga BPSK?. BPSK yang selama ini menjadi 'momok menakutkan' bagi praktek curang transaksi barang dan atau jasa itu. Setidaknya, sudah 6 bulan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK di Riau telah "mati suri", atau memang lembaga BPSK tak akan pernah siuman lagi. Jika demikian, terpaksa untuk mengatakan "sayonara perlindungan konsumen". (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
1.752 Mekanik Andal Untuk Mudik Aman dan Nyamanoleh : Rohmah Sugiarti
22-Jun-2017, 14:18 WIB


 
  1.752 Mekanik Andal Untuk Mudik Aman dan Nyaman Presdir PT Astra International Tbk, Prijono Sugiarto (tengah), memakaikan helm kepada mekanik Astra yang bertugas dalam Astra Holiday Campaign (AHC) 2017 didampingi Direktur Independen PT Astra International Tbk Paulus Bambang Widjanarko (kiri), Direktur PT Astra International Tbk Johannes Loman (ketiga
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 
Ramadhan 15 Jun 2017 05:55 WIB

 

 

 
Hari Media Social 2017 11 Jun 2017 04:40 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia