KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalHumas Indonesia Butuh Dewan Kehumasan oleh : Rohmah Sugiarti
10-Des-2017, 23:29 WIB


 
 
KabarIndonesia – Profesi Hubungan Masyarakat (Humas) atau Public Relations (PR) di Indonesia butuh sebuah lembaga independen yang bertugas membina pertumbuhan dan perkembangan kehumasan nasional. Kebutuhan ini semakin relevan dan mendesak dengan dibukanya keran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang membuka akses
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Jatuh Cinta Kepada Telaga 26 Nov 2017 11:31 WIB

Dunia Imitasi 23 Nov 2017 15:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

Mengapa Papua Tertiinggal
Oleh : Djuneidi Saripurnawan | 27-Nov-2017, 13:22:44 WIB

KabarIndonesia - Sejak awal kemerdekaan, Tanah Papua dikenal sebagai Provinsi Irian Jaya, dan biasanya diurutkan dalam nomor provinsi ke-27 dalam buku pelajaran di sekolah, mungkin karena sistem menghitung kita mulai dari kiri (Aceh) terus sampai paling kanan (Irian Jaya). Sejak masa reformasi tahun 1998, pemekaran provinsi terjadi hampir merata di semua pulau-pulau besar Indonesia. Demikian pula di Provinsi Irian Jaya pada tahun 1999-UU No.45/1999 dan Peraturan Pemerintah No.24/2007-- yang kemudian menjadi dua provinsi : Provinsi Papua Barat dengan ibukota Manokwari dan Provinsi Papua dengan ibukota Jayapura.

Namun, demikian istilah Papua yang saya maksud di sini adalah sama dengan Irian Jaya, yaitu wilayah satu dataran luas dengan pulau-pulau kecil di sekelilingnya, dari Fak-Fak, yang disebut "kepala burung", Jayapura dan Merauke di bagian selatan tanah Papua. Istilah ‘Papua' disini lebih bermakna kultural orang-orang Papua daripada sekedar aspek geografis. Tulisan ini dibuat untuk mengundang semua pihak yang tertarik dengan issue Papua dalam proses diskusi konstruktif demi kemajuan bangsa Indonesia secara utuh, dan dalam bingkai Pancasila dan Negara Republik Indonesia.
 
Papua dalam Kepulauan Nusantara
Tanah Papua berada di bagian timur Indonesia, dan berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Lahannya berbukit-bukit dan bergunung-gunung, serta ratusan pulau yang tersebar di sekitar pantainya. Penduduk Papua sekitar 3,67 juta jiwa (2016) di area seluas 309.934 km persegi dan Papua Barat sekitar 1,36 juta (2015) di area seluas 99.671 km persegi. Penduduk Papua Barat 42% adalah pendatang, dan di Papua 48 % pendatang. Kedua wilayah tersebut dihuni sekitar 466 suku asli, dan masih satu rumpun dengan suku asli Australia yaitu Aborigin (Wikipedia).

Yang menarik dari pemerintahan di Papua, sebagaimana diucapkan oleh Wakil Gubernur Klemen Tinal, S.E.,MM. dalam acara penutupan Pameran Pekan Pembangunan 21-25 November 2017 di GOR Cenderawasih pada Sabtu (25/11/2017) bahwa "Papua membangun tanpa membedakan suku-bangsa, agama, ras, dan golongan tertentu saja. Pembangnan untuk semua bangsa dalam Kesatuan Republik Indonesia." Kata Wagub, " Dan bagi orang yang berasal dari tanah Jawa, Sumatera, Maluku, Sulawesi dan seterusnya, bila sudah menetap dan beranak pinak di tanah Papua, mereka adalah juga orang Papua. Apalagi yang sudah lahir di tanah Papua ini. Jangan ada pembedaan karena itu. Jangan ada rasa takut, karena warna kulit tidak seperti orang lokal Papua  

Mengapa Papua Tertinggal?

Berikut ini adalah beberapa aspek yang disoroti dan dianggap sebagai faktor sebab atau akar persoalan yang menyebabkan Papua menjadi lebih tertinggal jauh dibandingkan perkembangan dan kemajuan di provinsi lainnya, seperti provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Kalimantan.

1.       Tradisi perang antar-suku meninggalkan sikap saling curiga antar kelompok tersebut. Wilayah Papua terdiri dari 466 lebih suku bangsa yang mempunyai bahasanya sendiri-sendiri, merupakan masyarakat yang sangat beraneka ragam. Tradisi perang-suku masih meninggalkkan sentimen kesukuan yang nampak dari setiap kegiatan pemilihan umum kepada daerah (pemilu) selalu diwarnai dengan sentimen kesukuan dan kedaerahan. Tidak jarang yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pasca selesainya pemilu. Akibat tradisi perang suku yang masih berlangsung, terutama di wilayah pedalaman dan pegunungan mengakibatkan beberapa suku terancam punah.

2.       Keadaan geografis dan minimnya Infrastruktur, mulai dari jalan darat, pelabuhan, pasar, sarana transportasi, dan dengan alasan keadaan alam yang dianggap sulit maka dibangunlah bandara udara sebagai prasarana perhubungan. Dengan demikian, biaya barang-barang kebutuhan menjadi mahal mengikuti biaya transportasi udara. Bandingkan dengan di Jawa dan Sumatera (eceran bensin Rp 8-10.000 per liter), maka harga bensin di pedalaman Papua bisa mencapai harga Rp 50.000 per liter, bahkan lebih. Oleh karena itu komitmen dan upaya Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo untuk menyatukan (menyamakan) harga BBM di Tanah Papua dengan di Jawa, Sumatera dan kepulauan Indonesia lainnya, merupakan pengejawantahan prinsip keadilan ekonomi untuk semua. Pembangunan Jalan trans-Papua dan jalan lintas ibukota kabupaten dan kota tentunya akan berdampak pada biaya ekonomi yang lebih murah. Setidaknya dengan kebijakan satu harga BBM tersebut, harga barang-barang sudah terasa lebih murah, contohnya Semen, di wilayah pedalaman sudah turun menjadi Rp 250 ribu per sak dari yang sebelumnya seharga sekitar Rp 600 ribuan per sak. Namun demikian, harga itu pun masih sangat rentan fluktuatif.

3.       Keseriusan Pemerintahan Papua yang masih diragukan oleh masyarakatnya sendiri. "Papua tidak akan maju bilamana pemimpinnya saja tidak punya visi dan misi yang jelas. Apalagi sistem yang sedang berjalan berpuluh-puluh tahun adalah sistem birokrasi yang berorientasi proyekan,"kata seorang pejabat Pemda Provinsi sekaligus sebagai anggota masyarakat yang gelisah atas proses pembangunan di Papua. Lebih lanjut, ia menjelaskan tentang ‘orientasi proyekan' itu, yang pada intinya adalah tidak ada niat dan upaya sungguh-sungguh untuk membangun masyarakat Papua, sementara kekuasaan dan kewenangan digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, kegiatan-kegiatan program/projek menjadi "proyekan" bagi kelompoknya masing-masing. Namun demikian keadaannya, tidak ada gerakan kritis dari kelompok akademisi atau mahasiswa yang menyoroti managemen pemerintahan seperti ini.

Seorang kawan pendatang yang mengamati fenomena ini mengkaitkannya dengan adanya gerakan separatis kemerdekaan, "Mengapa mereka lebih memilih berjuang untuk pemisahan diri dari NKRI ketimbang berjuang mengkritisi pemerintahan yang mengelola dana pembangunan cukup besar tetapi tidak nampak nyata hasil pembangunannya?"
  
4.       Klaim Tanah Adat dan Persoalannya. Pada umumnya para pendatang, seperti orang bugis-makasar, orang toraja, orang manado, orang jawa, meskipun sudah bertahun-tahun di Papua, mereka tinggal di rumah sewaan, atau rumah-rumah petak sewaan. Di Papua, para pendatang menyadari bahwa tanah tidak memiliki status yang jelas untuk jangka panjang, karena banyak kasus nyata tentang tanah yang sudah dibeli sah melalui pelepasan adat, dan sudah disertifikasi pun bisa dipersoalkan lagi oleh turunan dari suku/fam yang mengklaim bahwa itu adalah tanah adat mereka. Apalagi bila yang mendandatangani surat pelepasan tanah adat sudah meninggal, maka anaknya pun bisa saja mengklaim bahwa tanah itu belum sah, dan ujung-ujungnya adalah tuntutan sejumlah uang kepada pembeli tanah yang sebenarnya sudah melunasi semua transaksi pada waktu lampau itu. Masalah klaim sepihak dari beberapa anggota kelompok Fam (masyarakat adat) seperti inilah yang membuat ketidaknyamanan orang-orang yang berdomisili di Tanah Papua, karena hampir tidak jelas mana wilayah tanah adat atas nama fam tertentu.

Praktis, kalau mau aman untuk memiliki tanah dan rumah tinggal, maka lebih baik membeli dari pengembang yang jelas dan didukung lembaga perbankkan yang juga terpercaya.  Dengan cara ini, maka perkembangan pusat-pusat ekonomi menjadi sangat-sangat lambat. "Kami tidak tertarik untuk membeli tanah di sini, karena banyak masalah dengan klaim tanah yang bisa datang sewaktu-waktu dari kelompok Fam masyarakat adat yang merasa tanah ini adalah bagian dari tanah adat mereka," kata orang manado yang punya usaha rumah makan,"maka kami menyewa rumah saja."

5.       "Cepat bicara, lamban bekerja", atau "Banyak bicara tapi sedikit kerja."  Ini adalah stereotype bagi orang Papua yang bisa ditemui di kalangan pendatang. Apakah benar demikian? Stereotype muncul karena realitas kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat, dalam interaksi sehari-hari, kemudian orang-orang di sekitarnya memberikan penilaian-sepihak. Seorang transmigran dari Jawa menyatakan,"Orang Papua kalau lagi rapat kerja selalu mudah menyatakan ok-ok, ya-ya-ya, baiklah kita putuskan sudah....tapi keputusan hanya menjadi sikap sesaat itu saja, dan tindak lanjutnya tidak Nampak. Maka banyak yang rapat-rapat tapi hasilnya juga ngak nampak. Contohnya sepakat mau membangun taman di perempatan jalan, dan disepakati untuk pembersihan lahan dilakukan secara gotong-royong, eh setelah dibersihan, sampai sekarang pembangunan taman itu juga ngak pernah ada. Ngak pernah dibicarakan lagi.
 
"Bukan hanya pendatang, beberapa orang mahasiswi Papua juga menyatakan bahwa, rata-rata orang Papua bilang iyo-iyo tapi ngak jalan juga."  Seorang Papua yang pegawai negeri menyatakan pendapatnya, "Dengan budaya ‘males kerja' seperti itu, kapan Papua bisa maju? Apalagi kalau pimpinannya juga begitu. Bagi pimpinan biasanya yang lebih utama adalah apa yang juga menjadi kepentingannya, sementara kepentingan umum atau masyarakat  dalam program menjadi nomor sekian karena cenderung tidak memberikan nilai ekonomis bagi dirinya." Kemudian ia mengusulkan, "Mungkin perlu pimpinan seperti Ahok--mantan Gubernur DKI Jakarta--, biar jelas siapa yang bekerja melayani masyarakat, yang ngak becus kerja kan dipecatin semua." Fenomena Ahok memang sudah beredar luas di kalangan masyarakat Papua.

6.       Kemiskinan Masyarakat Papua, meskipun tinggal di wilayah yang kaya sumbedaya alam, dan memiliki salah satu kekayaan mineral terbesar di dunia. Menurut Australian Institute of International Affairs, tingkat kemiskinan di Papua (Barat) tiga kali lebih tinggi dari angka rerata di Indonesia. Realitasnya kehidupan masyarakat lokal memang masih, pada umumnya, mengandalkan hasil bumi langsung, seperti hutan, ladang, ternak tradisional, dan perikanan yang terbatas. Di luar itu, sebagian kecilnya adalah menggantungkan diri sebagai pegawai pemerintahan.

7.       Adanya Konflik Papua. Adanya Gerakan Separatisme Papua Merdeka dan Respon Pemerintah Republik Indonesia yang berdampak pada konflik bersenjata. Adanya gerakan pemisahan diri dari NKRI yang kita kenal sebagai Koalisi Nasional Pembebasan Papua Barat (West Papua National Coalition of Liberation) dan kelompok The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan respon Pemerintahan RI yang cenderung menggunakan pendekatan keamanan (baca:militer) justru memberikan reaksi yang lebih keras dari kelompok pergerakan tersebut.

Kehidupan menjadi tidak nyaman bila selalu diawasi dengan ketat oleh orang-orang bersenjata yang bisa saja semena-mena menggunakan alat kekuasaannya terhadap penduduk lokal. Pendekatan yang berubah dari Presiden Joko Widodo sebenarnya sebuah terobosan yang berani. Ia memberikan waktu dan perhatian khusus pada Papua ketika baru dilantik sebagai presiden RI. Maka pendekatan pembangunan-terutama infrastruktur jalan, pasar lokal, pelabuhan laut, bandara udara-- yang sedang gencar dilakukan oleh kabinet kerja Jokowi ini sebenarnya telah memberikan perubahan sikap mental dari sebagian para aktivis dan simpatisan gerakan Papua Merdeka. Kenyataannya, sebagian dari mereka menerima apa yang secara nyata dikerjakan oleh kabinet Jokowi sekarang. Namun, sebagian aktivis yang mengkhawatirkan akan terjadinya degradasi moral perjuangan-dan hal ini sudah mulai Nampak sekali-menjadi gelisah dan perlu menegaskan perjuangan mereka bahwa mereka masih eksis. Bukan tidak mungkin, peristiwa penyanderaan 1300 warga sipil di Dusun Banti dan Utikini, Tembagapura sejak awal November 2017 ini adalah bagian dari ekspresi kegelisahan itu.
 
8.       Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia. Gap kapasitas yang begitu tinggi antara kapasitas pendatang dan penduduk lokal, membuat penduduk lokal bermental "keras", dalam artian bersikap "keras untuk menang, karena saya adalah orang Papua, yang lain boleh pergi dari sini." Penguatan identitas kelompok tanpa bingkai kesatuan Bhinneka Tunggal Ika dalam NKRI tentu cenderung menciptakan jarak antar kelompok dengan identitas yang berbeda (orang pendatang dari luar Papua).  Dan pembedaan antara penduduk lokal dan pendatang sangat jelas karena perbedaan ras (jenis manusia), penduduk lokal yang identik dengan ras negroid. Maka tidak heran muncul gerakan separatis yang mendasarkan pada identitas ras; mereka menyebut diri gerakan kemerdekaan orang-orang Melanesia (melan=hitam).

Bila hal-hal seperti ini dibiarkan saja terus terjadi maka potensi konflik semakin besar. Dan selain itu, perkembangan masyarakat pun menjadi tidak "merdeka" untuk berkarya dan meningkatkan kehidupan bersama, karena suasan kehidupan tidak berada dalam equilibrium (keseimbangan satu sama lain). Perhatikan, kegiatan ekonomi masih didominasi pendatang seperti perdagangan barang-barang sandang, dan pangan. Sebagian kecil saja dari mama-mama Papua berjualan sayuran dan ikan hasil tangkapan. Tetapi penjual ikan di pesisir hampir semua dilakukan oleh pendatang, seperti dari Makasar, Maluku dan Manado. Pekerjaan yang sangat diharapkan penduduk lokal adalah menjadi pejabat atau pegawai pemerintahan (PNS/ASN) atau perusahaan pertambangan.

Pengalaman pribadi penulis dalam mencari tulisan tentang etnografi Papua, masih sangat minim ditemui literature karya putra-putri Papua sendiri. Saya jadi bertanya-tanya, apakah Jurusan Antropologi di Universitas Cenderawasih menyadari akan hal ini? Bagaimana pun, penulisan etnografi terhadap suku-suku di Papua akan menjadi upaya saling memahami budaya mereka dan membangun jaringan peradaban yang dilandasi perdamaian dan kesejahteran sosial. Peran dari para sarjana antropologi dan ilmuwan sosial tentunya sangat ditunggu-tunggu bagi Papua. Dan dukungan program dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat adalah keharusan yang wajib diselenggarakan dengan penuh totalitas, artinya benar-benar dilakukan untuk meraih cita-cita itu dengan melibatkan segenap pihak atau secara partisipatif.  

Apakah semua hal tersebut adalah benar-benar menjadi akar masalah yang menyebabkan pembangunan di Papua tertinggal?  Mungkin masih ada lebih banyak lagi faktor lainnya? Atau itu semua bukanlah masalah yang sesungguhnya? Wacana tersebut setidaknya diharapkan bisa mengawali proses memahami Papua yang mengundang berbagai pihak dari beragam latar belakang. Dan terutama dari kalangan orang-orang Papua sendiri sebagai subjek pembangunannya.(*)          

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kemeriahan Konser Akhir Tahun JOOX Festival Hura Ceria 2017oleh : Rohmah Sugiarti
10-Des-2017, 23:02 WIB


 
  Kemeriahan Konser Akhir Tahun JOOX Festival Hura Ceria 2017 Kota Bandung sempat diguyur hujan deras sejak siang, rupanya animo kaum muda dan pecinta musik tidak ikut surut sesudah hujan. Sesuai jadwal, tepat pukul 16.00, panggung “JOOX Live Festival Hura Ceria”, yang diadakan pada Sabtu, 9 Desember 2017 di Lapangan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Peta Pilgub Jateng 2018 12 Des 2017 12:44 WIB

 

 

 

 
Hasapi dan Sarune Batak 05 Des 2017 02:46 WIB

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia