KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Olah RagaJadwal Piala Dunia 2018 oleh : Badiyo
13-Jun-2018, 04:50 WIB


 
 
KabarIndonesia – Pesta sepak bola terakbar di dunia akan segera dimulai. Piala Dunia 2018 akan diselenggarakan di Russia mulai tanggal 14 Juni hingga 15 Juli 2018.

Sebanyak 32 tim nasional akan berlaga di putaran final Piala Dunia 2018.
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Surat Untuk Bapak Presiden 06 Jun 2018 09:09 WIB

Surat Untuk Wakil Rakyat 06 Jun 2018 09:09 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

Membangun dari Sudut Negeri dengan Dana Desa
Oleh : Mansetus Balawala | 04-Mar-2018, 08:55:16 WIB

KabarIndonesia-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, setidaknya menjadi angin surga bagi pemerintah dan masyarakat desa. Peraturan ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri.

Lebih dari itu, desa juga diharapkan dapat menjalankan mandat dan penugasan beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, dan terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada di atasnya, serta menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanan pembangunan dan kemasyarakatan. Karena itu, pengaturan desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi dan demoktratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Dengan demikian desa akan layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, serta menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Lahirnya Undang-Undang tentang Desa, juga diharapkan mengangkat desa pada posisi subyek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Itulah undang-undang desa yang memiliki semangat membangun dari desa sebagai basis utama atau unjung tombak kemajuan suatu negara.

Hal ini berbeda dengan sebelumnya. UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, mengabaikan keragaman dan adat istiadat yang berlaku. Pemerintah menjadi sentralistik terpusat dari atas, tidak lagi tumbuh dari bawah berdasarkan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Desa sempat memunculkan polemik antara pihak yang pro dan kontra. Pihak yang mendukung merasa bahwa selama ini desa menjadi bagian wilayah yang selalu terpinggirkan. Desa kemudian identik dengan keterbelakangan, penduduk usia renta, profesi tak mentereng serta kemiskinan. Yang terjadi kemudian penduduk usia produktif di desa berbondong-bondong pindah ke kota, dengan harapan memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Akibatnya desa semakin terpinggirkan sementara kota mengalami over population. Karenanya mereka menilai guyuran dana diharapkan mampu mengubah wajah desa, minimal menghambat meledaknya arus urbanisasi di kemudian hari. Sebaliknya, pihak yang kontra merasa bahwa persoalan utama desa bukan sekedar tidak adanya anggaran. Bagaimana mengubah sistem, mind-set dan perilaku masyarakat justru menjadi agenda lebih krusial. Ketika persoalan ini belum teratasi, ditambah dengan masalah kualitas manusia yang masih terbatas, alokasi dana yang melimpah justru akan menimbulkan moral hazard baru di kalangan aparat desa.

Membangun dari sudut Negeri

Terlepas dari polemik di awal kelahiran Undang-Undang Desa, namun satu hal yang pasti bahwa wajah desa kini semakin “berseri”. Sejak desa mendapat alokasi dana desa yang terbilang besar, geliat pembangunan di desa semakin terasa. Wajah desa yang sebelumnya biasa-biasa saja kini perlahan mulai berubah. Perubahan wajah desa dapat dengan jelas dilihat pada infrastrukur jalan yang semakin baik. Jalan-jalan dalam desa diberi semenisasi. Bangunan gedung PAUD, Posyandu, kantor desa, Polindes, dan berbagai fasilitas lainnya mulai terlihat lebih layak, bila dibandingan dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Desa dengan menglokasikan dana miliran rupiah, dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun 2018 ini pemerintah pusat mengalokasikan Rp 60 triliun yang akan dibagikan dalam tiga tahap yakni bulan Januari, Maret, dan Juli. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani pada Rapat Koordinasi Kesiapan Daerah dan Desa dalam Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (1/2) lalu, mengatakan, dana desa akan dicairkan serentak ke rekening kabupaten per tanggal 25 pada setiap tahapannya. Setelah itu kabupaten wajib menyalurkan dana desa tersebut ke rekening desa maksimal 7 hari setelahnya bagi kabupaten yang telah menyelesasikan administrasinya (http://kemendesa.go.id/view/detil/2307/cair-per-tanggal-25-rp18-triliun-dana-desa-digunakan-untuk-upah-kerja)

Mekanisme pencairan dana desa sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bertujuan untuk mempermudah pemantauan proses penyaluran dan pelaksanaan dana desa di setiap daerah, terutama pada 100 kabupaten dan 1000 desa yang menjadi prioritas program padat karya dan penanganan stunting tahun ini.

Terkait padat karya tersebut, proses pengerjaan pembangunan dana desa wajib swakelola tanpa menggunakan kontraktor. Dengan begitu masyarakat desa lah yang akan menikmati dana desa itu sendiri dan berefek pada daya beli yang berpengaruh pada peningkatan aktifitas ekonomi di desa.

Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Padat Karya di 100 desa tahun ini dikaitkan dengan stunting sehingga bisa dilihat implementasi konkrit bahwa dana desa senilai Rp 60 triliun tahun ini bisa berhasil, bukan hanya untuk maksimal di desa-desa, namun ada target-target tertentu yang ingin diintervensi. Lebih dari itu, 30 persen dari Rp 60 triliun dana desa dialokasikan untuk pembiayaan upah kerja, yang dibayar per hari dan maksimal per minggu. Bahkan agar semua masyarakat desa terlibat, maka pelaksanaan proyek dana desa dilakukan di sela antara musim tanam dan musim panen.

Meski pengelolaan dana desa belum sepenuhnya terlaksana sesuai harapan dan hakekat pemanfaatan dana desa itu sendiri. Namun pemerintah selaku penyelenggara negara dari tingkat desa hingga pusat terus melakaukan evaluasi dan perbaikan – perbaikan, agar pengelolaan dana desa dimanfaatkan sebesar-besaranya untuk kesejahteraan rakyat sesuai visi dan semangat undang-undang desa itu sendiri.

Visi dan semengat Undang-Undang Desa adalah negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bila sebelumnya Desa berkedudukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government) maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kedudukan desa Sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government.

Minim Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas
Meski alokasi dana desa diberlakukan sejak tahun 2015 namun masih terlihat warna yang sama dalam program pembangunan di setiap desa. Pemerintah desa dan masyarakat masih memiliki orientasi yang kuat pada pembangunan fisik. Sementara pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas SDM hampir dipastikan tidak berjalan. Kalaupun ada desa yang merencanakan program – program pemberdayaan dan penguatan kapasitas dapat dipastikan selalu saja tidak berjalan.

Keterbatasan kapasitas SDM yang tidak segera diatasi akan berdampak pada penyelenggaran pemerintah dan pembangunan di desa dalam berbagai aspek. Dalam pengelolaan dana desa misalnya, fakta membuktikan bahwa tidak sedikit aparatur pemerintahan desa yang harus berurusan dengan masalah hukum.

Begitupun halnya dari aspek pemberdayaan masih sangat minim, bahkan hampir tidak dilakukan sebagian besar desa-desa di Indonesia. Pada hal aspek pemberdayaan menjadi sangat penting untuk mengeluarkan masyarakat dari lilitan kemiskinan yang selama ini terjadi. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Desa itu sendiri.

Untuk kepentingan dan tujuan itulah, pembangunan desa dan daerah jelas menjadi prioritas utama pemerintahan baru. Kue pembangunan yang awalnya hanya berkutat di ibu kota, akan dicoba untuk lebih diratakan ke seluruh Indonesia dengan terus menaikan angaran dana desa dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp20,76 triliun untuk 74.093 desa di seluruh Tanah Air, sedangkan pada 2016 meningkat dua kali lipat menjadi Rp46,9 triliun, dan di tahun 2018 menjadi Rp 60 triliun. Dengan demikian pemerintah desa diharapkan mampu melahirkan inovasi-inovasi baru untuk mengejar ketertinggalan pembangunan demi kesejateraan masyarakatnya.

Antara Berkah dan Malapetaka
Tantangan utama pelaksanaan Undang-Undang Desa, adalah terkait pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Meski ADD setaip desa berbeda satu dengan lainnya, namun nilai uang yang dikelola menjadi lebih besar dari realitas sebelum Undang-Undang Desa lahir. Hal ini karena semakin banyak sumber pendapatan desa sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 1 yang meliputi; pertama, hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Kedua, Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa. Ketiga, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, Keempat, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Kelima, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dan Keenam, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Banyaknya sumber pendapatan desa ini secara otomatis menambah pundi-pundi keuangan desa yang harus dikelola untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar terciptanya masyarakat yang kuat dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan menuju masyarakat Indonesia yang sejahtaera.

Menjadi pertanyaan, bagimana dengan kesiapan SDM pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dengan nilai yang besar itu? Apakah akan jadi berkah atau petaka? Menjadi berkah jika dikelola dengan baik dan benar, tetapi juga bisa menjadi bencana jika pengelolaannya menyimpang. Sejak implementasi Undng-Undang Desa tahun 2015, realitas seperti ini banyak terjadi di desa. Sudah banyak pemerintah desa yang harus berurusan dengan hukum karena penyalahgunaan kekuasan dan jabatan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini harus menjadi evaluasi bersama agar ke depan tujuan dan semangat Undang-Undang Desa dapat lebih terasa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa.

Pada simpul ini, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa merupakan hal yang wajib hukumnya. Untuk memenuhi tuntutan ini pemerintah desa seharusnya memiliki kemampuan manajerial yang memadai agar roda pemerintahan di desa berjalan baik sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan. Pemerintah desa harus memiliki pengetahuan dan pemahamam yang baik terhadap semua regulasi yang ada baik tentang pemerintahan desa maupun pengelolaan keuangan desa dan berbagai aturan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sementara di sisi lain, banyak desa, terutama di bagian timur Indonesia memiliki keterabatasan pengetahuan, sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan informasi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dengan adanya dana desa, maka seyogyanya keterbatasan yang bersumber dari internal lembaga dan masih dalam kendali pemerintah desa dapat dengan muda di atasi. Sebut contoh minimnya penguasan teknologi dan informasi dapat diatasi dengan mengalokasikan dana desa untuk penguatan kapasitas, dan lain-lain. Semua yang dilakukan bertujuan agar penyelenggaraan pembangunan desa terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai kehendak dan harapan semua pihak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Dalam pasal 2 PP No. 60 Tahun 2014, disebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dalam regulasi juga disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa menganut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi menimbulkan pendanaan internal Desa (APBD Desa), sementara asas tugas pembantuan memberikan peluang bagi Desa memperoleh sumber pendanaan dari pemerintahan yang ada diatasnya (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota).

Kesimpulan
Terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa, namun satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa alokasi dana desa telah membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat desa. Geliat pembangunan di desa begitu terasa manfaatnya oleh masyarakat yang selama ini terkesan diabaikan dalam pembangunan nasional. Dana desa memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.

Karena itu, agar pengelolaan dana desa dapat berjalan maksimal sesuai peruntuknannya, maka penegakan hukum terhadap setiap penyimpangan harus berjalan maksimal pula. Penerapan ancaman hukuman berupa penundaan penyaluran dana desa yang hanya dikaitkan dengan persoalan pelaporan administrasi tanpa evaluasi kualitas penggunaan perlu dilihat kembali. Begitu juga pengawalan dan pemantauan perlu dilakukan semua pihak sebagai upaya menjaga pemanfaatan dana desa tetap pada koridor yang diharapkan.

Peningkatan alokasi dana desa yang terus dilakukan menjadi daya dorong bagi desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat, baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. Desa yang maju ditunjang oleh perkembangan kota yang bijak, akan membawa Indonesia ke arah masa depan yang lebih gemilang.

Penulis optimis bahwa seiring perjalanan waktu berbagai kekurangan dalan pengelolaan dana desa akan perlahan-lahan dibanahi untuk menjawab apa yang menjadi mandat Undang-Undang Desa dan harapan semua pihak . (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Buka Puasa Bersama di Aula Katedral Jakartaoleh : Rohmah S
01-Jun-2018, 01:15 WIB


 
  Buka Puasa Bersama di Aula Katedral Jakarta Sebagai wujud dari aksi untuk menguatkan toleransi, persaudaraan dan solidaritas kemanusiaan, mengusung tema "Gereja Katedral dan Kerja Bakti Demi Negeri" menggelar Buka Puasa Bersama yang diadakan bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2018.
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia