KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
 
KabarIndonesia- Jakarta, Dipimpin langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakeraan secara resmi meluncurkan pembentukan  Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Diharapkan mampu menjadi penyeimbang atas kebijakan sebelumnya yang dianggap mempermudah masuknya TKA, maka pembentukan Satgas TKA
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Prili 16 Mei 2018 14:49 WIB

Terimakasih Kuucapkan 02 Mei 2018 14:12 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

Membaca Secara Kritis Berita Bencana Kesehatan di Papua
Oleh : Djuneidi Saripurnawan | 18-Jan-2018, 07:26:48 WIB

KabarIndonesia - Adalah sangat sensitif membaca berita tentang keadaan yang membawa banyak kematian, seperti perang, konflik sosial, kecelakaan, pembunuhan massal, wabah penyakit, dan lain sebagainya, apalagi bila dikemas dengan bungkus (framing) yang seksis.  Dan kemasan itu biasanya tidak terlepas dari konteks kekinian, maka suasana pembaca pun semakin tersentuh dengan berbagai asumsi dan prasangka masing-masing. 

Begitulah sekiranya berita headline Kompas (cetak), 13 Januari 2018 dengan judul yang cukup ‘provokatif' memang menarik banyak kalangan untuk membahasnya: "Bencana Kesehatan di Asmat", di Kab Asmat Provinsi Papua.

Perlu diperhatikan bahwa konteks politik yang sudah mulai memanas menjelang Pilkada serentak tahun 2018 ini, dan menyongsong Pemilu Presiden RI tahun 2019 akan selalu menjadi bagian dari referensi asumsi-asumsi yang ada dalam pikiran banyak orang; apalagi yang sedang gandrung dengan dunia politik di Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah salah bila ada yang menafsirkan adanya kepentingan politik tertentu dari muatan pemberitaan oleh media Kompas tersebut.

Namun sebelum membahasnya lebih jauh, saya mulai dengan judul headline yang sangat provokatif itu :"Bencana Kesehatan di Asmat". Setelah membacanya berulang kali, saya tidak menemukan arti bencana  itu dalam muatan tulisannya.

Bencana yang dimaksud adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis,hilangnya nyawa manusia atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena (WHO).

Sementara itu, Pemda setempat masih terus mengupayakan tindakan medis terhadap KLB campak itu. Judul berita itu menjadi sensi bagi Pemda setempat dan juga Pemerintahan Papua. Mereka serasa kecolongan oleh berita dari media massa nasional yang melambungkan keadaan ini tidak sebagaimana mestinya, atau sedikit berlebihan sehingga cukup menarik untuk menjadi issue politik baru: seolah-olah masyarakat Papua terabaikan oleh pelayanan pemerintahan (RI) selama ini.  Kaum jurnalis tidak menyadari bahwa mengangkat issue ini-bagi sebagian orang-- berarti juga menjatuhkan harga diri Pemerintahan di Papua.

Perlu diketahui bahwa menyebut suatu peristiwa sebagai ‘bencana' bilamana pemerintah setempat sudah menyatakan statusnya, dan bukan dari publikasi media massa.  Dalam hal ini Kompas, 13 Januari 2018 sudah bisa dibilang ‘lancang' dalam penggunaan istilah ‘bencana' pada headline-nya tersebut.  Dampak pemberitaan seperti ini bisa menimbulkan salah pengertian dan sengaja atau tidak disengaja berita ini bisa berkembang menjadi bahan perang politik.

Dan yang diakui terjadi oleh Pemerintahan setempat adalah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dalam dunia kesehatan sebagai keadaan kritis karena telah terjadi sejumlah kematian manusia. Tapi perlu dicermati jumlah angka kematian Balita yang dipublikasikan itu merupakan angka akumulatif empat bulan terakhir. Dan keadaan itu-endemik campak pada anak-anak di Asmat-- sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh Pemda setempat sejak bulan September 2017. Dengan angka kesakitan yang tercatat di RSUD Agats pada puncaknya pada bulan November 2017 yaitu 303 kasus campak dan kemudian menurun pada Desember 2017 menjadi 192 kasus. Pada 11 Januari 2018 tercatat 63 kasus campak.  Angka kematian karena campak yang terekam di RSUD Agats sejumlah 24 anak itu memang sudah menjadi peringatan akan Kejadian Luar Biasa yang harus segera mendapatkan respon dari pihak terkait.

Dan sensitivitas dari pemerintah pusat boleh dibilang cepat tanggap, sekalipun urusan ini sebaiknya lebih dulu ditangani oleh jajaran pemerintah daerah sampai tingkat provinsi. Apalagi Papua merupakan daerah otonomi khusus yang anggaran untuk pelayanan dasar kesehatan dan peningkatan & pengembangannya sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Papua.

Respon cepat Presiden dan jajarannya tentunya bukan sekedar untuk menjaga image Pemerintahan Jokowi yang sudah memberikan perhatian besar pada Papua dengan sokongan kuat pembangunan infrastruktur mulai dari pasar, pelabuhan sampai jalan trans-Papua. Karena tugas Pemerintahan memang demikian: melayani masyarakat secara efektif dan efisien, menjadi pemerintahan yang semakin responsif.

Sebaliknya bagi lawan-lawan politik Pemerintahan Jokowi, yang juga bakal menghadapi kompetisi politik pada tahun 2019, menjadikan berita ini bahan yang bisa di"mainkan" sebagai bahan kampanye awal. Viral komen dari berbagai medsos mulai muncul mengaitkan kejadian ini dengan Pemerintah Pusat atau Presiden Jokowi. Ringkasnya mereka mau mengatakan: Lihat itu hasil kerja-kerja-kerja yang terlalu fokus pada infrastruktur tetapi rakyatnya ternyata mati kelaparan dan menderita kesakitan campak.

Namun, viral itu rupanya ditanggapi dengan cerdas oleh masyarakat umum, karena sudah belajar dari proses politik Pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Dan masyarakat Indonesia pada umumnya sudah belajar dan semakin paham mana berita yang hoax dan yang benar-benar terjadi. Upaya mencari sumber berita yang valid dan cek & ricek sudah menjadi kebiasaan baru masyarakat di zaman sekarang (now).  Dunia politik di Indonesia pun masih mempunyai pilihan topik yang sedang hangat-hangatnya. Misalnya, pernyataan mahar 40 Milyar oleh La Nyalla terkait dengan tokoh politik Prabowo Subianto, calon presiden pada Pilpres 2014 lalu dan yang digadang-gadang untuk maju kembali pada Pilpres 2019.

Catatan terakhir saya,  Jurnalis diharapkan berperan netral dan menjadi kontrol kekuasaan yang ada supaya keseimbangan dan keharmonisan demokrasi tetap berjalan dalam dinamika zamannya. Tidak sepatutnya media massa melontarkan berita yang terlalu berlebihan ataupun menyembunyikan realitas yang disajikannya.(*)

Penulis : Djuneidi Saripurnawan, Alumni Antropologi UGM dan Teknik Sipil UAJY  Yogyakarta, dan Senior Program Officer TATTs Program untuk Provinsi Papua

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Rayakan Ramadhan, Shopee Ajak Pengguna Berbelanja dan Beramal di Bulan Suci Rezki Yanuar, Brand Manager Shopee Indonesia memaparkan kampanye Ramadhan Shopee dalam menyambut bulan suci Ramadhan tahun 2018.
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 

 
Tempat Sampah Pintar 17 Mei 2018 22:48 WIB


 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia