KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPolri dan Bawaslu Siap Optimalkan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu 2019 oleh : Rohmah S
13-Sep-2018, 16:59 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jakarta, Terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 mendatang, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin  semua akan berjalan aman dan lancar.  Guna memaksimalkan melaksanakaan pengamanan pemilu, Polri sudah bersiap diri lebih dini dengan mematangkan strategi pengamanan. Adapun dalam pelaksanaan pengamanan
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Penyair Sang Waktu 31 Aug 2018 11:12 WIB

Hidup adalah Belajar 29 Aug 2018 06:45 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB


 
 
OPINI

Kontras Soroti Anggota TNI/Polri Aktif yang Ikut Pilkada
Oleh : Iin Suwandi | 14-Jan-2018, 05:18:02 WIB

KabarIndonesia - Sebagaimana yang telah ramai dilansir oleh berbagai oleh media beberapa terakhir ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyoroti para perwira yang masih aktif saat mereka diusung sejumlah partai untuk maju pada Pilkada. Keikutsertaan sejumlah perwira aktif TNI dan Polri pada Pilkada serentak 2018 dinilai sebagai kemunduran proses demokrasi di Indonesia. 
Koordinator Kontras Yati Andriyani menyebut hal ini sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang menjunjung supremasi sipil dalam politik. "Salah satu semangat reformasi adalah tidak melibatkan TNI/Polri di dalam politik praktis. Tetapi, sekarang tampaknya terjadi pembiaran atas langkah anggota TNI/Polri aktif berpolitik," kata Yati saat ditemui di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Selasa (9/1) lalu.
Yati mengamati beberapa kandidat cagub/cawagub dari kalangan TNI/Polri yang masih aktif sering kali melakukan manuver politik menjelang pilkada serentak 2018 sebelum mengundurkan diri dari institusinya.  Padahal, keterlibatan TNI-Polri dalam perpolitikan telah dicabut pasca reformasi 1998. Lahirnya Undang-undang Nomor 34/2004 tentang TNI dan UU Nomor 2/2002 tentang kepolisian telah menegaskan anggota TNI/Polri dilarang kembali masuk ke ranah politik praktis.

Sesungguhnya, keterlibatan pensiunan TNI/Polri dalam pesta demokrasi sekarang ini tidak ada aturan yang ditabrak. Sepanjang yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, maka keiukutsertaan dalam politik praktis dibolehkan. Tapi anehnya Kontras tidak menyebutkan siapa  TNI/Polri  yang masih aktif melakukan politik praktis tersebut.

Sehingga   ada kesan pernyataan koordinator Kontras tersebut cenderung menebar fitnah karena hanya membeberkan secara samar tanpa ada yang disebut nama, kapan dan dimana personel TNI/Polri  melakukan politik praktis?
Para Perwira TNI/Polisi yang sudah maju pasti sudah tau dalam berpolitik praktis. Karena pada  institusi TNI/Polri ada sosialisasi internal secara terus menerus tentang bagaimana dalam berpolitik praktis. Karena UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah gamblang mengatur hal tersebut.

Calon yang berlatar belakang anggota TNI ataupun Polri sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon pasangan kepala daerah di tingkat kabupaten dan provinsi wajib mundur dari kesatuan korpsnya. Kalau masih bakal calon tidak ada aturan baku di UU atau peraturan lainnya harus mundur.

Dengan demikian, setelah ditetapkan secara resmi sebagai calon pasangan kepala daerah, maka proses pemberhentian resmi akan segera dilakukan. Lalu adakah calon Pilkada anggota TNI/Polri 2018 yang menabrak aturan ini? 
Sudah menjadi keharusan bagi anggota TNI dan Polri yang maju dalam perhelatan pencalonan Pilkada mundur dari kesatuannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Aturan ini disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada, bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

Aturan itu dinilai sejalan dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengharuskan anggota Polri dan TNI mengundurkan diri ketika menjadi hendak menduduki jabatan non-Polri/TNI. Seperti diketahui, ajang Pilkada serentak 2018 terdapat sejumlah nama anggota Polri yang ikut pencalonan kepala daerah di sejumlah daerah.
Pasal 28 ayat (3) UU Polri menyebutkan, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian". Sedangkan Pasal 47 UU TNI menyebutkan, "Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan". 

Lalu,
 siapa yang dimaksud oleh Kontras anggota TNI/Polri aktif ikut berpolitik praktis? Justru kalau ini dilontarkan tanpa adanya fakta maka sesungguhnya Kontras telah melakukan tindakan kritikan yang menyalahi nilai-nilai demokrasi yang memunculkan fitnah. Lalu mau dibawah kemana nilai-nilai reformasi jika hanya kita memberikan kritikan  yang tidak berdasar. Ini akan membawa malapetaka besar bagi demokrasi Indonesia jika para LSM melakukan kritikan hanya bersifat mencela tanpa disertai dengan solusi yang tepat.

Jangan karena kita alergi kepada salah satu institusi maka dengan kita membangun opini bahwa TNI/Polri kembali ke jaman Orba. Padahal oknum yang bersangkutan sudah keluar dari TNI/Polri.  

Penulis yakin dan percaya para Perwira TNI/Polri yang maju dalam Pilkada pada tahun 2018 sudah menghitung dengan cermat, bahkan aturan tentang politik praktis sudah dikuasai dengan baik. Sebab sebagaimana diketahui bersama bahwa TNI memiliki buku saku tentang netralitas TNI. Buku tersebut mengatur tentang berbakai netralitas TNI dalam berbagai kegiatan politik praktis. Kemudian mengatur ketentuan keharusan mundur dari dinas aktif bila adanya anggota mengikuti Pemilu atau Pilkada. Ketentuan mundur sesuai dengan ketentuan Surat Telegram Panglima TNI No. RTR/546/2006 tertanggal 22 Agustus 2006. Kemudian pula mengatur implementasi pelaksanaan netralitas. Hingga, penekanan soal larangan bagi prajurit TNI sepanjang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada melakukan politik praktis.
  
Dengan majunya beberapa pensiunan TNI/Polri dalam Pilkada kita harus apresiasi bersama. Karena mereka telah mengorbankan karier di TNI/Polri untuk ikut berpartisipasi secara fair dalam mewarnai demokrasi bangsa Indonesia. Hilangkan stigma bahwa pensiunan TNI/Polri yang maju dalam Pilkada 2018 adalah militer aktif. Kalau sudah pensiun dari dinas TNI/Polri maka yang bersangkutan  kembali ke sipil biasa. (*)   

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 
Khasiat Buat Bit Untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia