KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahOperasional Pelabuhan Simanindo Kembali Dibuka dengan Pengoperasian Kapal Ferry dan Kapal Kayu oleh : Danny Melani Butarbutar
07-Jul-2018, 14:45 WIB


 
  KabarIndonesia - Samosir, Sejak peristiwa tenggelamnya kapal kayu KM. Sinar Bangun di perairan Tigaras pada Senin (18/6) Pemerintah telah menghentikan operasional transportasi kapal trayek Simanindo (Samosir) - Tigaras (Simalungun). Hal ini sangat berdampak luas kepada roda perekonomian masyarakat.

Namun,
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Ruang dan Cinta Penyatu Segalanya 27 Jun 2018 05:55 WIB

Surat Untuk Bapak Presiden 06 Jun 2018 09:09 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Kajian Tentang Otsus dan BPBD Papua

 
OPINI

Kajian Tentang Otsus dan BPBD Papua
Oleh : Djuneidi Saripurnawan | 26-Jun-2018, 16:14:01 WIB

KabarIndonesia - Apa hubungannya Otonomi Khusus (Otsus) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua? Ternyata masih banyak kalangan masyarakat yang lebih mengenal OTSUS daripada BPBD. Mungkin bisa dimaklumi bila masyarakat lebih mengenal "Otsus" karena sudah 17 tahun istilah itu muncul di tanah Papua, sementara "BPBD" baru genap berusia 7 tahun. Meskipun sebagian besar orang itu juga hanya sebatas mengenal istilah "Otsus" tanpa memahami tugas atau isinya, begitu pula yang disebut BPBD; Anda tahun apa itu BPBD?

Secara sederhana, tujuan Otsus diadakan adalah untuk meningkatkan kapasitas warga negara Indonesia di tanah Papua supaya bisa mengejar ketertinggalannya dalam proses pembangunan atau kemajuan dari provinsi-provinsi lainnya di Tanah Air Indonesia. Dalam bahasa politis lainnya, Otsus merupakan perwujudan rekonsiliasi jalan damai untuk memajukan Papua dalam rangka keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama 15 tahun Dana Otsus (2002-2017) digelontorkan dengan total Rp 68 Triliun lebih.

Apakah sudah memberikan wujud peningkatan kapasitas orang asli Papua (OAP) ataukah hanya menguntungkan sekelompok kecil para pejabat yang pernah berkuasa?  Apakah Otsus yang lebih umum dipahami sebagai sejumlah dana besar setiap tahun bagi Papua sudah diwujudnyatakan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, transportasi yang lebih baik, dan seterusnya? Bahasa sederhanya: Apakah Otsus sudah berguna bagi orang asli Papua di kampung-kampung pedalaman? Apa saja yang telah dihasilkan Otsus selama ini?

Pemerintah semestinya memberikan informasi atas klaim pembangunan yang telah menghabiskan triliunan rupiah atas nama otsus itu kepada masyarakat luas dengan bahasa yang bisa dipahami banyak pihak. Ini merupakan bagian dari transparansi tanggungjawab Otsus Provinsi Papua. Semakin banyak warga yang memahami Otsus Papua, artinya semakin berhasil kerja-kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Semakin banyak suara minor dari masyarakat atas penggunaan dana Otsus, artinya semakin tinggi gap (jurang) antara harapan yang dicita-citakan bersama dengan realisasi Otsus oleh Pemerintahan Provinsi Papua.

Salah satu lembaga yang sangat penting dan menjadi bagian dari Pemerintahan Provinsi Papua adalah BPBD Provinsi Papua, yaitu lembaga yang diamanatkan UU No.24/2007 untuk menjaga warga negara dan masyarakat di Papua aman dari ancaman bencana, melalui upaya-upaya program pengurangan risiko bencana mulai dari peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, baik bagi para petugas, praktisi, analis sampai akademisi, dan yang terutama adalah bagi setiap warga masyarakat yang berada dalam situasi ancaman bencana. Selain membangun kapasitas sumberdaya manusia, BPBD juga dimandatkan untuk membangun kelembagaan (organisasi) yang mampu mengkoordinasikan semua pihak, baik sektor swasta ataupun kelompok-kelompok masyarakat. Karena prinsip dasar mengelola program kebencanaan adalah ‘Semua Terlibat, Semua Selamat'.

Kita tidak ingin lagi terjadi korban 55 jiwa akibat gempa bumi di Nabire 2004, dan menunggu terjadi korban ratusan jiwa akibat gempa dan tsunami di wilayah Nabire; atau menunggu 2500 orang lebih yang tinggal di pinggir pantai sepanjang Holtekamp sampai Hamadi dihantam tsunami; atau hancurnya instalasi perusahaan listrik dengan 100 orang lebih pekerja di Holtekamp bagian timur. Apakah kasus kematian bayi karena malnutrisi dan penyakit campak di Asmat tetap akan dibiarkan terjadi? Apakah ratusan nelayan di Distrik Waan di Merauke dibiarkan saja terancam dari keterbatasan bahan pangan karena ancaman Rob dan perubahan iklim? Apakah masyarakat yang tinggal di sepanjang tepi sungai di Mamberamo Raya dibiarkan saja menghadapi ancaman banjir air pasang yang memberikan ancaman kehidupan dari buaya dan penyakit endemik bawaan banjir Rob? BPBD dibentuk untuk membantu kita semua lebih siap menghadapi semua ancaman bencana tersebut.

Sejalan dengan tujuan Otsus tersebut, maka BPBD seharusnya bisa menjadi lembaga pemerintahan yang terdepan dalam setiap program dari instansi, badan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD),TNI, Kepolisian dan lembaga lainnya. Begitu penting perannya, maka BPBD dalam Undang-Undang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah, yang pelaksanaan sehari-harinya diperankan seorang Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD.  Dalam kondisi darurat bencana, Sekda mengambil peran utama sebagai komando dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dalam penanganan bencana, yang mengkoordinir semua elemen yang ada dalam respon tanggap darurat, dan seterusnya.
Analisis pengurangan risiko bencana seharusnya menjadi arus utama (mainstreaming) dalam setiap perspektif membangun program di segala bidang. Menjadi catatan penting dalam kajian alokasi anggaran pemerintahan oleh Tim Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (PT-PRB) Papua, bahwa BPBD Papua hanya 49%  programnya terkait pengurangan risiko bencana, yang semestinya 100%.
Dalam pemaparan hasil kajian Tim Forum PT-PRB Papua oleh Elisabeth Victor Wambrauw,PhD. dari Universitas Cenderawasih di Grand Abe, 28 Mei 2018, bahwa dari 17 OPD yang diteliti baru 7 OPD yang kegiatan programnya 50% lebih terkait dengan aspek kebencanaan. OPD itu adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (81,98%), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (78,61%), Dinas Ketahanan Pangan(77,01%), Dinas Kehutanan(62,45%), Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup(53,25%), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(53,14%), dan Dinas Perkebunan(51,69). Dan kemudian baru disusul BPBD Papua(49,15%).

Pertanyaan ditujukan kepada BPBD mengapa lembaga yang menangani bidang kebencanaan secara khusus justru peruntukan anggarannya hanya 49 persen untuk pengurangan risiko bencana? Pertanyaan lebih riil adalah berapa jumlah orang yang sudah dikapasitasi oleh BPBD Papua? Berapa orang asli Papua (OAP) yang sudah memahami apa itu BPBD? Berapa jumlah sekolah, rumah sakit, kampung, kelurahan, kantor, ormas, unit gereja dan seterusnya yang sudah dikapasitasi tentang managemen kebencanaan.          
Dana yang berlebihan akan menjadi sia-sia bila penggunaannya tidak pada road map yag jelas untuk mencapai hasil yang maksimal. Misalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak dokumen kajian risiko bencana dilakukan tanpa adanya pelibatan masyarakat dalam unit terkecil yang disebut masyarakat kampung/kelurahan atau organisasi kelompok adat. Idealnya kajian itu berangkat dari komunitas kampung/ kelurahan tersebut kemudian dikumpulkan dalam satu distrik, kemudian satu kabupaten dan menjadi dokumen utuh tingkat provinsi.

Dari dokumen kajian itulah maka bisa dibangun rencana-rencana kontijensi yang komprehensif di tingkat provinsi, bahkan dokumen ini bisa dijadikan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah.  Oleh karena itu, BPBD Provinsi dan kabupaten sebaiknya memulai dengan kegiatan-kegiatan program yang terkait langsung dengan masyarakat di kampung, seperti program DESTANA-Desa Tangguh Bencana--sebagaimana yang dipromosikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak 2014. Ataupun program sekolah aman (Safe School) dan mengembangkan kelompok-kelompok relawan kebencanaan, contoh yang baik adalah kaderisasi relawan Palang Merah Indonesia (PMI).

Dengan demikian masyarakat merasakan manfaatnya langsung; orang asli Papua bertambah kapasitasnya tentang pengelolaan ancaman bencana secara langsung dari BPBD sebagai pemegang amanat untuk mengkapasitasi warga negara dalam menghadapi ancaman bencana, maupun hidup dalam keharmonisan dengan bencana yang sering terjadi.

Berapa dana Otsus yang digunakan untuk kepentingan upaya pengurangan risiko bencana? Mungkin perlu kajian tersendiri dari Tim Forum PT-PRB Papua. Sudahkan dana Otsus memberikan manfaat langsung bagi korban-korban bencana yang terjadi sejak 2002 hingga sekarang? Belum ada data yang terpublikasikan.
Keberhasilan BPBD dalam menjalankan amanatnya dapat dilihat dari seberapa luas warga masyarakatnya-orang asli Papua (OAP)--mengenal BPBD dan memahami apa yang terkait dengan ancaman dan bencana yang mungkin terjadi di lingkungannya? Apakah Saudara sudah mengenal apa yang dikerjakan oleh BPBD di sekitar tempat tinggalmu?
Inilah tugas dan tanggung jawab yang begitu berat dari BPBD Provinsi Papua dan juga BPBD daerah untuk menjawab banyak pertanyaan tersebut, melalui perencanaan yang startegis, peningkatan kinerja dan capaian yang terukur, membangun jaringan kerja, pelibatan masyararat langsung, dan membumikan semua aktivitasnya, karena sasaran utamanya adalah ketangguhan kapasitas setiap orang asli Papua khususnya dan masyarakat di Papua pada umumnya. Bagi staff BPBD, sudahkah saudara dikenal masyarakat luas sebagai pembawa pengetahuan tentang kebencanaan?
 
Akhir kata, Pengejawantahan nilai-nilai Pancasila sesungguhnya menempatkan kemanusiaan dalam keadilan yang sosiologis sekaligus transendental; Otsus dan BPBD Papua merupakan sarana memanusiawikan manusia itu sendiri. Refleksi hari lahir Pancasila sebagai rumah kita bersama, 1 Juni (1945-2018), yang baru ditetapkan sebagai hari besar nasional pada tahun 2016.(*)

Penulis:Djuneidi Saripurnawan, Senior Program Officer-TATTs Program for Papua-Mercy Corps Indonesia, alumnus Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), dan Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta  
 

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  FWD Life Gandeng Special Olympics Indonesia untuk Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Intelektual di Semarang – PT FWD Life Indonesia (FWD Life), pelopor asuransi jiwa berbasis digital di Indonesia, telah meresmikan kerja sama dengan Special Olympics Indonesia (SOIna) pada 18 April 2018 lalu. Setelah peluncuran kerja sama, FWD Life kemudian menggelar roadshow perdana di Bandung pada
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia