KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
 
KabarIndonesia - Jakarta,  Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat ekologis yang mengancam kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu Walhi bersama rakyat pengelola sumber daya alam, organisasi masyarakat sipil, dan unsur lainnya mendesak pemerintah kini dan ke depan menjalankan dan
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Jatuh Cinta Kepada Telaga 26 Nov 2017 11:31 WIB

Dunia Imitasi 23 Nov 2017 15:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

Freeport, Oh Freeport
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 04-Okt-2017, 15:01:04 WIB

KabarIndonesia - Pada 29 Agustus 2017, Negosiasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Freeport mendapat hasil. Freeport melepas 51% sahamnya, artinya usaha tambang emas di ujung kepulauan Nusatara itu telah tunduk pada Undang-undang negara Indonesia. Mendapat berita itu, sontak saja publik beranggapan bahwa Freeport sudah menyerah, tunduk pada pemerintah Indonesia. Rakyat pun senang dengan keputusan tersebut, setelah bertahun-tahun lamanya menunggu tanpa ada kepastian dan komitmen yang jelas dari Freeport. 

Pengumuman terkait kesepakatan hasil negosiasi antara Freeport dengan Pemerintah itu disampaikan secara bersama-sama antara Menteri ESDM dan CEO Freeport. Dengan pernyataan bersama seperti itu, semuanya menjadi lebih jelas dan tidak bisa diragukan lagi. Freeport setuju melepas 51 persen sahamnya. Apa alasannya? “Saya ingin menekankan kesediaan kami untuk melakukan divestasi 51 persen dan untuk membangun smelter adalah konsesi dan kompromi utama dari pihak kami. Kami menghargai kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” ucap Adkerson, CEO Freeport kala itu.

 

Menghargai kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Itu sebuah kalimat yang sangat besar maknanya. Sehingga sebagian orang beranggapan bahwa Freeport baru bisa tunduk pada Jokowi. Dapat diartikan bahwa pemerintah yang sekarang lebih disegani dari sebelumnya, dan seterusnya. Itu sah-sah saja, sebab memang dikatakan oleh CEO Freeport.

 

Dan memang seharusnya divestasi 51 persen saham itu sudah selesai beberapa tahun yang lalu. tapi mundur mundur dan gagal. Bisa karena pemerintah sebelumnya kurang dihargai, atau memang Freeportnya yang belut. Namun belum selesai kita merayakan “kemenangan” atas Freeport, sebab sebelumnya mereka mengancam akan menyeret Indonesia ke arbitrase internasional, beberapa hari ini beredar surat Adkerson terkait penolakan mekanisme divestasi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia.


Adkerson menilai bahwa proposal yang disampaikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport dan pemerintah. Setidaknya ada lima poin yang tertulis secara jelas di dalam surat. Di antaranya divestasi saham Freeport, hitungan divestasi saham, mekanisme peralihan saham, hak dari pemerintah dan kemudahan mengakses data. 

Freeport memang telah setuju untuk melepas 51 persen sahamnya kepada pemerintah. Namun ternyata Freeport juga tidak mau melepas saham begitu saja. Mereka ingin agar nilai saham mereka dinilai sampai 2041, sementara pemerintah Indonesia hanya mau menilai sampai pada 2021, selesai masa kontrak Freeport. 

 

Selain itu pemerintah inginnya proses divestasi dilakukan oleh Indonesia, sementara Freeport hanya mau melalui IPO dan dalam kontrol Freeport.

 

Secara objektif, memang sah saja Freeport ingin menyeleksi atau memilih pemegang sahamnya. Sebab jika tidak, atau jatuh pada tangan yang salah, maka Freeport secara otomatis dalam masalah besar. Namun dari kacamata liciknya, jika proses divestasi dilakukan atau dikendalikan oleh Freeport, maka prosesnya bisa merugikan Indonesia. Sebab Freeport bisa saja main mata dengan beberapa politisi kita yang bisa mengamankan posisinya selama di Indonesia.

 

Hal ini diungkapkan mengingat sikap dan prilaku para oknum pejabat yang rada rakus kekuasaan dan harta.Freeport juga boleh saja berharap agar nilai sahamnya dinilai sampai 2041, kalau saya yang punya Freeport, maunya dinilai sampai tahun 2041 saja. Supaya semakin besar nilai sahamnya dan keuntungan yang didapat juga besar, meski aktifitas bisnis di masa depan belum tentu berjalan lancar.

 

Namun secara adil harus kita katakan bahwa Freeport adalah perusahaan yang selama ini terlalu dimanja, terlalu berani menantang pemerintah sampai mau menggugat ke arbitrase internasional. Untung Presidennya Jokowi, untung menterinya Jonan, jadi Indonesia tidak takut dan malah menantang balik pernyataan Freeport saat itu. Buktinya mereka tidak berani apa-apa. Meminta pemerintah menghitung nilai saham hingga 2041 adalah permintaan yang keterlaluan.

 

Mengapa?, sebab yang memberi ijin perpanjangan adalah pemerintah Indonesia. Dan menurut Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara, artinya, bukan dikuasai oleh pihak asing.Satu-satunya alasan mengapa Indonesia masih mau bernegosiasi dengan Freeport dan dipertahankan, adalah upaya menjaga stabilitas ekonomi, agar tidak ada masa transisi yang lama sehingga mengharuskan pekerjanya cuti sementara. Tapi kalau Freeport tetap ingin menggunakan cara-cara lama, main ancam dan licik, mungkin Jonan akan balik memberikan ancaman.
Namun jika pemerintah Indonesia malah menyetujui kemauan Freeport dengan menghitung nilai sahamnya hingga 2041, maka Indonesia harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dan bahkan terancam rugi.


Freeport yang ingin sahamnya dihitung berdasarkan metode fair market value, mengharuskan kita juga menilai cadangan emas dan masa kontrak sampai 2041. Sehingga nilai sahamnya berada di kisaran 15,9 miliar USD atau setara dengan 211 triliun rupiah. Jika pemerintah ingin mengambil 51% sahamnya, maka kita harus siapkan sekitar 107 triliun. Sangat fantastis bukan?
Dan hal ini tentu dapat diartikan sebuah kelicikan, mengapa?Karena kontrak sampai 2041 itu dari Indonesia, sementara cadangan emas yang ada di dalam wilayah Freeport juga punya Indonesia. Mengapa kita harus membeli kontrak yang kita buat sendiri? Mengapa kita harus membeli sumber daya alam milik kita sendiri?
 

Saya ingin mengajak publik Indonesia untuk mengawal kasus dan kebijakan ini. Jangan sampai pemerintah melakukan blunder atau mau dibodoh-bodohi Freeport. Dibandingkan harus membeli kontrak yang kita teken sendiri, atau membeli sumberdaya alam milik kita sendiri, saya pikir lebih baik kita ribut sebulan dua bulan dalam masa transisi dari Freeport ke perusahaan lain, baik dari BUMN atau bukan.


Kita jangan membiarkan pemerintah jalan sendiri dan terjerumus oleh jebakan Batman yang mungkin sedang disusun oleh para oknum jahat di negeri ini. Dan kita jangan pernah mengizinkan pemerintah untuk lakukan hal yang sangat blunder, yaitu membeli sumber daya alam sendiri dan membeli barang milik sendiri.(ditulis Frans Samosir, mulajadinews.com). (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017oleh : Rohmah Sugiarti
16-Des-2017, 22:18 WIB


 
  Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama main dealer di 36 kota Indonesia gelar kembali Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki (KAWIR). KAWIR pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Kali ini
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia