KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
 
KabarIndonesia - Jakarta,  Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat ekologis yang mengancam kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu Walhi bersama rakyat pengelola sumber daya alam, organisasi masyarakat sipil, dan unsur lainnya mendesak pemerintah kini dan ke depan menjalankan dan
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Jatuh Cinta Kepada Telaga 26 Nov 2017 11:31 WIB

Dunia Imitasi 23 Nov 2017 15:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Fatwa Haram MUI

 
OPINI

Fatwa Haram MUI
Oleh : Ki Semar | 31-Jan-2009, 01:19:17 WIB

Perlu dibentuk lembaga kontrol untuk menghindari subyektifitas fatwa yang dikeluarkan MUI!

KabarIndonesia - Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan pusat organisasi Islam yang ada di Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa tentang suatu masalah yang mengancam persatuan umat Islam, menyimpangnya aqidah Islam, bahkan keputusan pemerintah yang dianggap menyimpang dari aqidah dan hukum Islam. Hal ini di laksanakan secara tegas saat MUI di bawah kepeimpinan H. Abdul Malik Karim Amarullah (Hamka).

Kepengurusan MUI terdiri dari utusan berbagai organisasi Islam yang ada di Indonesia agar menimbulkan keserasian dan rasa kebersamaan di antara masing-masing pengurus. Lembaga ini memiliki jaringan yang cukup luas, mulai dari Pusat, Provinsi, sampai Kabupaten. Tujuannya untuk memperluas pemantauan atas kondisi masyarakat, khususnya umat Islam, di daerah-daerah.

Secara teori dasar disebutkan bahwa warna kebijakan dan tujuan suatu organisasi banyak dipengaruhi oleh siapa yang duduk dalam kepengurusan organisasi tersebut. Itulah sebabnya setiap pergantian kepengurusan suatu organisasi sangat berpengaruh pada maju-mundurnya organisasi tersebut. Hal ini ini juga menimpa MUI sebagai organisasi terbesar umat Islam di Indonesia.

Kenyataannya akhir-akhir ini sering kali MUI mengeluarkan fatwa yang menimbulkan keresahan umat Islam di Indonesia. Yang lebih meresahkan adalah adanya gejala ekspansi wewenang yang dilakukan oleh MUI. Di antaranya, MUI terlalu sering membuat fatwa yang seharusnya menjadi areal hukum lembaga lain.

Dua fatwa MUI yang baru saja dikeluarkan belum lama ini hanyalah sedikit contoh dari banyak lainnya yang jelas melanggar areal kerja lembaga lain serta memiliki kelemahan argumen dasar dalam penetapannya. Sebut saja fatwa mengharamkan Golput dan fatwa mengharamkan menikahi teman sekantor. 

Adapun landasan dasar analisa yang akan digunakan untuk mengupas kedua contoh fatwa tersebut di atas adalah 1) Hukum Islam, yang bersifat universal---tidak mengenal batasan tempat dan waktu; 2) Unsur manfaat dan mudharat (menjadi pertimbangan utama); 3) Hukum yang menyangkut haram, halal, mubah, makruh adalah bersifat statis---hanya kondisi yang sangat darurat yang dapat membuat elastis hukum-hukum tersebut.


Fatwa Haram Golput

Perlu diingat bahwa menentukan pilihan merupakan hak asasi manusia. Akal dan fikiran yang dimiliki manusia merupakan bekal dari Allah SWT agar manusia dapat menentukan sebuah pilihan. Termasuk di dalamnya untuk memilih atau tidak memilih anggota DPR dan juga presiden apabila dalam pandangannya calon-calon yang tersedia tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing individu para pemilih itu.  

Fatwa MUI mengharamkan Golput justru mengarah pada dua hal. Pertama, menggiring umat islam bersikap munafik karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Padahal munafik merupakan salah satu bagian dosa besar. Apakah MUI tidak paham status orang munafik di hadapan Allah SWT? Atau MUI sendiri telah menjadi lembaga yang munafik karena mengeluarkan fatwa yang pada dasarnya dikeluarkan secara 'terpaksa'---ada pesanan politik?

Kedua, fatwa Golput haram dikeluarkan untuk menghindari pemilihan ulang yang tentu saja hal ini akan menguras biaya tambahan pihak tertentu, khususnya para Capres, Cawapres dan Parpol peserta Pemilu. Apabila hanya itu tujuannya, mengapa harus mengobral kata 'haram'?

Seharusnya MUI bergandeng tangan dengan KPU untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang pentingnya partisipasi masyarakat, khususnya umat Islam, dalam Pemilu!


Fatwa Menikahi Teman Sekantor

Aturan tentang masalah ini seharusnya merupakan wewenang Manajemen dan Serikat Pekarja yang ada di masing masing perusahaan, bukan wewenang MUI!

Kalau memang membuat fatwa merupakan target kuantitas kepengurusan MUI dan mencegah terjadinya kegagalan membuat produk UU seperti yang dialami anggota DPR, maka buatlah fatwa, semisal yang berbunyi "Haram bagi pengusaha yang mengabaikan hak para buruhnya!"---mungkin itu malah akan jauh lebih bermanfaat bagi para buruh yang sebagian besar adalah umat Islam.

Apabila MUI berani berhadapan dengan pengusaha yang berkantong tebal, atau yang lebih hebat lagi, beranikah MUI memberi fatwa bagi para penegak hukum di Indonesia yang, semisal, berbunyi: "Wajib hukumnya memotong tangan umat muslim yang melakukan tindak pidana korupsi!". 

Ah, jangan-jangan fatwa yang tegas seperti ini tidak akan pernah dikeluarkan karena tidak membawa keuntungan materi bagi para pengurus MUI? Maka jangan heran jika belakangan ini terlontar pertanyaan: berapa banyak MUI dibayar oleh para 'pialang politik' untuk sebuah fatwa?

Kalau demikian praktisnya pertimbangan sebuah fatwa, maka bolehlah jika sebagian besar umat islam yang justru merasa lebih banyak dirugikan lantas menerbitkan fatwa yang berbunyi: "Haram bagi pengurus MUI membuat fatwa berdasarkan pihak tertentu!".


Mahkamah Fatwa

Guna menghindari subyektifitas fatwa yang dikeluarkan MUI, serta mencegah MUI menjadi sayap pihak tertentu barangkali ada baiknya untuk segera dibentuk Lembaga Kontrol untuk setiap fatwa yang dikeluarkannya. Salah satu alternatifnya adalah membentuk Mahkamah Fatwa. Sistem kerjanya bisa meniru Mahkamah Konstitusi.

Dengan terbentuknya lembaga semacam ini maka masyarakat atau siapapun yang merasa dirugikan oleh fatwa yang dikeluarkan MUI dapat mengajukan Uji Materi Fatwa kepada Mahkamah Fatwa. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi ketenangan umat Islam di Indonesia. Terlebih isu keagamaan telah menjadi bahan bakar terbaik untuk menimbulkan keresahan dan kekacauan di negeri ini.


* Foto: Flickr.com/Ami Ibrahim


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/  
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com 
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: http://kabarindonesia.com//

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017oleh : Rohmah Sugiarti
16-Des-2017, 22:18 WIB


 
  Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama main dealer di 36 kota Indonesia gelar kembali Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki (KAWIR). KAWIR pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Kali ini
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia