KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPresiden Jokowi: Awasi Penyaluran Bansos, Libatkan KPK, BPKP Dan Kejaksaan oleh : Danny Melani Butarbutar
19-Mei-2020, 13:27 WIB


 
  KabarIndonesia Mengutip infoKABINET.id, dikabarkan bahwa terkait penyaluran bansos terkait pandemi covid-19 yang ditengarai salah sasaran dan diduga disalahgunakan, Presiden Jokowi secara tegas meminta untuk diawasi.

“Untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, BPKP, atau dari Kejaksaan. Kita
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Melawan Hoax Virus Corona 21 Mei 2020 15:19 WIB


 
Aroma Kematian 09 Mei 2020 13:56 WIB

Selamat Malam Kehidupan 25 Apr 2020 14:27 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

Danau Toba Menuju Kawasan Wisata Kelas Dunia Yang Bersih Dan Sehat
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 10-Aug-2019, 05:56:39 WIB

KabarIndonesia - Adanya mimpi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Danau Toba sebagai salah satu obyek wisata kelas dunia ternyata mendapat respon positip dari berbagai kalangan masyarakat yang sehari-harinya hidup di kawasan danau vulkanik ini. Demikian juga Edison Manurung, SH., MM., Ketua Umum Komite Pembentukan Provinsi Danau Toba (KPDT) yang secara gamblang dan tegas menyatakan: "mimpi Presiden Jokowi harus menjadi impian bersama dan sejatinya harus didukung penuh oleh semua pihak, tanpa terkecuali." Penegasan ini disampaikannya usai menggelar rapat bersama Dewan Pakar KPDT yang dilaksanakan di ruang dekan Fakultas Hukum UKI, Jumat (2/8) dalam rangka mempersiapkan sebuah seminar terkait pengembangan kawasan Danau Toba. Menurutnya, sejak lama berbagai komunitas elemen masyarakat selalu menyampaikan adanya masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan wilayah yang sedang diusulkan menjadi anggota UGG ini. Edison tidak menampik berbagai pernyataan berbagai pihak atas terecemarnya Danau Toba, bahkan oleh pihak Bank Dunia. "Salah satu yang harus dikritisi adalah keberadaan keramba jaring apung (KJA) yang dinilai telah meresahkan dan membuat air Danau Toba menjadi tercemar. Bahkan terjadi pendangkalan dengan surutnya debit air." ujar Edison Manurung kepada pewarta media ini. Mantan Ketua Umum KNPI ini pun menginformasikan bahwa KPDT berencana menggelar diskusi di Gedung DPD RI, Jakarta, 18 September mendatang, dengan menghadirkan sejumlah narasumber untuk mengkaji masalah pencemaran dan perusahaan-perusahaan yang selama ini berkegiatan KJA di sekitar Danau Toba. “Kita ingin Danau Toba bersih dan sehat. Kita akan lakukan kajian komprehensif. Kalau keberadaan KJA meresahkan, ya ditutup saja. Atau minimal dicarikan lokasi yang benar-benar sesuai dan menggunakan metode yang tidak mencemarkan lingkungan. Hal lain mungkin juga perlu kajian keberadaan KJA milik petani lokal, juga lapangan kerja ribuan karyawan perusahaan” ujar Edison Manurung. KPDT juga berharap penataan kawasan Danau Toba dapat dilakukan dengan hasil yang maksimal diantaranya menjadi kawasan pariwisata internasional dan mendunia. “Untuk itu, perlu ada masukan dari para pakar dan masyarakat yang peduli terhadap pembangunan Danau Toba dan kawasannya,” imbuh Edison. Terkait dirinya selaku Ketua KPDT, dengan diplomatis dikatakannya, bahwa sesungguhnya keinginan (bersama) membentuk provinsi Danau Toba (Prodato) tak lain juga merupakan bagian dari upaya melestarikan Danau Toba, selain berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Danau Toba. Sementara itu, Edison menginformasikan bahwa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi setuju tidak ada KJA di Danau Toba. Pada bulan April 2019 yang lalu Edy telah memperingati perusahaan AFN dan beberapa waktu sebelum kunjungan presiden, pihakya telah secara khusus menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk melakukan kajian terpadu terhadap keberadaan KJA di Perairan Danau Toba. Gubernur Sumut menegaskan bahwa perlu ada upaya-upaya terintegrasi, khususnya terhadap sumber pencemar utama, yakni kegiatan KJA dan kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah baik sampah maupun limbah cair lainnya. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumut juga meminta kementerian terkait bisa segera melakukan pengkajian dan pembahasan mengenai pemulihan kualitas lingkungan di perairan Danau Toba.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Saus Sate Indonesia Buatan Thailandoleh : Fida Abbott
22-Mar-2020, 03:07 WIB


 
  Saus Sate Indonesia Buatan Thailand Saus sate Indonesia ini saya temukan di toko kelontong daerah Chester, negara bagian Pennsylvania, AS. Harganya turun drastis dari $6.99 menjadi $0.99. Jumlahnya banyak sekali yang disetok di rak. Senang melihat salah satu saus terkenal Indonesia dijual di AS. Sayangnya,
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
MANG UCUP ITU CHINA BANANA 28 Jan 2020 00:52 WIB

 

 

 

 

 

 
BACA ALKITAB ITU MENYEHATKAN 23 Mei 2020 12:40 WIB


 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia