KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
 
KabarIndonesia - Jakarta,  Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat ekologis yang mengancam kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu Walhi bersama rakyat pengelola sumber daya alam, organisasi masyarakat sipil, dan unsur lainnya mendesak pemerintah kini dan ke depan menjalankan dan
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Jatuh Cinta Kepada Telaga 26 Nov 2017 11:31 WIB

Dunia Imitasi 23 Nov 2017 15:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Calon Independen Bukan Pelarian Politik

 
OPINI

Calon Independen Bukan Pelarian Politik
Oleh : Azzam Miftah | 08-Okt-2017, 08:06:45 WIB

KabarIndonesia - Kajian atas latar belakang calon independen dalam pilkada sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak ditetapkannya Perpu No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang kemudian direvisi menjadi UU No. 1 tahun 2015, ditetapkan bahwa calon independen untuk calon Gubernur harus mendapatkan sedikitnya 6,5% dari jumlah penduduk, jika jumlah penduduk lebih dari 12 juta. Kalau jumlah penduduknya kurang dari 12 juta dan lebih dari 6 juta, maka suara yang harus dikumpulkan sebanyak 7,5 %. Sedangkan jika jumlah penduduknya lebih dari 2 juta dan kurang dari 6 juta, maka suara yang harus dikumpulkan sebanyak 10 % dari jumlah penduduk.
Ketentuan diatas jelas sekali merugikan beberapa pihak yang salah satunya Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), yang kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghasilkan beberapa keputusan yakni jumlah dukungan bukan didasarkan dari jumlah penduduk melainkan hanya dari total daftar pemilih tetap pada pemilu sebelumnya. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi calon independen atau perseorangan yang maju dalam Pilkada tanpa harus menggunakan perahu partai dengan sejumlah mahar.
Sosok yang muncul dari jalur independen bebas dari tekanan politik, karena tak berafiliasi partai tertentu. Terlihat lebih bersih karena jauh dari interpensi kepentingan Parpol. Ketika satu kandidat independen memenangkan pemilu ia tidak akan tersandera dengan kepentingan satu kelompok politik, ongkos politik pun mampu ditekan karena kreatifitas dalam mencari dana kampanye dituntut lebih bagi calon independen. Calon independen tentu harus rasional dalam mengukur peluang mereka agar sanggup memenangkan kontestasi pemilu. Bila melihat dana yang begitu besar untuk kampanye, mereka dituntut kreatif dan inovatif dalam menggalang dukungan.Kandidat ini memang bisa jadi menu utama bagi mereka yang tak terlalu percaya lagi dengan kinerja partai politik. Tentu calon independen bukan sebuah pelarian politik, namun lebih sebagai calon yang punya karakteristik disukai oleh masyarakat berdasarkan ciri tertentu, misalkan bersih, berdedikasi tinggi, idealis, dekat dengan masyarakat dan memiliki prestasi yang bagus.

Tolak ukur dari itu semua bisa muncul akibat dari ketidak percayaan publik pada produk-produk pemilu yang menghasilkan pejabat korup. Sehingga calon independen bisa menjadi satu pilihan utama bagi masyarakat yang tentu menginginkan perubahan struktur politik atau pemerintahan di daerah mereka masing-masing. Bagi-bagi keuntungan untuk "sponsor" politik memang bisa ditekan oleh sang "independen" sejati. Dengan kata lain mereka yang independen hanya berbakti pada sponsor utama, yakni rakyat sebagai pemilih.
Setelah UU No. 32 tahun 2004 diubah menjadi UU No. 12 tahun 2008 peta model kontestasi politik yang berganti. Pemimpin daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota boleh memilih pemimpinnya secara langsung walaupun tanpa kendaraan partai. Beberapa pihak melihat ini sebagai upaya de-parpol-isasi, seperti pencalonan Ahok beberapa waktu yang lalu sebelum Pilkada Jakarta 2017 berlangsung. Namun banyak pihak juga ikut mendukung terbentuknya satu kepemimpinan daerah yang muncul dari kandidat tak ber-partai. Optimisme muncul dari kandidat independen karena beberapa hal, misal tidak tersandera urusan politik kelompok tertentu, lebih transparan dan akuntabel serta prestasi yang gemilang karena terukur berdasarkan prestasi tertentu atau track record yang baik.
Pilihan dari kandidat independen juga ikut menjawab tantangan masyarakat yang melihat kader partai tidak berhasil menunjukkan kinerja memuaskan. Selain itu beberapa kali oknum pejabat yang berasal dari partai tertentu juga terlibat korupsi menambah keraguan publik. Maka dari itu opsi kandidat independen diharapkan mampu menjawab beberapa alasan-alasan tersebut dan bukan hanya sekedar pilihan alternatif semata.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017oleh : Rohmah Sugiarti
16-Des-2017, 22:18 WIB


 
  Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama main dealer di 36 kota Indonesia gelar kembali Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki (KAWIR). KAWIR pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Kali ini
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia