KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalRudiantara: 4,6 Juta UMKM Sudah Online oleh : Sesmon Toberius Butarbutar
15-Nov-2017, 21:01 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan berdasarkan data terdapat 4,6 juta UMKM dari target delapan juta UKM hingga 2019 telah masuk akses online.

"Kami punya target mengonlinekan delapan juta UMKM hingga tahun 2019, namun sekarang baru
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Hujan Tak Pernah Sendiri 13 Nov 2017 20:13 WIB

Ada Saat 08 Nov 2017 13:32 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

Andai Ahok Menang, Jakarta Guncang?
Oleh : Chairil Makmun | 25-Apr-2017, 21:03:59 WIB

Kabarindonesia - Jakarta, Pasangan calon gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta Ahok/Djarot tumbang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 19 April 2017. Menurut hasil hitung cepat, kursi mereka direbut Anies/Sandi.

Kekalahan petahana mengundang tanda tanya besar, sebab elektabilitas Ahok secara pribadi cukup tinggi. Sejak awal 2016 mayoritas survey menempatkan elektabilitasnya pada kisaran 40%-47%. Ini masih ditambah relawannya yang cukup militan, antara lain Teman Ahok, yang dapat mengumpulkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) satu juta warga.

Perlu juga dicatat, elektabilitas tinggi Ahok itu tanpa dukungan partai politik. Masyarakat meyakini, dipasangkan dengan siapa pun, dia menang. Prediksi pengamat dan pakar politik pun sama.

Keyakinan makin tebal ketika pencalonan gubernur/wagub dibuka secara resmi, Ahok dipasangkan dengan Djarot yang sama-sama petahana dan didukung empat partai: PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Hitungan teoritisnya, kalau Ahok pribadi saja sudah mengantongi elektabilitas minimal 40%, berarti pasangan Ahok/Djarot hanya kekurangan maksimal 10,5% untuk dapat menang dalam pilkada. Jika dibagi rata kepada empat partai pengusung, rata-rata tiap partai hanya perlu berkontribusi sekitar 2,7%. Sebuah angka yang sangat kecil.

Bagi PDIP yang kader dan simpatisannya di Jakarta jutaan orang, jangankan cuma 2,7%, kontribusi 10% pun rasanya amat gampang. Jika ditambahkan kader dan simpatisan Golkar, Nasdem, dan Hanura, maka Ahok/Djarot diperkirakan bakal mudah menundukkan para penantangnya. Jadi, sangat beralasan jika relawan dan pendukung Ahok/Djarot begitu optimis dapat menang hanya dalam satu putaran. Optimisme ini didukung fakta realitas  teoritis.

Sayang, Ahok terpeleset lidah tentang Al Maidah 51 yang berimplikasi pada penistaan agama. Lantas, isu ini di-blow up (diledakkan) menjadi berskala nasional. Ahok pun diserang dari delapan penjuru, bukan saja oleh warga ibukota melainkan juga muslim di luar Jakarta.

Upaya Melengserkan Jokowi
Menurut kabar yang beredar, momentum penistaan agama yang empuk ini dimanfaatkan oleh kalangan elit nasional yang terdiri atas persekongkolan para jenderal purnawirawan, saudagar, politisi murni, dan politisi berkedok agamawan. Mereka punya agenda sendiri dalam memanfaatkannya. Mereka membonceng di kasus Al Maidah. Kasus yang seketika menjadi isu nasional sesungguhnya ditujukan bukan untuk menjegal Ahok semata, tapi lebih jauh dari itu, juga menyasar penumbangan Jokowi. Ahok dijadikan kamuflase dan "kompor" untuk "membakar" umat Islam yang telanjur marah karena merasa agamanya dinista.

Almaidah dan Ahok dijadikan entry point atau pintu masuk aksi massa. Tak heran, di tengah gerakan massa 4 November 2016 atau Aksi 411 terjadi propaganda yang menyerang pemerintahan Jokowi. Di tengah unjuk rasa, ada yang berteriak ingin menurunkan Presiden, berikutnya, isu ini diviralkan ke akar rumput. Alasan yang dikemas adalah karena melindungi Ahok si penista agama, Jokowi layak dilengserkan.

Elit nasional ini tidak turun tangan langsung. Mereka mengirim "pasukan" untuk menyusup di tengah massa ormas-ormas penggerak aksi bela agama seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), dan Forum Ummat Islam (FUI). Pada Aksi 411 teriakan pelengseran Jokowi digaungkan.

Gerak elit ini menjadi terlindung aman karena seolah-olah "dibela" oleh Senayan (baca: DPR) dan pengamat politik. Tatkala Polri menangkap sebelas tokoh pada pagi hari 2 Desember 2016 (hari Aksi 212), atas dugaan makar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengamat politik langsung menghajar Polri dengan melontarkan kritik pedas. Salah satu kritik mereka adalah Polri bertindak represif seperti zaman Orde Baru.

Siapa sih elit nasional yang menggoyang Jokowi ini? Menurut kabar, mereka adalah barisan sakit hati yang terbagi atas empat kategori. Pertama, jenderal purnawirawan dan politisi yang "merasa" berjasa mengantarkan Jokowi ke kursi RI-1 tapi tak kebagian "kue" kekuasaan. Kedua, politisi dan saudagar pemburu rente, atau pencari komisi proyek, yang semua proyek mereka dijegal Jokowi. Ketiga, saudagar yang bisnisnya terganggu karena Jokowi tak bisa diajak "main" sehingga pejabat lain takut kongkalikong dengan mereka. Keempat, politisi berkedok agamawan yang haus kekuasaan.

Jokowi  mencium aroma "gerakan bawah tanah" ini, sebab sebagai Presiden dan Kepala Negara dia punya perangkat dan aparat yang memang bertugas melacak gerakan ini. Itu sebabnya, dia melakukan konsolidasi ke semua angkatan di Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan TNI siap membela dan melindungi Presiden dan Kepala Negara. Kalau ada upaya nyata untuk melengserkan Jokowi secara inkonstitusional, Gatot bersama TNI siap terjun di garda muka.

Itu sebabnya, gerakan 411, 212 (2016), 212 (2017), dan 313 dapat diredam tidak bereskalasi menjadi gerakan rakyat di seluruh nusantara. Pada pagi hari 31 Maret, hari Aksi 313, Polri menangkap lagi lima tokoh atas dugaan makar.

Barisan sakit hati tadi sudah menyusun rencana menjadikan aksi yang mengatasnamakan "bela agama" tersebut sebagai people power. Sudah dirancang, people power akan meletus serempak di kota-kota besar di seluruh Tanah Air. Namun, rencana itu tidak bisa direalisasikan.

Asing Ikut Bermain
Hiruk-pikuk pilkada Jakarta ternyata tidak steril dari campur tangan asing. Kabarnya, para agen negara asing--orang Indonesia tentu saja-ikut ambil bagian dalam permainan. Aneh? Tidak! Publik tentu masih ingat ketika beredar bocoran dokumen bahwa telepon semua pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, disadap oleh Australia dan Amerika Serikat (AS).

Jadi, kalau sekarang para agen asing ikut "memeriahkan" pesta demokrasi Jakarta, ini adalah hal yang lazim saja. Mereka punya kepentingan, baik politik maupun ekonomi. Dalam hal politik, asing ingin para petinggi negeri ini adalah orang-orang yang ramah dan kooperatif terhadap mereka. Dalam hal ekonomi, para petinggi itu dapat "diatur" untuk mengamankan kepentingan perusahaan dan investasi mereka di seluruh Indonesia.

Dengan begitu, kepentingan asing dalam kaitan pilkada Jakarta bukanlah untuk membela Ahok dan mengalahkan Anies, atau sebaliknya. Sebab, untuk level Jakarta, ini adalah hal kecil bagi mereka. Yang mereka tuju tentu pimpinan nomor satu negara yang punya wewenang ke seluruh nusantara. 

Agen asing berkolaborasi dengan gerakan bawah tanah lantaran Jokowi mulai "bengal". Misalnya, Jokowi kurang bisa diatur dalam negosiasi mengenai masa depan perusahaan tambang raksasa. Perusahaan tambang ini terbiasa "dianakemaskan" petinggi Indonesia pada masa-masa sebelumnya.

Jangan lupa pula, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang kurang bersahabat dengan dunia Islam ikut membawa pengaruh signifikan pada pergerakan agen AS di Indonesia. Mereka merasa mandapat "restu" dari sang presiden.

Ahok Kalah, Agenda Berubah
Jadi, andaikata Ahok menang dalam pilkada kali ini, kelompok gerakan bawah tanah yang berkolaborasi dengan asing mendapatkan jalan lebih terbuka. Mereka dapat memobilisasi masyarakat  untuk melakukan unjuk rasa dan gerakan-gerakan lain secara lebih mudah. Sebab, Ahok si penista agama menjadi "musuh" bersama.

Karena itu diprediksi, aneka aksi akan terus bergelombang silih berganti sehingga pemerintahan Ahok berjalan tidak tenang dan guncang. Oknum anggota DPRD DKI dan DPR-RI yang punya agenda sendiri bakal membonceng gerakan ini.

Keributan demi keributan terus diciptakan untuk menimbulkan kesan Jakarta tidak aman dan negara mendapat ancaman. Saat bersamaan, rekayasa untuk mengelabui rakyat bahwa Jokowi melindungi Ahok si penista agama dapat dijalankan dengan lebih terorganisasi.

Jakarta tidak aman, negara mendapat ancaman, dan Jokowi melindungi penista agama dapat menjadi tiga alasan kuat untuk terus menyudutkan sang presiden. Lantas, disetel waktu yang tepat untuk "menyembelih" mantan gubernur DKI ini.

Karena Ahok kalah, gerakan bawah tanah ini untuk sementara waktu tidak dapat leluasa menjalankan aksinya. Diprediksi, mereka mengubah agenda yang salah satu sasarannya adalah menjegal Jokowi dalam pemilihan presiden dua tahun lagi. (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Mendes PDTT Ajak Astra Lanjutkan Membangun Indonesia dari Wilayah Terluar Mendes PDTT Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo melakukan pemeriksaan darah di booth pengobatan gratis yang disediakan dalam acara Festival Kesehatan Inspirasi 60 Tahun Astra di Hotel Rinra Makassar hari ini (18/11). Acara Festival Kesehatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Memahami Inflasi Lebih Dalam 21 Nov 2017 03:39 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beriman dan Bijaksana 12 Nov 2017 06:45 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia