KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalWUPID - 2017 Ajang Debat Menantang! oleh : Johanes Krisnomo
20-Okt-2017, 16:38 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jakarta, 20 Oktober 2017 - Gaduhnya para mahasiswa saat istirahat makan siang, mengikuti ajang debat WUPID - 2017, tak sejalan dengan keseriusannya berkompetisi. Mereka berdebat mempertahankan argumentasinya, baik pro dan kontra, berdasarkan data akurat dan pola pikir kritis.
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Sabar dan Syukur 12 Okt 2017 01:07 WIB

Di Padepokan Om Jin 12 Okt 2017 01:06 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
"Tangisan" Ridho Irama 12 Okt 2017 10:00 WIB


 

 

Picu Maraknya TKI Ilegal, Moratorium Pengiriman TKI ke Timteng Diminta Dibatalkan

 
HUKUM

Picu Maraknya TKI Ilegal, Moratorium Pengiriman TKI ke Timteng Diminta Dibatalkan
Oleh : Rohmah Sugiarti | 04-Okt-2017, 23:54:40 WIB

KabarIndonesia -Jakarta, Moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) ternyata justru memicu maraknya pengiriman TKI PRT ilegal yang diduga kuat dilakukan oleh perorangan dengan melibatkan oknum pejabat dari beberapa kementerian termasuk dari Kemnaker, badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Hukum dan HAM.   

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Sola berkenaan dengan tuntutan mereka untuk mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar membuka kembali pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) ke negara-negara Timur Tengah (Timteng).  

“Saya melihat penghentian pengiriman ke sana justru memuluskan pengiriman ilegal yang menguntungkan sejumlah oknum pejabat bahkan diduga menguntungkan menteri terkait,” jelas Gabriel seraya menambahkan bahwa sampai saat ini ada kurang lebih sekitar 10.000 TKI PRT yang dikirim secara ilegal ke negara-negara Timteng.  

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah, juga menguatkan bahwa ada sekitar 10.000 orang TKI ilegal yang diberangkatkan ke luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah setiap bulan.

“Mereka dikirim oleh perseorangan. Sepertinya didukung orang kuat di negeri ini,” kata Ayub. Secara tegas Ayub menandaskan bahwa sebagian besar TKI ilegal yang dikirim secara ilegal ke luar negeri itu merupakan perdagangan manusia (orang).  

Memang, terhitung sejak 4 Mei 2015 lampau, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan (moratorium) pengiriman TKI sebagai PRT ke-21 negara di Timteng. Tekad untuk memberlakukan moratorium tersebut diputuskan setelah kejadian yang menimpa  dua pembantu rumah tangga asal Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi. Pemberlakuan larangan ini mencakup kepada pengiriman untuk sejumlah negara seperti Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.  

Alasan lain terkait pentingnya pencabutan moratorium tersebut menurut Gabriel disebabkan oleh realitas yang terjadi dimana negara-negara Timteng di atas ternyata memang sangat membutuhkan tenaga kerja PRT dan di sisi lain tak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia kemiskinan tidak kunjung hilang.

“Jadi ada daya tarik yakni kebutuhan akan PRT di Timteng dan daya dorong dari dalam negeri adalah kemiskinan,” tandasnya berargumen. Terpicu oleh dua realitas di atas maka pengiriman TKI ilegal mendapatkan peluang besar dan berkembang makin marak tanpa kontrol yang terukur sama sekali.  

Lebih lanjut Gabriel mengajukan beberapa usulan solusi yang layak segera dipertimbangkan oleh pemerintah. Pertama pertama, pencabutan moratorium dibarengi dengan pengiriman TKI melalui Pelayanan Terpatu Satu Atap (LTSA) ke Timteng.  

Kedua, peningkatan kapasitas TKI yang dikirim ke Timteng. Ketiga, pendampingan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap TKI mulai dari pengurusan dokumen hingga berada di Timteng. Keempat,mengawasi ketat Pengerah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) agar pengurusan, pengiriman, pemenuhan hak-hak dan perlindungan hukum dan HAM TKI beserta keluarga TKI yang ditinggalkan.

Peneliti Migrant Care, Anis Hidayah juga melontarkan desakan yang sama terkait masalah ini. “Kami minta pemerintah agar kebijakan penyetopan pengiriman TKI PRT ke sana mohon ditinjau kembali. Karena ternyata justru menyuburkan pengiriman TKI PRT ilegal yang diduga menguntungkan banyak pihak, termasuk oknum-oknum dari lembaga pemerintah terkait,” tuntut Anis.  

Dari pihak pemerintah, Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono mengakui indikasi maraknya pengiriman TKI ilegal ke Timteng tersebut. “Di tempat penampung TKI di Qatar sampai saat ini banyak sekali. Sebagian dari mereka adalah TKI ilegal,” paparnya mengakui.  

Sedangkan Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (K3), Maruli Apul Hasoloan, juga mengamini bahwa sampai saat ini masih marak pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri terutama ke Malaysia dan negara-negara Timteng.  

“Ada banyak cara yang dilakukan para perekrut ilegal, serta banyak jalan tikus ke luar negeri bagi TKI-TKI ilegal,” ungkapnya menjelaskan.   


Sebagai salah satu jalan keluar, Maruli mengatakan, untuk menekan perdagangan manusia, pihaknya telah menggalakan pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif).

“Dua tahun ke depan kami akan membangun 400 Desmigratif, yang bertujuan menekan pengiriman TKI ilegal terutama perdagangan manusia,” paparnya.  

Alternatif solusi serupa juga dilakukan BNP2TKI melalui program Kampung TKI. Desmigratif dan Kampung TKI substansinya sama yakni menekan perdagangan orang berkedok pengiriman TKI ke luar negeri. (*)


Keterangan Foto:
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid memipin rapat di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Jumat, 15 September 2017. Rapat membahas soal TKI di Timur Tengah (Istimewa/Asni Ovier)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
WUPID - 2017 Berfoto Bersamaoleh : Johanes Krisnomo
20-Okt-2017, 00:06 WIB


 
  WUPID - 2017 Berfoto Bersama Para peserta, juri dan panitia WUPID Indonesia 2017, Jakarta (14-15/10/17), berfoto bersama di akhir acara. Dua dari 30 tim (berhak mewakili Indonesia di QUIP WUPID (World Universities Peace Invitational Debate) Global 2017, Malaysia (8-12/12/17). Aldwin & Ibrahim - Universitas
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Ekspedisi NKRI Gelar Nikah Massal 20 Okt 2017 05:37 WIB

Skenario Menjatuhkan TNI 19 Okt 2017 00:54 WIB

 
Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi JK 20 Okt 2017 15:13 WIB


 

 

 

 

 
Pimpinan Redaksi HOKI 2017 09 Okt 2017 20:02 WIB


 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia