KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahOperasional Pelabuhan Simanindo Kembali Dibuka dengan Pengoperasian Kapal Ferry dan Kapal Kayu oleh : Danny Melani Butarbutar
07-Jul-2018, 14:45 WIB


 
  KabarIndonesia - Samosir, Sejak peristiwa tenggelamnya kapal kayu KM. Sinar Bangun di perairan Tigaras pada Senin (18/6) Pemerintah telah menghentikan operasional transportasi kapal trayek Simanindo (Samosir) - Tigaras (Simalungun). Hal ini sangat berdampak luas kepada roda perekonomian masyarakat.

Namun,
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Ruang dan Cinta Penyatu Segalanya 27 Jun 2018 05:55 WIB

Surat Untuk Bapak Presiden 06 Jun 2018 09:09 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Picu Maraknya TKI Ilegal, Moratorium Pengiriman TKI ke Timteng Diminta Dibatalkan

 
HUKUM

Picu Maraknya TKI Ilegal, Moratorium Pengiriman TKI ke Timteng Diminta Dibatalkan
Oleh : Rohmah S | 04-Okt-2017, 23:54:40 WIB

KabarIndonesia -Jakarta, Moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) ternyata justru memicu maraknya pengiriman TKI PRT ilegal yang diduga kuat dilakukan oleh perorangan dengan melibatkan oknum pejabat dari beberapa kementerian termasuk dari Kemnaker, badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Hukum dan HAM.   

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Sola berkenaan dengan tuntutan mereka untuk mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar membuka kembali pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) ke negara-negara Timur Tengah (Timteng).  

“Saya melihat penghentian pengiriman ke sana justru memuluskan pengiriman ilegal yang menguntungkan sejumlah oknum pejabat bahkan diduga menguntungkan menteri terkait,” jelas Gabriel seraya menambahkan bahwa sampai saat ini ada kurang lebih sekitar 10.000 TKI PRT yang dikirim secara ilegal ke negara-negara Timteng.  

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah, juga menguatkan bahwa ada sekitar 10.000 orang TKI ilegal yang diberangkatkan ke luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah setiap bulan.

“Mereka dikirim oleh perseorangan. Sepertinya didukung orang kuat di negeri ini,” kata Ayub. Secara tegas Ayub menandaskan bahwa sebagian besar TKI ilegal yang dikirim secara ilegal ke luar negeri itu merupakan perdagangan manusia (orang).  

Memang, terhitung sejak 4 Mei 2015 lampau, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan (moratorium) pengiriman TKI sebagai PRT ke-21 negara di Timteng. Tekad untuk memberlakukan moratorium tersebut diputuskan setelah kejadian yang menimpa  dua pembantu rumah tangga asal Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi. Pemberlakuan larangan ini mencakup kepada pengiriman untuk sejumlah negara seperti Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.  

Alasan lain terkait pentingnya pencabutan moratorium tersebut menurut Gabriel disebabkan oleh realitas yang terjadi dimana negara-negara Timteng di atas ternyata memang sangat membutuhkan tenaga kerja PRT dan di sisi lain tak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia kemiskinan tidak kunjung hilang.

“Jadi ada daya tarik yakni kebutuhan akan PRT di Timteng dan daya dorong dari dalam negeri adalah kemiskinan,” tandasnya berargumen. Terpicu oleh dua realitas di atas maka pengiriman TKI ilegal mendapatkan peluang besar dan berkembang makin marak tanpa kontrol yang terukur sama sekali.  

Lebih lanjut Gabriel mengajukan beberapa usulan solusi yang layak segera dipertimbangkan oleh pemerintah. Pertama pertama, pencabutan moratorium dibarengi dengan pengiriman TKI melalui Pelayanan Terpatu Satu Atap (LTSA) ke Timteng.  

Kedua, peningkatan kapasitas TKI yang dikirim ke Timteng. Ketiga, pendampingan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap TKI mulai dari pengurusan dokumen hingga berada di Timteng. Keempat,mengawasi ketat Pengerah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) agar pengurusan, pengiriman, pemenuhan hak-hak dan perlindungan hukum dan HAM TKI beserta keluarga TKI yang ditinggalkan.

Peneliti Migrant Care, Anis Hidayah juga melontarkan desakan yang sama terkait masalah ini. “Kami minta pemerintah agar kebijakan penyetopan pengiriman TKI PRT ke sana mohon ditinjau kembali. Karena ternyata justru menyuburkan pengiriman TKI PRT ilegal yang diduga menguntungkan banyak pihak, termasuk oknum-oknum dari lembaga pemerintah terkait,” tuntut Anis.  

Dari pihak pemerintah, Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono mengakui indikasi maraknya pengiriman TKI ilegal ke Timteng tersebut. “Di tempat penampung TKI di Qatar sampai saat ini banyak sekali. Sebagian dari mereka adalah TKI ilegal,” paparnya mengakui.  

Sedangkan Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (K3), Maruli Apul Hasoloan, juga mengamini bahwa sampai saat ini masih marak pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri terutama ke Malaysia dan negara-negara Timteng.  

“Ada banyak cara yang dilakukan para perekrut ilegal, serta banyak jalan tikus ke luar negeri bagi TKI-TKI ilegal,” ungkapnya menjelaskan.   


Sebagai salah satu jalan keluar, Maruli mengatakan, untuk menekan perdagangan manusia, pihaknya telah menggalakan pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif).

“Dua tahun ke depan kami akan membangun 400 Desmigratif, yang bertujuan menekan pengiriman TKI ilegal terutama perdagangan manusia,” paparnya.  

Alternatif solusi serupa juga dilakukan BNP2TKI melalui program Kampung TKI. Desmigratif dan Kampung TKI substansinya sama yakni menekan perdagangan orang berkedok pengiriman TKI ke luar negeri. (*)


Keterangan Foto:
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid memipin rapat di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Jumat, 15 September 2017. Rapat membahas soal TKI di Timur Tengah (Istimewa/Asni Ovier)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  FWD Life Gandeng Special Olympics Indonesia untuk Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Intelektual di Semarang – PT FWD Life Indonesia (FWD Life), pelopor asuransi jiwa berbasis digital di Indonesia, telah meresmikan kerja sama dengan Special Olympics Indonesia (SOIna) pada 18 April 2018 lalu. Setelah peluncuran kerja sama, FWD Life kemudian menggelar roadshow perdana di Bandung pada
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia