KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
ProfilSang Perancang Mode Batik oleh : Redaksi HOKI
14-Apr-2018, 18:54 WIB


 
 
KabarIndonesia - Anthony Bachtiar memang dikenal dengan rancangannya yang mengeksplorasi kain-kain tradisional Indonesia seperti batik dan tenun ikat. Bahkan ia sering sekali merancang batik sebagai gaun pesta. Ini adalah kreativitas di luar pakem, karena batik sebelumnya hanya dimanfatkan sebatas kain untuk
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Pemimpin 01 Mar 2018 12:42 WIB

Penghianat 22 Feb 2018 12:07 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
HUKUM

Penyuluhan Hukum oleh Kanwil Hukum dan HAM Sumut di Desa Ambarita Samosir
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 18-Mar-2018, 15:29:13 WIB

KabarIndonesia - Ambarita, Pada hari Kamis, (15/3) di aula kantor Camat Simanindo di Ambarita oleh Kanwil Hukum dan HAM Sumut bekerjasama dengan Pemkab Samosir selenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa Ambarita, kecamatan Simanindo.

Penyuluhan hukum ini dihadiri Wakil Bupati Samosir Ir Juang Sinaga selaku Ketua BNK kabupaten, didampingi Drs Kamintar Sinaga Kabag Kessos/Sekretaris BNK, Staf bagian Hukum setda Samosir, pejabat dari Kanwil Hukum dan Ham provsu Medan yakni Juraini Sulaiman kabid penyuluhan, Dartimnof Harahap kasi bantuan hukum, Soraya Azmi Tarigan, Maria Tambun. Turut hadir Camat Simanindo Dapot Simbolon, kepala desa Ambarita, ketua/anggota BPD, tokoh mayarakat, tokoh adat, tokoh agama desa Ambarita, perangkat desa, dan awak media/pers yang diundang sebagai peserta.

Dibawah tema "melalui ceramah penyuluhan hukum terpadu kita wujudkan akses atas informasi hukum, implementasi hukum, keadilan dan demokrasi bagi masyarakat di kabupaten Samosir," Wakil Bupati membuka acara penyuluhan sekaligus sebagai nara sumber tentang Narkoba.

Juang Sinaga selaku ketua BNK Samosir dalam paparannya menyebutkan kondisi Indonesia juga Sumut sudah darurat narkoba. "Bahaya Narkoba sudah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Berbagai kampanye anti narkoba dan tindakan tegas dari penegak hukum sudah dilakukan, penyalahgunaan narkoba bisa membahayakan bagi keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa, akan tetapi korban-korban narkoba tetap saja masih ada bahkan hampir setiap saat kita dengar korbannya." sebutnya.

Untuk mencegah masuknya narkoba ke Samosir, Wakil Bupati Samosir Ir. Juang Sinaga mengajak seluruh warga Samosir untuk memerangi narkoba sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Dia menekankan agar orangtua peka terhadap perilaku anaknya, mengenali perubahan sikap dan mengawasi keberadaan anak.
"Pengawasan orangtua tehadap anak harus diperketat,dengan demikian anak akan semakin sulit untuk terjerumus ke jurang narkoba," tegas Sinaga.

Mengakhiri ceramahnta Juang Sinaga mengharapkan agar masyarakat tidak segan-segan untuk menginformasikan kepada pihak kepolisian apabila ada pengguna narkoba dilingkungan masing-masing. "Lebih baik satu orang yang jadi korban daripada perbuatanya merusak mental generasi muda. masyarakat harus berani, identitas pelapor akan dijamin dan dilindungi undang-undang," ajak Wabup kepada peserta.

Asisten Tatapraja dan Kesra, Drs. Mangihut Sinaga, MM sebagai pembicara kedua, menegaskan perlunya kesadaran hukum di kalangan masyarakat artinya hukum itu menjadi kebutuhan yang harus dipatuhi jangan karena adanya paksaan atau terpaksa. Dikatakan dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi pelanggaran hukum seperti kriminalitas, premanisme, penipuan, narkoba, pelanggaran lalu lintas, pembunuhan, korupsi, pelanggaran HAM sampai pada pelanggaran berbasis teknologi (hoax), kebohongan, penghinaan. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesadaran hukum dan menjadikan manusia tidak bermoral. Untuk itulah masyarakat diajak dan dihimbau meningkatkan kesadaran hukum untuk kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Sesi berikutnya, Kepala bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Juraini Sulaiman S.H, M.Hum dalam paparannya mengatakan bahwa masyarakat miskin berhak mendapat bantuan hukum dari pemerintah secara cuma-cuma. "Bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat menghubungi Kanwil Kemen Hukum dan HAM Sumut dengan membawa bukti surat miskin, selanjutnya pihak kami akan menunjuk salah satu Lembaga Bantuan Hukum/OBH untuk menjadi kuasa hukumnya, seluruh biaya akan ditangggung dana pemerintah." jelasnya.

Menurut Juraini bahwa jika ada masyarakat berperkara dan tidak mampu, pemerintah memberi dana bantuan hukum di melalui LBH/OBH, yang ada 17 di Sumut. "Sudah ada 2 periode dana tertampung, syaratnya mudah surat miskin akan kami kirim ke lembaga bantuan hukum untuk konsultasi dan dampingan." jelasnya, yang disambut tepuk tangan peserta.

Selain bantuan hukum, Juraini juga memaparkan tentang aturan hukum dwi kewarganegaraan terutama untuk anak umur 18-21 tahun hasil perkawinan campuran. Demikian juga mengenai hak cipta (HAKI) musik/lagu, produk pertanian, indikasi geografis (tanaman, hewan). "Tak perlu ada duit hanya bayar ke negara, soal budaya hasil pertanian perlu didaftar ke Kementerian" sebutnya seraya menyatakan bahwa saat ini hanya kopi Lintong dan kopi Simalungun yang sudah memiliki HaKI, sedang Dairi dan Samosir dalam proses.

Mengakhiri paparannya kabid penyuluhan hukum ini menghimbau agar setiap desa membentuk keluarga sadar hukum dan menjadikan desa sadar hukum. "Kami meminta disini dibentuk keluarga dan desa sadar hukum yang menjadi binaan kami. Syaratnya taat pajak, minim KDRT, lingk hidup, yidak ada kawin dibawah umur cerai/catpil, narkoba", sebut Juraini.

Ditambahkannya, jika sudah ada desa sadar hukum yang si SK-kan bupati, mereka bisa meminta narasumber untuk pembinaan. "Desa sadar hukum ini diperlombakan sampai tingkat nasional, peserta tanpa batas usia dan status" pungkasnya.

Sementara itu, Dartimnof Harahap, kasubbid bantuan hukum, menjelaskan tentang psl 11 UU no 16 thn 2011 untuk bantuan orang miskin, tidak mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum/OBH. "Biasanya keinginan masyarakat untuk bebas dari hukuman, padahal LBH memerhatikan asas keadilan, keringanan hukum, jadi semua kasus wajib dibantu, dibayar oleh negara dengan bukti-bukti sah. Bantuan hukum secara litigasi (berhadapan gakhum) dan non ligitasi (bina, suluh, mediasi)." sebut Harahap.

Menurutnya, di Sumatera Utara tidak banyak LBH, bahkan di kawasan danau toba hanya beberapa kantor, malah di Samosir belum ada. Senada dengan Juraini, Harahap juga menegaskan program pembentukan "Desa/kelurahan Sadar Hukum yang beranggotakan 25 orang/kepala keluarga. "Ini penting untuk akses informasi hukum, media informasi hukum tentang budaya hukum, implementasi hukum ttg pajak, kewarganegaraan, capil, narkoba, bahkan akan mendapat tenaga dan dana pembinaan" pungkas Dartimnof seraya menjelaskan adanya regulasi hukum yakni Permenhukham No.1 2016 tentang Paralegal.

Usai paparan dibawah moderasi Kamintar Sinaga, warga masyarakat dan pers yang hadir menyampaikan apresiasi dan permohonan terkait berbagai hal yang dipaparkan para narasumber.

"Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi pada Pemkab dan Kanwil Kemenhukham Sumut atas penunjukan desa Ambarita menjadi lokasi penyuluhan, ini baik menyongsong perkembangan pembangunan dan pariwisata, karena itu komitmen aparat penegak hukum, partisipasi segenap warga sangat penting untuk kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan taat hukum" sebut Melani Butarbutar, warga desa Ambarita, pensiunan PNS, yang dulunya pernah duduk dalam Tim penyuluhan dan kadarkum di Samosir .

Dijelaskannya bahwa peningkatan pembangunan jalan nasional, kepariwisataan pasti akan mempengaruhi perilaku warga dalam hal kenakalan generasi muda, narkoba, perkawinan dan juga penggunaan kenderaan. Jalan satu-satunya adalah ketegasan aparat dan komitmen orangtua untuk terus mengawasi anaknya dari hal-hal yang negatif.

Merespon adanya bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu dan usulan pembentukan desa sadar hukum, Butarbutar mengharapkan pihak Pemkab Samosir dan terutama Kanwil Hukum dan HAM menjadikan Desa Ambarita sebagai percontohan desa sadar hukum di Samosir.

"Saya usul kiranya desa Ambarita ditunjuk sebagai pilot project desa sadar hukum, binaan kanwil. Menyangkut bantuan hukum, kami berharap warga Samosir dapat dibantu dibimbing menghadapi masalah yang menjadi isu besar misalnya soal jual beli pertanahan, soal tanah timbul, masalah narkoba, penyakit hiv aids dan sebagainya. Kita butuh bantuan hukum dari pemerintah," pungkas mantan Asisten-I Tapanuli Utara dan Samosir ini, ditimpali rekannya Mikronesia Sinaga awak media.

Acara penyuluhan hukum akhirnya ditutup Camat Simanindo dan selanjutnya peserta menikmati makan siang yang telah disediakan panitia.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Anthony Bachtiar, Designer Batik Terbaikoleh : Munir Werlin
17-Apr-2018, 06:58 WIB


 
  Anthony Bachtiar, Designer Batik Terbaik Anthony Bachtiar, Designer Batik Terbaik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Pengabdian Tentara di Pojok Desa 10 Apr 2018 14:27 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia