KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahOperasional Pelabuhan Simanindo Kembali Dibuka dengan Pengoperasian Kapal Ferry dan Kapal Kayu oleh : Danny Melani Butarbutar
07-Jul-2018, 14:45 WIB


 
  KabarIndonesia - Samosir, Sejak peristiwa tenggelamnya kapal kayu KM. Sinar Bangun di perairan Tigaras pada Senin (18/6) Pemerintah telah menghentikan operasional transportasi kapal trayek Simanindo (Samosir) - Tigaras (Simalungun). Hal ini sangat berdampak luas kepada roda perekonomian masyarakat.

Namun,
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Ruang dan Cinta Penyatu Segalanya 27 Jun 2018 05:55 WIB

Surat Untuk Bapak Presiden 06 Jun 2018 09:09 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Migran Care Meminta DPR Segera Ratifikasi Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia

 
HUKUM

Migran Care Meminta DPR Segera Ratifikasi Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia
Oleh : Rohmah S | 04-Okt-2017, 07:58:02 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Terkait dengan Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Orang (manusia) terutama perempuan dan anak, Migrant Care meminta DPR untuk segera meratifikasinya.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo menyatakan permasalahan ini dianggap krusial pasalnya konvensi ini merupakan produk hukum yang akan bermanfaat untuk menekan bahkan menghilangkan perdagangan orang di ASEAN dan khususnya di Indonesia sekarang.

Wahyu menambahkan, hingga saat ini tinggal Indonesia dan Brunei Darussalam saja yang belum meratifikasi instrumen regional untuk memerangi perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Kebetulan Komisi I DPR hari ini, Rabu (4/10), menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum yang mengundang para narasumber dari berbagai pihak termasuk Migrant Care guna mendapatkan masukan lebih gamblang mengenai urgensi Ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person, especially Women and Children.

Bagi Migrant Care, Wahyu menandaskan bahwa instrumen ini sangat penting untuk segera diratifikasi guna melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh instrumen nasional anti-trafficking yakni UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bentang jangkaunya hanya di wilayah juridiksi Indonesia.

Sementara itu, yang terjadi di lapangan kejahatan perdagangan manusia wilayah operasinya melintas batas negara sehingga diperlukan instrumen legal antar negara (regional) untuk memeranginya.

Dijelaskannya bahwa dalam kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan, diantara mereka adalah jutaan warga negara Indonesia. Kejahatan ini telah menghancurkan masa depan mereka. Ia menyontohkan kondisi memprihatinkan dimana saat ini setiap hari ada pemulangan jenazah warga NTT ke kampung halaman. Sebagian besar diantara mereka adalah korban perdagangan manusia.

Perlu dicermati juga bahwa sindikat perdagangan manusia juga sering mengumpankan korban untuk menjadi kurir narkoba dan bentuk kejahatan transnasional lainnya tanpa sang korban mengetahui besarnya resiko yang harus ditanggungnya.

Sekali lagi Wahyu menekankan agar langkah ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children harus segera dilakukan dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit mengimplementasikan instrumen tersebut dalam kerja sama penegak hukum ASEAN serta memaksimalkan diplomasi perlindungan WNI di ASEAN.

Pun Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (K3), Maruli Apul Hasoloan, sebelumnya mengatakan bahwa sampai saat ini masih marak pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri terutama ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah (Timteng).

“Ada banyak cara yang dilakukan para perekrut ilegal, serta banyak jalan tikus ke luar negeri bagi TKI-TKI ilegal,” ujarnya prihatin.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah pun menguatkan bahwa ada sekitar 10.000 orang TKI ilegal yang diberangkatkan ke luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah setiap bulan.

“Mereka dikirim oleh perseorangan. Sepertinya didukung orang kuat di negeri ini,” papar Ayub. Ia menegaskan bahwa sebagian besar TKI ilegal yang dikirim secara ilegal ke luar negeri itu merupakan perdagangan manusia (orang).

Guna menekan perdagangan manusia, Maruli menyatakan bahwa pihaknya telah menggalakan pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif).

“Dua tahun ke depan kami akan membangun 400 Desmigratif, yang bertujuan menekan pengiriman TKI ilegal terutama perdagangan manusia,” ujarnya.

Tindakan serupa juga telah dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan program berlabel Kampung TKI. Antara keduanya, Desmigratif dan Kampung TKI pada hakekatnya substansinya sama yakni menekan perdagangan orang berkedok pengiriman TKI ke luar negeri. (*)

Sumber Foto: WFMI.com 

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  FWD Life Gandeng Special Olympics Indonesia untuk Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Intelektual di Semarang – PT FWD Life Indonesia (FWD Life), pelopor asuransi jiwa berbasis digital di Indonesia, telah meresmikan kerja sama dengan Special Olympics Indonesia (SOIna) pada 18 April 2018 lalu. Setelah peluncuran kerja sama, FWD Life kemudian menggelar roadshow perdana di Bandung pada
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia