KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
 
KabarIndonesia - Jakarta,  Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat ekologis yang mengancam kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu Walhi bersama rakyat pengelola sumber daya alam, organisasi masyarakat sipil, dan unsur lainnya mendesak pemerintah kini dan ke depan menjalankan dan
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Jatuh Cinta Kepada Telaga 26 Nov 2017 11:31 WIB

Dunia Imitasi 23 Nov 2017 15:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Migran Care Meminta DPR Segera Ratifikasi Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia

 
HUKUM

Migran Care Meminta DPR Segera Ratifikasi Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia
Oleh : Rohmah Sugiarti | 04-Okt-2017, 07:58:02 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Terkait dengan Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Orang (manusia) terutama perempuan dan anak, Migrant Care meminta DPR untuk segera meratifikasinya.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo menyatakan permasalahan ini dianggap krusial pasalnya konvensi ini merupakan produk hukum yang akan bermanfaat untuk menekan bahkan menghilangkan perdagangan orang di ASEAN dan khususnya di Indonesia sekarang.

Wahyu menambahkan, hingga saat ini tinggal Indonesia dan Brunei Darussalam saja yang belum meratifikasi instrumen regional untuk memerangi perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Kebetulan Komisi I DPR hari ini, Rabu (4/10), menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum yang mengundang para narasumber dari berbagai pihak termasuk Migrant Care guna mendapatkan masukan lebih gamblang mengenai urgensi Ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person, especially Women and Children.

Bagi Migrant Care, Wahyu menandaskan bahwa instrumen ini sangat penting untuk segera diratifikasi guna melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh instrumen nasional anti-trafficking yakni UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bentang jangkaunya hanya di wilayah juridiksi Indonesia.

Sementara itu, yang terjadi di lapangan kejahatan perdagangan manusia wilayah operasinya melintas batas negara sehingga diperlukan instrumen legal antar negara (regional) untuk memeranginya.

Dijelaskannya bahwa dalam kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan, diantara mereka adalah jutaan warga negara Indonesia. Kejahatan ini telah menghancurkan masa depan mereka. Ia menyontohkan kondisi memprihatinkan dimana saat ini setiap hari ada pemulangan jenazah warga NTT ke kampung halaman. Sebagian besar diantara mereka adalah korban perdagangan manusia.

Perlu dicermati juga bahwa sindikat perdagangan manusia juga sering mengumpankan korban untuk menjadi kurir narkoba dan bentuk kejahatan transnasional lainnya tanpa sang korban mengetahui besarnya resiko yang harus ditanggungnya.

Sekali lagi Wahyu menekankan agar langkah ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children harus segera dilakukan dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit mengimplementasikan instrumen tersebut dalam kerja sama penegak hukum ASEAN serta memaksimalkan diplomasi perlindungan WNI di ASEAN.

Pun Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (K3), Maruli Apul Hasoloan, sebelumnya mengatakan bahwa sampai saat ini masih marak pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri terutama ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah (Timteng).

“Ada banyak cara yang dilakukan para perekrut ilegal, serta banyak jalan tikus ke luar negeri bagi TKI-TKI ilegal,” ujarnya prihatin.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah pun menguatkan bahwa ada sekitar 10.000 orang TKI ilegal yang diberangkatkan ke luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah setiap bulan.

“Mereka dikirim oleh perseorangan. Sepertinya didukung orang kuat di negeri ini,” papar Ayub. Ia menegaskan bahwa sebagian besar TKI ilegal yang dikirim secara ilegal ke luar negeri itu merupakan perdagangan manusia (orang).

Guna menekan perdagangan manusia, Maruli menyatakan bahwa pihaknya telah menggalakan pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif).

“Dua tahun ke depan kami akan membangun 400 Desmigratif, yang bertujuan menekan pengiriman TKI ilegal terutama perdagangan manusia,” ujarnya.

Tindakan serupa juga telah dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan program berlabel Kampung TKI. Antara keduanya, Desmigratif dan Kampung TKI pada hakekatnya substansinya sama yakni menekan perdagangan orang berkedok pengiriman TKI ke luar negeri. (*)

Sumber Foto: WFMI.com 

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017oleh : Rohmah Sugiarti
16-Des-2017, 22:18 WIB


 
  Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama main dealer di 36 kota Indonesia gelar kembali Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki (KAWIR). KAWIR pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Kali ini
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Mengenang Hari Juang Kartika 13 Des 2017 11:39 WIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia