KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPolri dan Bawaslu Siap Optimalkan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu 2019 oleh : Rohmah S
13-Sep-2018, 16:59 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jakarta, Terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 mendatang, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin  semua akan berjalan aman dan lancar.  Guna memaksimalkan melaksanakaan pengamanan pemilu, Polri sudah bersiap diri lebih dini dengan mematangkan strategi pengamanan. Adapun dalam pelaksanaan pengamanan
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Penyair Sang Waktu 31 Aug 2018 11:12 WIB

Hidup adalah Belajar 29 Aug 2018 06:45 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB


 

Meski Malaysia Takut Moratorium TKI, Justru Pemerintah yang Dilematis Menyikapi

 
HUKUM

Meski Malaysia Takut Moratorium TKI, Justru Pemerintah yang Dilematis Menyikapi
Oleh : Rohmah S | 07-Apr-2018, 06:39:28 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Menghadapi sikap dan tindakan negara Malaysia terkait permasalahan tenaga kerja Indonesia  (TKI) yang ada di sana, sepertinya pemerintah Indonesia menghadapi kondisi yang dilematis. Bagaimana tidak, tercatat hingga saat ini ada sekitar 2,8 juta orang TKI di negara jiran tersebut.  Belum lagi setiap bulan bahkan setiap hari masih juga banyak warga negara Indonesia yang pergi secara ilegal untuk mencari pekerjaan di negara tetangga ini.

Ditambah lagi, hingga saat ini Malaysia juga masih enggan memperbaharui Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Indonesia dengan Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

“Kita mau tegas dengan Malaysia seperti melakukan moratorium pengiriman TKI ke sana, namun bagaimana dengan nasib 2,8 juta TKI di sana. Terus bagaimana dengan TKI ilegal yang terus mengalir ke sana. Jujur, kami sebagai pemerintah dilematis untuk mengambil sikap,” begitu keluh Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno, kepada jurnalis, di kantornya, Jumat (6/4).

MoU antara Indonesia dengan Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan TKI sudah habis masa berlaku sampai dengan 31 Mei 2016 kemarin. Konon beberapa bulan sebelum habis masa berlaku MoU tersebut, menurut Soes, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemnaker sudah mengingatkan Malaysia agar memperbaharui MoU yang masa berlaku hanya empat tahun tersebut. Namun, Malaysia sepertinya tidak mengabaikan hal tersebut.

Alasan mendasar Malaysia, kata Soes, adalah kalau Malaysia memperbaharui MoU dengan Indonesia itu berarti Malaysia memperbaharui MoU dengan sejumlah negeri pengirim tenaga kerja ke Malaysia, seperti dari Filipina, Banglades, India dan Tiongkok.

“Memang gaji TKI di Malaysia jauh di bawah gaji tenaga kerja dari Filipina. Indonesia cuma digaji maksimal 1.000 Ringggit Malaysia (RM) per bulan. Sementara tenaga kerja dari Filipina bisa sampai 4.000 RM per bulan. Alasannya karena TKI kurang terampil. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu,” kata Soes.

Apalagi menurut Soes, dalam draf pembaharuan MoU yanag akan diajukan,  Kemnaker mengajukan sejumlah permintaan yang bersifat wajib antara lain gaji TKI harus dinaikan minimal 1.200 RM per bulan, TKI harus diberi akses untuk berkomunikasi dengan pihak KBRI di Malaysia dan keluarganya, dalam seminggu harus ada waktu satu hari untuk TKI berlibur, seluruh dokumen TKI seperti paspor dan perjanjian kerja harus dipegang TKI.

“Namun, pengajuan kita sampai saat ini belum ditanggapi Malaysia. Mungkin bagi mereka terlalu memberatkan,” ujar Soes mengira-ira.

Sebenarnya menurut Soes, pemerintah Malaysia sendiri juga takut kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke sana. “Bulan lalu, Menteri Perburuhan Malaysia mendatangi Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri di Jakarta agar jangan sampai melalukan moratorium pengiriman TKI ke sana,” kata Soes.

Dikatakan, dalam pertemuan itu pihak Malaysia berjanji akan membahas secara intern Malaysia soal perpanjangan MoU dengan Indonesia dan berjanji tetap melindungi TKI di Malaysia.
Soes mengatakan, Malaysia memang tidak mempunyai undang-undang yang melindungi tenaga kerja asing seperti Indonesia, Singapura dan Hongkong. “Makanya kita penting membuat MoU dengan Malaysia,” kata dia.

Soes menyarankan agar pemerintah terus menekan Malaysia agar segera memperbaharui MoU dengan Indonesia. “Kalau Malaysia belum melakukan maka bukan tidak mungkin pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas juga seperti moratorium. Namun, kita terus melakukan pendekatan dulu,” kata dia.

Diakui oleh Soes tentang anggapan bahwa kasus terhadap TKI di Malaysia beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari kevakum hukum perlindungan TKI di sana. Contoh terakhir adalah Adelina Sau, Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) asal Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), tewas di Malaysia, awal Februari 2018. Adelina tewas, setelah disiksa secara keji oleh majikannya di Malaysia.

Terkait perpanjangan MOU ini, sebelumnya pengamat ketenagakerjaan, Jumhur Hidayat, juga telah mendesak pemerintah agar segera memperpanjang MoU dengan Malaysia dan beberapa negara lainnya terutama Taiwan. “Pemerintah segera buat MoU lagi, supaya TKI terlindungi,” kata Jumhur.


Pun Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan, pemerintah segera memperbaharui MoU dengan Malaysia dan Taiwan. Pemerintah dalam membuat MoU itu, kata dia, harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Prinsip-prinsip ASEAN Consensus on Protection and Promotion the Rights of Migrant Workers.

Apalagi sebagaimana diberitakan, pada tahun 2017, seluruh pemimpin negara ASEAN telah menandatangani Kesepakatan Perlindungan Buruh Migran atau ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.


Pasal 31 UU 18/2017 menyebutkan, PMI atau TKI hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Indonesia, dan/atau memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.(*)


Sumber: Suara Pembaruan, Foto: twitter.com


 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia