KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPresiden Jokowi: Awasi Penyaluran Bansos, Libatkan KPK, BPKP Dan Kejaksaan oleh : Danny Melani Butarbutar
19-Mei-2020, 13:27 WIB


 
  KabarIndonesia Mengutip infoKABINET.id, dikabarkan bahwa terkait penyaluran bansos terkait pandemi covid-19 yang ditengarai salah sasaran dan diduga disalahgunakan, Presiden Jokowi secara tegas meminta untuk diawasi.

“Untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, BPKP, atau dari Kejaksaan. Kita
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
KAMI MASIH PUNYA RASA MALU 31 Mei 2020 11:30 WIB

Aroma Kematian 09 Mei 2020 13:56 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
DESAINER SANG PEMUJA SETAN! 29 Mei 2020 13:08 WIB


 
 
HUKUM

Melawan Hoax Virus Corona
Oleh : Yusrizal | 21-Mei-2020, 15:19:28 WIB

KabarIndonesia - Lhokseumawe, Media sosial dan jejaring sosial lainnya adalah sarana yang paling efektif untuk menyebarluaskan berbagai konten informasi, dan disinformasi didunia maya. 

Terkait pemberitaan Virus Corona yang mematikan telah menyebar diseluruh antero negeri bahkan dunia. Namun, peranan media sosial dan jejaring sosial lainnya akhir-akhir ini juga telah mewabah penggunaanya untuk menyebarkan virus ketakutan dan informasi yang sesat (hoax) tentang pandemi Virus Corona.

Ini bermakna bahwa bukan hanya Virus Corona yang mewabah saat ini, namun virus hoax (berita bohong/sesat) juga menjadi pandemi tersendiri didalam masyarakat. Banyak pengguna Media sosial dan jejaring sosial lainnya saat ini memberi lebih banyak peluang untuk menyebarkan ketakutan terkait penyebaran Virus Corona.

Ketakutan itu dapat saja menyebabkan perubahan psikologi pada masyarakat maupun perubahan ekonomi secara meluas. Menanggapi informasi yang salah dan menyesatkan tersebut, diharapkan mengarahkan pengguna media sosial dan jejaring sosial menuju ke informasi yang dapat dipercaya dan akuntabel daripada menyebarkan berita bohong yang membuat suasana kian bertambah rumit dan sulit.

Berkenaan dengan penyebaran wabah Virus Corona  yang kian masif di Indonesia, telah memunculkan rumor dan pemberitaan yang bersifat kabar bohong (hoak) yang tak terhitung jumlahnya. Akibat perilaku tak terpuji tersebut, pada akhirnya menyebabkan kepanikan dan ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat.

Oleh sebab itu pemerintah selalu mendorong pengguna media sosial dan jejaring sosial lainnya untuk membuat konten-konten postingan yang bijak serta bertanggungjawab ditengah penanggulangan pandemi corona saat ini. Dampak dari gelombang misinformasi penyebaran Virus Corona sejatinya adalah bentuk pengurasan sumber daya dan gangguan pada saat pemerintah berusaha menahan penyebaran wabah tersebut.

Bagaimanapun informasi yang bersifat penyebaran kebohongan, keliru dan berbagai upaya untuk menyebarkan informasi di media sosial dan jejaring sosial lainnya mengenai pandemi Virus Corona sejatinya telah memperburuk kondisi saat ini, ditengah upaya pemerintah dan berbagai elemen masyarakat tengah berjuang untuk mempercepat penanganan dan penghentian menjalarnya virus tersebut. 

Informasi sesat yang terus diulang-ulang pada akhirnya akan menjadi suatu kebenaran apabila tidak diidentifikasi secara cermat dan bijak. Untuk itu peran kepolisian guna penegakan hukum sangat penting untuk ditegakkan guna terjaminnya tertib sosial yang jauh dari berita bohong (hoax).

Aspek Hukum Hoax
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoax adalah berita bohong atau berita yang tidak jelas sumbernya. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, akan tetapi dibuat seolah-olah benar adanya (upaya peyakinan). Hoaks bukan sekedar misleading atau bentuk penyesatan akan tetapi juga tidak memiliki landasan hukum, sosilogis maupun filosofisnya. Namun dalam penyajian sebuah hoax ada upaya peyakinan bahwa seolah-olah berita tersebut sebagai serangkaian fakta yang sebenarnya terjadi.

Dalam kacamata hukum pidana menyebarkan berita bohong atau hoax merupakan tindak pidana. Artinya, sebuah pemberitaan harus didukung oleh fakta yang sebenarnya dan terjamin validitas data maupun informasinya. Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Terkait  dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu  diperhatikan :

Pertama, Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana,
Kedua, Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
Ketiga, Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

"Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya". (Moeljatno, 1985. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34).

Suatu perbuatan baru dapat dipidana jika ada pada perbuatan tersebut suatu kesalahan dari dalam diri seseorang pelaku suatu tindak pidana. Kesalahan dalam hukum pidana pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian yaitu, kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa) yang keduanya apabila dilakukan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, tak terkecuali penberitaan bohong (hoax) terkait penyebaran dan penanganan Virus Corona yang saat ini melanda Indonesia.

Oleh sebab itu, menggunakan media sosial dan jejaring sosial lainnya harus dilakukan secara bijak, taat hukum demi kemaslahatan kehidupan bersama. Mengenai penyebaran berita bohong (hoax), ada beberapa aturan hukum yang menjadi sandaran dalam penegakan hukum pidana.

Diantaranya adalah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Menyatakan bahwa: "ayat (1). Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. 
Ayat (2). Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun."

Selanjutnya dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Menyatakan bahwa: "Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun."  

Berkaitan dengan penyebaran berita bohong pada media elektronik Merujuk UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45A Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar".

Aturan hukum sudah sangat jelas mengatur bagaimana penggunaan berbagai media sosial untuk berselancar secara positif. Penting yang harus dipahami bahwa dalam berdialektika di dunia maya yang tak terbatas saat ini, disetiap tindakan tersebut ada ruang etik dan hukum yang seyogianyanya menjadi panduan dalam ruang publik. Ruang publik tersebut harus dimanfaatkan untuk menyajikan informasi yang benar, bermanfaat serta didukung data yang aktual sehingga disetiap suguhannya mampu menghadirkan kesejukan dan kedamaian dalam nuansa kebebasan publik.

Pada akhirnya, peran pemerintah untuk melakukan penertiban sebagai bentuk pengawasan menjadi sebuah keniscayaan. Hadirnya platform media sosial dan jejaring sosial, sebagai ruang informasi publik yang sehat dan menyehatkan tentu sangat dinantikan. Bukan sebaliknya, penggunaanya dipersenjatai untuk menyebarkan informasi bohong dan sesat yang jauh dari kebenaran. Semoga!(*)    

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Saus Sate Indonesia Buatan Thailandoleh : Fida Abbott
22-Mar-2020, 03:07 WIB


 
  Saus Sate Indonesia Buatan Thailand Saus sate Indonesia ini saya temukan di toko kelontong daerah Chester, negara bagian Pennsylvania, AS. Harganya turun drastis dari $6.99 menjadi $0.99. Jumlahnya banyak sekali yang disetok di rak. Senang melihat salah satu saus terkenal Indonesia dijual di AS. Sayangnya,
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
DIE HARD - SUSAH MATEK 23 Mei 2020 10:41 WIB

 

 

 

 

 

 
MANG UCUP ITU CHINA BANANA 28 Jan 2020 00:52 WIB

 

 

 

 

 

 
Agama Nano Nato 30 Mei 2020 00:58 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia