KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPolri dan Bawaslu Siap Optimalkan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu 2019 oleh : Rohmah S
13-Sep-2018, 16:59 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jakarta, Terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 mendatang, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin  semua akan berjalan aman dan lancar.  Guna memaksimalkan melaksanakaan pengamanan pemilu, Polri sudah bersiap diri lebih dini dengan mematangkan strategi pengamanan. Adapun dalam pelaksanaan pengamanan
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Penyair Sang Waktu 31 Aug 2018 11:12 WIB

Hidup adalah Belajar 29 Aug 2018 06:45 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB


 
 
HUKUM

Mantan Presdir PT Aquafarm: 185 Ton Pelet per Hari Ditabur ke Danau Toba
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 22-Feb-2018, 10:31:25 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Dikabarkan, Freek Huskens, mantan Presiden Direktur PT Aquafarm Nusantara (disingkat Aquafarm), mengatakan sebanyak 1,8 Ton pelet ikan ditabur untuk 1 Ton ikan per hari. Hal ini ia sampaikan dalam Sidang Lanjutan Gugatan Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Aquafarm pada Rabu (21/2/2018) di PTUN Jakarta.

Lebih lanjut Huskens mengatakan bahwa tahun 2014 Aquafarm memproduksi 37.000 Ton ikan. “Jika 1 Ton ikan butuh 1,8 Ton pelet, ini berarti tahun 2014 Aquafarm memasukkan pelet sekitar 66.600 Ton per tahun atau 5.550 Ton per bulan, sama dengan 185 Ton per har," ujar Robert Paruhum Siahaan, SH, Ketua Tim Litigasi YPDT sekaligus Kuasa Hukum YPDT di muka persidangan.

Dapat dibayangkan betapa banyaknya pelet yang diberikan kepada ribuan ton ikan di Keramba Jaring Apung (KJA) Aquafarm. Jika dalam 1 tahun (365 hari) dikalikan 1,8 Ton pelet, maka ada sebanyak 65.700 Ton pelet. Seandainya 1% saja dari pelet itu mencemari Danau Toba, maka sekitar 657 Ton pelet berpotensi mencemari Danau Toba dalam 1 tahun.

Disampaikan bahwa sidang ini adalah lanjutan Perkara No.164/G/2017/PTUN-JKT, antara pihak YPDT selaku Penggugat dengan pihak BKPM selaku Tergugat dan PT. Aquafarm Nusantara selaku Tergugat II Intervensi, yang dilaksanakan pada hari Rabu (21/2) di Jakarta. YPDT melakukan gugatan karena izin usaha PT. Aquafarm Nusantara yang diterbitkan oleh BKPM sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dan menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergubsu) Nomor 1 Tahun 2009 ditentukan bahwa mutu air Danau Toba adalah standar air minum.
Sidang dipimpin Majelis Hakim, antara lain: Wenceslaus, SH, MH (Hakim Ketua), Oenoen Pratiwi, SH, MH (Hakim Anggota I), dan M. Arief Pratomo, SH, MH (Hakim Anggota II). Pardomuan Silalahi SH selaku Panitera Pengganti (PP).

Hadir dari Tim Litigasi YPDT sebagai Kuasa Hukum YPDT, Robert Paruhum Siahaan, SH (Ketua), dan Deka Saputra Saragih, SH, MH (Anggota), dan FX Denny S Aliandu, SH (Anggota). Sementara dari pihak Tergugat (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menghadirkan 2 orang Kuasa Hukumnya dan dari pihak Tergugat II Intervensi (PT Aquafarm Nusantara) diwakili Kuasa Hukumnya Dr Hotman Paris Hutapea dan rekan.

Saat persidangan berlangsung, saksi fakta mengatakan bahwa Aquafarm mulai mengoperasikan KJA sejak 1998 hingga 2018 (tahun sekarang). Ini berarti potensi pencemaran Danau Toba dari pelet ikan dapat kita hitung adalah 19 tahun X 657 Ton = 12.483 Ton pelet. Angka yang fantastis. Bagaimana tidak tercemar Danau Toba itu?

Namun demikian, Presiden Direktur Aquafarm sejak 1998-2016 ini, masih mampu berkelit dengan mengatakan bahwa setiap 6 bulan sekali pihak BLH (Badan Lingkungan Hidup) Sumatera Utara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) mengaudit air Danau Toba pada KJA Aquafarm dan hasil audit tersebut dinyatakan tidak tercemar.

Pihak Kuasa Hukum YPDT sebagai Penggugat melihat tidak masuk akal antara logika fakta yang disampaikan Huskens dan hasil audit BLH Sumut dan KLH yang dikatakan saksi fakta tersebut tidak tercemar Danau Toba itu.

Ketika Penggugat menanyakan apakah saksi mengetahui bahwa berdasarkan menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergubsu) Nomor 1 Tahun 2009 ditentukan bahwa mutu air Danau Toba adalah kelas satu untuk standar air minum. Sementara, KJA hanya diperbolehkan pada perairan kelas 2 atau kelas 3. Huskens menjawab tidak mengetahui. Bagaimana mungkin seorang Presiden Direktur tidak mengetahui hal tersebut selama 18 tahun bekerja untuk Aquafarm?

Usai mendengarkan saksi fakta, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan Saksi Ahli Aquafarm (Tergugat II Intervensi) lainnya yaitu Prof. Dr. Ir. Endi Setiadi Kartamihardja, M.Sc yang berasal dari Pusat Penelitian Perikanan dan Konservasi Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Sebagai informasi pada persidangan lalu (7/2/2018) Freek Huskens ditolak bersaksi di persidangan, karena dokumen keimigrasiannya tidak lengkap.

Sidang berlangsung sekitar hampir 4 jam. Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa sidang ini kurang produktif karena sekitar 75% dari waktu berjalan pada persidangan lebih banyak diwarnai debat kusir yang tidak ada kaitannya dengan materi sidang antara Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Penggugat. Ketua Majelis Hakim berkali-kali mengingatkan kepada semua pihak untuk menahan emosi dan santun beretika dalam ruang sidang.

Sidang juga dihadiri Pdt Marihot Siahaan (Sekretaris YPDT), Drs Berlin Situngkir, MBA (Tim Ahli YPDT), Johansen Silalahi (Tim Ahli YPDT), Jhohannes Marbun, SS, MA (Sekretaris Eksekutif YPDT), Ir Joyce Sitompul br Manik, Angelo Pardosi (Mahasiswa Pencinta Danau Toba), dan Boy Tonggor Siahaan (Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia).
Sidang berikutnya dijadwalkan pada Rabu (28/2/2018) pada pukul 09.00 WIB di PTUN Jakarta. Semua pihak diberikan kesempatan satu kali lagi mengajukan Saksi Ahlinya. Demikian relis yang diterima pewarta kabarindonesia.com dari narahubung YPDT Jhohannes Marbun.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 
Khasiat Buat Bit Untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia