KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
ProfilEyang Dokter dan Kemenangan Kehidupan oleh : Kabarindonesia
22-Mei-2019, 08:38 WIB


 
 
KabaIndonesia - Bagi sebagian besar orang, menulis narasi kehidupan dalam bentuk autobiografi adalah percuma dan membuang-buang waktu. Tidak sedikit pula orang yang menganggap bahwa hidup terlalu biasa untuk dituliskan menjadi sebuah autobiografi. Tidak ada yang menarik dalam kehidupan, begitulah anggapan
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Menunggu 19 Mei 2019 16:15 WIB

SYEH SITI JENAR 16 Mei 2019 15:44 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
24 Tahun Tenggelamnya KMP Gurita 18 Mei 2019 04:40 WIB

 
 
HUKUM

Kini DPRD Berwewenang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Daerah
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 19-Mei-2018, 14:24:19 WIB

KabarIndonesia - Ditengah adanya pro kontra atas wacana dan keinginan agar Kepala Daerah dipilih DPRD, Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang memberikan kewenangan lebih luas kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah.

Situs resmi setkab.go.id menyebut Presiden Jokowi telah menandatangani PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Salah satu poin terpenting dalam aturan tersebut, DPRD berhak memilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah saat terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

"DPRD provinsi dan kabupaten/ kota mempunyai tugas dan wewenang: d. memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan," demikian bunyi pasal 23 ayat (d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018.

Selain itu, DPRD juga berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri. DPRD juga berwenang mengangkat dan memberhentikan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

Hal ini disebut pada pasal 24 ayat 1,2) yakni “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud diselenggarakan dalam rapat paripurna, dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD,”

Nantinya, mekanisme pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah diatur ke dalam Tata Tertib DPRD, yang paling sedikit memuat:
a. tugas dan wewenang panitia pemilihan; b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan; c. persyaratan calon dan penyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. jadwal dan tahapan pemilihan; e. hak anggota DPRD dalam pemilihan; f. penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna; g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi; h. penetapan calon terpilih; i. pemilihan suara ulang; dan j. larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

Menurut PP ini, hasil pemilihan tersebut dalam rapat paripurna pimpinan DPRD akan mengumumkan pengangkatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau pengangkatan Wakil Kepala Daerah, dan selanjutnya diajukan ke pemerintah atasan untuk mendapat pengesahan.

Hal ini sebutkan dalam pasal 25 ayat (1 dan 2) PP ini, “Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,”

Ditegaskan juga, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 16 April 2018 itu. (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 



Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Persiapan Puasa Sahur Dahulu 19 Mei 2019 15:43 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Umat Yang Bingung 18 Mei 2019 15:45 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia