KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalRudiantara: 4,6 Juta UMKM Sudah Online oleh : Sesmon Toberius Butarbutar
15-Nov-2017, 21:01 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan berdasarkan data terdapat 4,6 juta UMKM dari target delapan juta UKM hingga 2019 telah masuk akses online.

"Kami punya target mengonlinekan delapan juta UMKM hingga tahun 2019, namun sekarang baru
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Hujan Tak Pernah Sendiri 13 Nov 2017 20:13 WIB

Ada Saat 08 Nov 2017 13:32 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Kasus Megakorupsi KTP-el, Gamawan Minta KPK Mengawal

 
HUKUM

Kasus Megakorupsi KTP-el, Gamawan Minta KPK Mengawal
Oleh : Chairil Makmun | 16-Mar-2017, 20:29:40 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dengan anggaran Rp 5,9 triliun sejak awal sudah dipresentasikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gamawan pun minta KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengawal proyek ini agar berjalan sesuai aturan.

Gamawan menjelaskan hal ini sebagai saksi dalam sidang kasus megakorupsi KTP-el di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hari ini, Kamis (16/3/17). Selain Gamawan, ada enam saksi lain akan diperiksa. Namun, mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang sedianya diperiksa sebagai saksi ternyata berhalangan hadir.

Kasus ini diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun. KPK menetapkan dua terdakwa, yakni mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Irman, dan mantan Direktur Pengelola Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemdagri Sugiharto.

Menurut Gamawan, saat dia menjabat Mendagri proyek KTP-el ini berjalan normal, tidak ada tanda-tanda penyimpangan. Dia pun sangat hati-hati menangani proyek ini. Misalnya, sebelum tanda tangan dokumen, dia minta diaudit lebih dulu olek BPKP. "Sebelum ada audit BPKP, saya tidak mau tanda tangan," katanya.

Saat kasus ini bergulir di ranah hukum, DPR bermanuver menyerang KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding Ketua KPK Agus Raharjo memiliki konflik kepentingan dalam kasus korupsi KTP-el. Menurut Fahri, sebelum masuk KPK, Agus menjabat Kepala LKPP. "Saat itu Agus membawa pengusaha bertemu Mendagri Gamawan dalam urusan KTP-el," kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/3/17).

Fahri juga bilang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit dan semuanya bersih. Namun, begitu Agus masuk KPK,  KTP-el malah dijadikan kasus korupsi. "Maka, untuk menghindari konflik kepentingan, saya minta Agus mundur dari KPK," ucapnya.

Agus Raharjo kontan menolak tudingan Fahri. "Ketika jadi Kepala LKPP, saya tidak tahu proyek KTP-el itu. Saya tidak mau berpolemik. Saya siap jika dimintai keterangan dalam sidang," kata Agus kepada wartawan, Rabu (15/3/17). Dia menambahkan, akan mengungkap semua yang dia tahu tanpa ada yang disembunyikan.

Selain menyerang Ketua KPK, Fahri pun mewacanakan DPR menggunakan hak angket untuk mengungkap secara menyeluruh kasus KTP-el. Fahri ingin kasus ini terungkap sejak perencanaan sampai proyek selesai. "Jangan ada upaya pembusukan terhadap DPR," katanya. 

Dalam sidang pekan lalu, Jaksa Penuntut Umumj (JPU) KPK menyebutkan sejumlah politisi mantan anggota dan anggota DPR aktif terlibat kasus ini. Diduga mereka ikut menerima uang suap.  Mereka antara lain Setya Novanto (sekarang Ketua DPR), Yasona Laoly (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Ganjar Pranowo (sekarang Gubernur Jawa Tengah). Nama politisi lain yang disebut JPU di antaranya Teguh Juwarno (PAN), Melkias Markus Mekeng (Golkar), Markus Nari (Golkar), dan Marzuki Alie (mantan Ketua DPR). 

Selain politisi, uang suap juga diduga mengalir ke kas partai. misalnya ke Golkar dan Demokrat. Ketua Umum Golkar Setya Novanto langsung mebantah. "Tidak ada uang ke partai. Silakan cek ke bendahara. Silakan cek rekening partai," katanya.
Hal senada dikatakan Agus Hermanto, politisi Demokrat yang juga Wakil Ketua DPR. "Saya jamin tidak ada uang mengalir ke kas Demokrat," katanya kepada wartawan baru-baru ini. (*) *)

Foto Dokumentasi : Arsip Tribunews

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Inspirasi 60 Tahun Astra Makassar Semarak, Target Revitalisasi 600 Halte Tercapai Senior Journalist Rappler Indonesia Uni Lubis (kanan) berinteraksi dengan 400 peserta dalam bedah buku Astra on Becoming Pride of the Nation bersama Chief of Corporate Human Capital Development PT Astra International Tbk Aloysius Budi Santoso (tengah), dipandu oleh Zilvia Iskandar
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Menjadi Guru Yang Baik 15 Nov 2017 07:00 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beriman dan Bijaksana 12 Nov 2017 06:45 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia