KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPolri dan Bawaslu Siap Optimalkan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu 2019 oleh : Rohmah S
13-Sep-2018, 16:59 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jakarta, Terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 mendatang, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin  semua akan berjalan aman dan lancar.  Guna memaksimalkan melaksanakaan pengamanan pemilu, Polri sudah bersiap diri lebih dini dengan mematangkan strategi pengamanan. Adapun dalam pelaksanaan pengamanan
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Penyair Sang Waktu 31 Aug 2018 11:12 WIB

Hidup adalah Belajar 29 Aug 2018 06:45 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB


 

FORSI Tuntut Kantah Depok Klarifikasi Dugaan Pungli di Pengukuran

 
HUKUM

FORSI Tuntut Kantah Depok Klarifikasi Dugaan Pungli di Pengukuran
Oleh : Buya | 08-Apr-2018, 23:43:54 WIB

KabarIndonesia - Depok, Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Masyarakat untuk Transparansi (LSM FORSI) menyerukan agar informasi terkait dugaan pungutan liar (pungli) pengukuran 16 dan 19 bidang di Kota Depok segera diusut. Apalagi kedua berkas permohonan pengukuran itu sudah beredar di permukaan.

"Kami minta pimpinan Kantor Pertanahan Kota Depok, Sutanto, segera mengusut dan mengklarifikasi informasi ini. Apalagi kejadian berkas tersebut berlangsung bukan di masa jabatannya," tegas Deputi Tim Investigasi LSM FORSI, Josmar S kepada wartawan, Sabtu (7/4). 

Dikatakan Josmar, mengikuti aturan yang berlaku seluruh permohonan pengukuran untuk bidang tanah yang banyak harus melampirkan siteplan dari dinas terkait. Terkecuali permohonan pengukuran bidang banyak tanah waris.

"Informasi yang kami dapat dari orang dalam di Kantah Kota Depok, permohonan pengukuran 16 dan 19 bidang di Cilodong dan Cinere itu bukan bidang tanah waris. Tapi diloloskan dengan kesepakatan sejumlah biaya per bidang dengan pihak pengukuran Kantah Kota Depok," kata Josmar.

"Ini yang harus diklarifikasi Sutanto sebagai kepala Kantah Depok bersama Kepala Seksi Infrastuktur Pertanahan Kantah Depok, Edi Suwardi. Jika tak bisa diklarifikasi, berarti mereka mengakui ada pungli di persoalan ini," tegasnya lagi.
  
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kota Depok, Edi Suwadi terkesan menghindar saat dikonfirmasi hal ini. Tak ada satu pun kalimat klarifikasi yang terucap dari bibirya. 

Sementara Kepala Kantah Kota Depok, Sutanto, saat dikonfirmasi berjanji akan menyelidiki persoalan ini untuk diklarifikasi. "Saya akan selidiki persoalan ini agar bisa tahu jelas duduk persoalannya," ujarnya. (*)

 

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia