KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalHumas Indonesia Butuh Dewan Kehumasan oleh : Rohmah Sugiarti
10-Des-2017, 23:29 WIB


 
 
KabarIndonesia – Profesi Hubungan Masyarakat (Humas) atau Public Relations (PR) di Indonesia butuh sebuah lembaga independen yang bertugas membina pertumbuhan dan perkembangan kehumasan nasional. Kebutuhan ini semakin relevan dan mendesak dengan dibukanya keran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang membuka akses
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Jatuh Cinta Kepada Telaga 26 Nov 2017 11:31 WIB

Dunia Imitasi 23 Nov 2017 15:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Dibalik Kasus 28 PBS di Kapuas Diduga Ada

 
HUKUM

Dibalik Kasus 28 PBS di Kapuas Diduga Ada "Permainan" Bupati
Oleh : Mandau Suwandi | 16-Sep-2017, 03:23:42 WIB

Kabar Indonesia - Kuala Kapuas, Meskipun Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S. Bahat, MM, MT,  mengeluarkan surat nomor : 525/1507/Disbunhut/2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal laporan tentang penindakan dan penghentian kegiatan perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) di wilayah Kabupaten Kapuas. Surat tersebut sebagai jawaban atas surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 tentang penghentian pengoperasian kegiatan yang belum tuntas, ditujukan kepada seluruh Bupati se-Kalimantan Tengah.

Namun sudah lebih tiga tahun lamanya sejak surat tersebut dikeluarkan, hingga kini orang nomor satu bumi Tingang Menteng Panunjung Tarung ini belum juga menindak PBS di Kabupaten Kapuas yang membuka lahan, tetapi belum mengantongi izin sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean). Padahal dalam surat tersebut jelas menyebutkan, bahwa penindakan dilakukan setelah selesai audit oleh Tim Audit yang diketuai Wakil Bupati Kapuas.
Terhadap 28 PBS, terdiri dari 15 PBS lama dan 12 PBS baru, tidak termasuk PBS PT.Graha Inti Jaya yang sudah clear and clean perizinannya. Bahkan dibalik kasus perizinan 27 PBS yang belum clear and clean ini, warga menduga ada "permainan" atau deal-deal antara Bupati dengan pengusaha, yang berujung pada penyuapan. 
Akan halnya seperti PT.Kapuas Maju Jaya yang beroperasi di wilayah kecamatan Kapuas Tengah, kecamatan Pasak Talawang dan kecamatan Kapuas hulu. Seharusnya PBS ini ditindak dan diberi sanksi. Sebab berdasarkan hasil audit tim, perusahaan perkebunan kelapa sawit ini telah melakukan penggarapan lahan pada kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi konversi (HPK). Bahkan tumpang tindih dengan IUPHHK-HA PT. Mandau Talawang, sebelum mendapat izin pelepasan kawasan hutan, HGU dan IUP-B tetap. Juga terindikasi melakukan pembukaan lahan diluar izin lokasi dan tanaman yang menghasilkan, tidak ada kontribusi kepada Pemkab Kapuas.  

Nyatanya, oleh Bupati yang mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ini, malah meterbitkan izin baru pada tanggal 11 Maret 2015. Dengan surat keputusan nomor 141/Adminsda Tahun 2015 tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Kapuas Maju Jaya untuk keperluan perkebunan kelapa sawit, di kecamatan Pasak Talawang, kecamatan Kapuas Hulu dan kecamatan Kapuas Tengah, kabupaten Kapuas.

 

Padahal sebelumnya, Bupati Ir.Ben Brahim telah mengeluarkan surat nomor  25/825/ Disbunhut 2014, tanggal 19 Mei 2014 perihal: penegasan telah berakhirnya izin lokasi dan izin usaha budidaya perkebunan (IUBP) PT. Susantri Permai yang ditujukan kepada pimpinan PT. Susantri Permai. Surat nomor : 525/826/Disbunhut.2014 tanggal 19 Mei 2014 perihal: penegasan telah berakhirnya izin lokasi dan izin usaha budidaya perkebunan (IUBP) atas nama PT. Dwi Warna Karya, yang ditujukan kepada pimpinan PT.Dwi Warna Karya. Dan surat Bupati Kapuas nomor: 525/827/Disbunhut 2014 tanggal 19 Mei 2014, perihal: penegasan telah berakhirnya izin lokasi dan izin usaha budidaya perkebunan (IUBP) PT.Kapuas Maju Jaya, yang ditujukan kepada pimpinan PT.Kapuas Maju Jaya.


Dalam ketiga surat tersebut dinyatakan bahwa, perpanjangan izin lokasi dan perpanjangan izin IUBP ketiga perusahaan tersebut tidak berlaku lagi, karena masa berlakunya telah berakhir. Bahkan dalam surat nomor 522/1419/Admin.SDA.2014 tanggal 29 Agustus 2014 perihal: tanggapan atas permohonan perpanjangan izin lokasi PT.Kapuas Maju Jaya, yang ditujukan kepada Direktur PT. Kapuas Maju Jaya. 
Bupati menyatakan, tidak dapat memproses permohonan tersebut lebih lanjut berdasarkan instruksi Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 5 tahun 1998 tentang pemberian izin lokasi. Dalam rangka penataan penguasaan tanah skala besar, diktum ketiga huruf b: "Dua tahun setelah terbit izin lokasi, pelepasan kawasan hutan belum diperoleh, izin lokasi tidak dapat diperpanjang." Serta bertentangan dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor : 2 tahun 1999, tentang izin lokasi. 
Menurut warga, dalam melakukan audit tersebut, tentu Pemkab Kapuas dipastikan mengeluar dana yang cukup besar untuk biaya operasional tim. Tentunya dengan harapan hasil kerja tim tersebut bisa dimanfaatkan serta diharapkan dapat diperoleh pemasukan (income) dari sanksi yang dikenakan untuk pendapatan daerah, bukan untuk pribadi.
Dugaan warga  adanya "permainan" Bupati dibalik kasus 27 PBS tersebut, sangat beralasan karena didukung bukti-bukti seperti: -Surat Gubernur Kalimantan Tengah nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 perihal penghentian pengoperasian kegiatan yang belum clear and clean, ditujukan kepada seluruh Bupati se-Kalimantan Tengah. -Surat Bupati Kapuas nomor : 525/1507/Disbunhut 2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal :Laporan tentang penindakan dan penghentian kegiatan perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) di wilayah Kabupaten Kapuas, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
Selanjutnya, surat Keputusan Bupati Kapuas nomor : 141/Adminsda Tahun 2015, tanggal 11 Maret 2015 tentang pemberian izin lokasi kepada PT.Kapuas Maju Jaya untuk keperluan perkebunan kelapa sawit, di kecamatan Pasak Talawang, kecamatan Kapuas Hulu dan kecamatan Kapuas Tengah, kabupaten Kapuas.  

-Surat Bupati Kapuas nomor : 525/825/Disbunhut 2014 tanggal 19 Mei 2014 perihal penegasan telah berakhirnya izin lokasi dan izin usaha budidaya perkebunan (IUBP) atas nama PT.Susantri Permai yang ditujukan kepada pimpinan PT.Susantri Permai.

 

Surat nomor : 525/826/Disbunhut.2014, tanggal 19 Mei 2014, perihal penegasan telah berakhirnya izin lokasi dan izin usaha budidaya perkebunan (IUBP) atas nama PT. Dwi Warna Karya, yang ditujukan kepada pimpinan PT.Dwi Warna Karya. Dan surat nomor : 525/827/Disbunhut 2014 tanggal 19 Mei 2014, perihal penegasan telah berakhirnya izin lokasi dan izin usaha budidaya perkebunan (IUBP) atas nama PT. Kapuas Maju Jaya, yang ditujukan kepada pimpinan PT.Kapuas Maju Jaya.

 

Seterusnya,  surat Bupati Kapuas nomor 22/1419/Admin.SDA. 2014 tanggal 29 Agustus 2014 perihal: Tanggapan atas permohonan perpanjangan izin lokasi PT.Kapuas Maju Raya, yang ditujukan kepada Direktur PT.Kapuas Maju Jaya.


Menurut warga kasus  layak dibawa ke ranah hukum dan usut sesuai ketentuan yang berlaku, krena terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang, yang berpotensi merugikan keuangan negara(korupsi). Terkait hal tersebut, pewarta media ini juga telah menghubungi dan meminta tanggapan Bupati Kapuas, Ir Ben Brahim S. Bahat via surat. Namun, hingga berita ini dimuat surat tersebut tidak dijawab.(*)                               

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kemeriahan Konser Akhir Tahun JOOX Festival Hura Ceria 2017oleh : Rohmah Sugiarti
10-Des-2017, 23:02 WIB


 
  Kemeriahan Konser Akhir Tahun JOOX Festival Hura Ceria 2017 Kota Bandung sempat diguyur hujan deras sejak siang, rupanya animo kaum muda dan pecinta musik tidak ikut surut sesudah hujan. Sesuai jadwal, tepat pukul 16.00, panggung “JOOX Live Festival Hura Ceria”, yang diadakan pada Sabtu, 9 Desember 2017 di Lapangan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Mengenang Hari Juang Kartika 13 Des 2017 11:39 WIB

 

 

 

 

 

 

 
Hasapi dan Sarune Batak 05 Des 2017 02:46 WIB

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia