KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Berita RedaksiTol Laut, Tol Langit, dan Tol Media (Sebuah Kesaksian untuk HUT ke-13 HOKI) oleh : Wahyu Ari Wicaksono
12-Nov-2019, 01:10 WIB


 
 
KabarIndonesia - Sekarang ini perkembangan teknologi media telah berkembang dengan luar biasa. Apalagi ketika muncul teknologi yang disebut sosial media. Kemunculan sosial media telah membuat banyak hal berubah. Mulai dari industri, bisnis, kehidupan sosial, gaya hidup dan banyak lainnya. Salah
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Komedi Politik 02 Okt 2019 11:10 WIB

Antara Jarak dan Doa 21 Sep 2019 10:40 WIB

 
Batu Mulia Aceh Kembali Bangkit 22 Nov 2019 17:22 WIB


 
BERITA LAINNYA
 
FamGofest 2019 Hadir di BSD City 21 Nov 2019 09:18 WIB

 

 

Dana Desa Hendaknya Jangan Bermasalah dan Maladministrasi

 
HUKUM

Dana Desa Hendaknya Jangan Bermasalah dan Maladministrasi
Oleh : Bang Rachmad | 11-Okt-2019, 07:32:50 WIB

KabarIndonesia - Banda Aceh, Pemerintah pusat terus memberi perhatian kepada daerah dengan adanya dana desa, yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana Desa dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.

Melalui Permen No. 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo, Dana Desa memiliki beberapa prioritas yang tercakup dalam 3 Ayat di Pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa tersebut.

Akan tetapi dalam prakteknya adanya Maladministrasi pengelolaan dana desa. Laporan yang diterima mulai dari nontransparansi hingga dugaan mark up. Hasil laporan masyarakat tercatat ada 36 laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Demikian banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman bisa jadi karena keluhan masyarakat tidak diproses ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, atau karena miskepercayaan kepada aparat di daerah.

Untuk itulah Ombudsman RI Perwakilan Aceh melaksanakan Focus Grup Diskusi (FGD) terkait Maladministasi Desa dan Solusinya. Acara FGD tersebut dilaksanakan di Kyriad Muraya Hotel Aceh, Senin (7/10/2019).

Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan FGD tentang maladministrasi di desa dan solusinya yaitu Azhari SE. M.Si Kepala DPMG Aceh dan Dr. Teuku Muttaqin, MH, Akademisi, Dosen FH Unsyiah.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin SH mengatakan bahwa: "Berdasarkan data yang kami miliki, sampai saat ini ada sekitar 36 laporan terkait desa. Dugaan Maladministrasinya berbagai macam, mulai dari tidak melayani, tidak patut, tidak prosedural, tidak sesuai aturan, dan berbagai macam lainnya.

Maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Ada laporan yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan atau di tingkat Kabupaten. Namun sebagian masyarakat memilih langsung melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh, makanya perlu ada kesepahaman untuk menemukan solusi bersama dalam hal ini.

Saat ini dana desa yang dikucurkan untuk Aceh telah mencapai 19,84 Triliyun. Dan akan terus bertambah jumlahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih ada sebagian desa yang masih kurang baik pengelolaannya.

Dana desa jangan sampai salah kelola dan yang penting adalah tata kelola keuangan desa yang baik pada saat penyaluran dan penyerapan. Jangan sampai terjadi Maladministrasi pada dana desa apalagi sampai dikorupsi.

Pengelolaan dana desa harus sesuai aturan dan prosedur agar tidak menjadi masalah hukum. Dana desa sudah seharusnya digunakan untuk kemakmuran desa.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utaraoleh : Sesmon Toberius Butarbutar
25-Sep-2019, 15:25 WIB


 
  Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara Camat Nassau Timbul Sipahutar (kiri) meninjau Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Rabu (25/09/2019)
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Pemilu Spanyol Diulang 18 Nov 2019 12:05 WIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia