KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
 
KabarIndonesia - Pada Nukilan Buku Jokowi Utusan Semesta: Sekali Lagi Semesta Membuktikan Tidak Pernah Ingkar Janji bagian (6) kita telah melihat, berbagai upaya untuk menyerang dan menjatuhkan Jokowi ternyata justru sering berbalik menjadi bumerang yang menjadikan elektabilitas Prabowo-Hatta terdegradasi. Jokowi-JK
selengkapnya....


 


 
BERITA PENDIDIKAN LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Sayapku Telah Patah 08 Jul 2019 10:34 WIB


 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Ombudsman RI Perwakilan Lampung Meminta Pemprov Membatalkan Juknis PPDB SMA/SMK TA 2019/2020

 
PENDIDIKAN

Ombudsman RI Perwakilan Lampung Meminta Pemprov Membatalkan Juknis PPDB SMA/SMK TA 2019/2020
Oleh : Yunastanto | 22-Jun-2019, 09:40:24 WIB

KabarIndonesia - Bandar Lampung, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung meminta pemerintah Provinsi Lampung membatalkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Untuk SMA/SMK Tahun Ajaran 2019-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Hal itu disampaikam Nur Rakhman Yusuf selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di kantor Gubernur, Rabu (19 /06.

Nur Rakhman mengatakan juknis PPDB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas tersebut tidak sesuai dengan Permendikbud No.51 Tahun 2018 tentang PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah, serta Surat Edaran (SE) Bersama Mendikbud dan Mendagri RI Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ tentang PPDB.
"Juknis PPDB seharusnya dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan tetap berpedoman pada Permendikbud No 51 Tahun 2018. Namun ternyata kami temukan selain juknis PPDB dikeluarkan oleh Kadisdikbud Provinsi, juga terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan Permendikbud dimaksud," ujarnya.
 
Nur rakhman menjelaskan salah satu kesalahan yang ada dalam Juknis PPDB yang dikeluarkan yakni tentang persyaratan berkas yang mengharuskan surat keterangan domisili dilegalisir oleh Didukcapil, padahal secara kewenangan hal tersebut bukanlah kewenangan dari Disdukcapil untuk mengeluarkan produk pelayanan yang mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan kuota 20% (20% dari 90% kuota zonasi) bagi keluarga tidak mampu, dan sebagainya.
 
"Di dalam Permendikbud diatur bahwa mengenai keterengan tinggal cukup melampirkan keterangan RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa sehingga tidak perlu lagi ke Disdukcapil. Kami sudah banyak menerima laporan dari masyarakat yang ditolak oleh pihak sekolah karena tidak melampirkan surat keterangan domisili dari Disdukcapil," kata Nur Rakhman. 
br />Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan koordinator Disdukcapil se- Provinsi Lampung, diketahui surat keterangan domisili bukan produk pelayanan dari Dinas tersebut. Oleh sebab, itu Nur Rakhman menegaskan hal ini harus segera menjadi perhatian pemerintah terkait. 
"Kami sudah bertemu Wakil Gubernur, dan Plt. Sekda Provinsi dan telah kami sampaikan terkait temuan ini. Kami juga sudah sampaikan tindakan korektif secara lisan karena terdesak dengan rangkaian PPDB yang berbatas dengan waktu. Untuk secara resminya akan kami sampai kan juga secara tertulis," ungkapnya.  

Menurut Nur Rakhman, salah satu tindakan korektif yang disampaikan adalah selain membatalkan Juknis PPDB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebelum ditetapkannya pengumuman calon peserta didik yang diterima, Ombudsman juga meminta supaya menerbitkan peraturan gubernur tentang PPDB agar dapat membuat ketentuan petunjuk teknis yang berpedoman dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018.  

"Jadi, secara otomatis dengan adanya Pergub tersebut nantinya Pemprov Lampung harus memperpanjang masa pendaftaran PPDB tingkat SMA/SMK di Provinsi Lampung" ujarnya. 
 
Terkait temuan tersebut Ombudsman menghimbau juga kepada Pemda Kabupaten/Kota lainnya agar memperhatikan peraturan terkait juknis PPDB yang dikeluarkan, agar mengacu pada Permendikbud 51 Tahun 2018 dan SE Bersama Mendikbud dan Mendagri.  

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menerima laporan masyarakat dan melakukan monitoring di beberapa sekolah terkait pelaksanaan PPDB tingkat SMA/Sederajat serta menerima beberapa hasil pantauan media. Hal tersebut langsung ditanggapi dengan RCO (Respon Cepat Ombudsman) mengingat pelaksanaan PPDB ini berbatas waktu. (*)    

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mekanisasi Pertanian di Tanah Batakoleh : Leonardo Tolstoy Simanjuntak
14-Jun-2019, 06:38 WIB


 
  Mekanisasi Pertanian di Tanah Batak Petani di Tanah Batak sekarang merasa lega. Semakin sulitnya mendapatkan tenaga kerja untuk mengelola pertanian padi, membuat mereka kewalahan. Untunglah mekanisasi pertanian itu beberapa tahun terakhir sudah hadir. Untuk panen raya, petani di kawasan Silindung Tapanuli Utara umumnya sudah menggunakan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cara Asik Menikmati Mudik 23 Mei 2019 13:11 WIB

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia