KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalJalan Berliku Divestasi Tuntas, Kontrak Karya Freeport Sah Menjadi IUPK oleh : Wahyu Ari Wicaksono
22-Des-2018, 04:36 WIB


 
 
KabarIndonesia - Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya pada hari ini telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI)
selengkapnya....


 


 
BERITA BUDAYA LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

Negeri Nestapa 23 Jun 2020 09:15 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
LOVE STORY BIBI LUNG & YOKO 27 Jun 2020 05:00 WIB

 
YUUK DEMO NGEPUNG SURGA! 27 Jun 2020 06:33 WIB


 

Mengharap Terbentuknya Kementerian Kebudayaan Pada Kabinet Mendatang

 
BUDAYA

Mengharap Terbentuknya Kementerian Kebudayaan Pada Kabinet Mendatang
Oleh : Gunoto Saparie | 22-Jun-2019, 09:29:46 WIB

KabarIndonesia - Sudah sejak lama para seniman dan budayawan Indonesia memimpikan terbentuknya kementerian kebudayaan di negeri ini. Impian itu kemungkinan akan terwujud pada pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini. Jokowi kemungkinan akan membentuk kementerian khusus yang menangani kebudayaan dalam kabinet mendatang. Kementerian itu diharapkan memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan kebudayaan dan dipimpin oleh orang yang benar-benar memahami masalah kebudayaan. 
br />Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) Gunoto Saparie dalam Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) akhir tahun lalu, yang menghasilkan rekomendasi berupa 7 agenda strategis dan 7 resolusi kebudayaan. Resolusi itu adalah penyediaan ruang budaya yang inklusif berupa Pekan Kebudayaan Nasional, regenerasi karya kreatif, diplomasi budaya, membangun pusat inovasi budaya, pelibatan seniman dalam kebijakan kepariwisataan, membentuk dana perwalian kebudayaan, dan memfungsikan kembali aset publik untuk kegiatan budaya. 

“Untuk melaksanakan rekomendasi itu tentu saja tidak mudah, sehingga dibutuhkan kementerian khusus kebudayaan. Jokowi kemungkinan akan melakukan terobosan menyangkut arah dan orientasi kebijakan kebudayaannya,” ujarnya. 
Lebih lanjut menurut Gunoto, saat ini kebudayaan berada pada kementerian pendidikan dan kebudayaan setelah sebelumnya berada pada kementerian kebudayaan dan pariwisata. Hal ini tentu saja membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap arah dan orientasi kebijakan kebudayaan. 

Gunoto berpendapat, ketika dibawah kementerian kebudayaan dan pariwisata dana yang dialokasikan memang cukup besar, namun secara filosofis kebudayaan lebih diarahkan pada nilai ekonomis atau komoditas saja. Sedangkan ketika berada di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan, dana yang dialokasikan untuk bidang kebudayaan minim tetapi secara filosofis kebudayaan lebih dihargai nilainya. 

“Dengan adanya kementerian tersendiri yang menangani kebudayaan, diharapkan penyelenggaraan kebudayaan dapat dilakukan secara terencana. Selama ini secara historis penyelenggaraan kebudayaan berada dalam kewenangan suatu kementerian, namun bukan dengan kementerian yang khusus membidangi kebudayaan. Hal ini tentu saja berimplikasi terhadap kurangnya perhatian terhadap kebudayaan itu sendiri,” ujarnya. 

Bidang kebudayaan, lanjut Gunoto, salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup yang disebutkan dalam UUD 1945. Pasal 32 UUD 1945 yang memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Hal ini diperkuat pula dengan ketentuan dalam Pasal 17 UUD 1945 tentang presiden perlu dibantu dengan menteri-menteri negara dan setiap menteri tersebut membidangi hal tertentu dalam pemerintahan termasuk kebudayaan. “Syukurlah kita kini memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Padahal rencana pembuatan hukum turunan Pasal 32 UUD 1945 ini telah dilakukan sejak tahun 1982. Kini kita punya payung hukum yang cukup kuat untuk memajukan kebudayan,” katanya. 

UU ini, tambah dia, berpegang pada pokok pikiran kebudayaan daerah, strategi kebudayan, rencana induk pemajuan kebudayaan, dan membahas tentang tata kelola kebudayaan. Ada 10 objek kebudayan yang akan dikembangkan, yakni manuskrip, adat-istiadat, tradisi lisan, ritus, pengetahuan, teknologi, olah raga, bahasa, kesenian tradisional, dan permainan rakyat.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Sambal Oelek Indonesia Buatan ASoleh : Fida Abbott
02-Jun-2020, 02:23 WIB


 
  Sambal Oelek Indonesia Buatan AS Sambal Oelek ini saya temukan di Walmart Supercenter, Parkesburg, Pennsylvania. Awalnya saya mengira buatan salah satu negara Asia selain Indonesia karena tulisan di depan botolnya. Ternyata buatan Amerika Serikat. Tampaknya Indonesia harus meningkatkan persaingannya di pasar bebas dan jeli membidik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 
MANG UCUP ITU CHINA BANANA 28 Jan 2020 00:52 WIB

 

 

 

 

 
HOW ARE YOU MY FRIEND? 27 Jun 2020 05:21 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia