KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahBupati Samosir Sampaikan Surat Protes Tentang Annual Fee kepada Gubernur Sumut oleh : Danny Melani Butarbutar
15-Des-2018, 14:30 WIB


 
 
KabarIndonesia - Samosir, Sebagaimana dilansir berbagai media cetak dan online di Sumatera Utara, juga telah diberitakan media ini, dua kepala daerah yakni bupati Samosir dan bupati Tapanuli Utara menyampaikan protes keras kepada Gubernur Sumatera Utara. Protes tersebut terkait SK Gubsu
selengkapnya....


 


 
BERITA BUDAYA LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Sepertiga Malam 05 Nov 2018 15:57 WIB

Duhai Kau yang Sedang Diuji 21 Okt 2018 11:53 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Ucup Kecil, Sang Penantang Takdir 15 Des 2018 11:22 WIB

 
 
BUDAYA

Angin Segar Undang-undang Kebudayaan
Oleh : Gunoto Saparie | 03-Des-2017, 21:10:03 WIB

KabarIndonesia - Setelah lebih dari tiga dekade menjadi wacana yang hangat dibicarakan, akhirnya Sidang Paripurna DPR-RI bersama dengan Pemerintah beberapa bulan lalu sepakat RUU Pemajuan Kebudayaan disahkan menjadi undang-undang. Salah satu poin yang memberikan harapan baru bagi kebudayaan nasional dalam Undang-undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini antara lain adanya penegasan paradigma baru tentang sudut pandang pembiayaan dan alternatif sumber pendanaan. Kedua hal tersebut memang menjadi masalah klasik, sehingga selama ini dukungan terhadap kegiatan pemajuan kebudayaan terkesan diabaikan.

Undang-undang Pemajuan Kebudayaan tersebut telah membuka ruang partisipasi masyarakat, baik perorangan maupun korporasi, untuk berpartisipasi membantu pendanaan kegitan pemajuan kebudayaan kabupaten/ kota dan provinsi, melalui pembentukan Lembaga Wali Amanat, sehingga dapat berjalan secara berkesinambungan. Lembaga Wali Amanat yang akan dibentuk mengacu kepada Perpres Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Lembaga ini akan bertugas mengelola dan menyalurkan aset finansial yang bersumber dari orang atau lembaga, termasuk APBN dan APBD yang difokuskan kepada 10 objek pemajuan kebudayaan; tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan traditional, teknologi tradional, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional.

Hari-hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang sibuk menyusun rencana induk pemajuan kebudayaan. Rencana induk ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017. Dalam menyusun rencana induk ini Kemendikbud menghimpun peta kebudayaan mulai dari tingkat kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan kabupaten/kota bersentuhan langsung dengan setiap unsur kebudayaan.  Peta yang didapatkan dari kabupaten/kota berisi data, fakta, permasalahan, serta usulan penyelesaian yang dapat dilakukan untuk memajukan kebudayaan. Peta tersebut selanjutnya dirumuskan di tingkat provinsi dengan melibatkan perguruan tinggi. Rumusan yang dihasilkan di tingkat provinsi akan dibawa ke Kongres Nasional Kebudayaan yang rencananya akan berlangsung pada semester dua di tahun 2018. Dan hasil rumusan pada Kongres Nasional Kebudayaan akan menjadi peraturan pemerintah (PP) yang ditargetkan selesai pada tahun 2019.

Angin Segar

Harus diakui, kehadiran Undang-undang Pemajuan Kebudayaan merupakan angin segar yang berembus bagi upaya-upaya memperkuat kehidupan masyarakat berkebudayaan.  Pada dasarnya kebudayaan menyentuh seluruh sektor dan sendi kehidupan manusia. Ia bukan sekadar berwujud kesenian dan perayaan ritual tradisi masyarakat, namun juga juga menyangkut nilai suatu karakter luhur yang menjalani proses pewarisan dan bersama gerak zaman membentuk peradaban manusia.

Rancangan itu sendiri sesungguhnya telah diajukan pemerintah sejak sekitar 35 tahun lalu.  Memang cukup panjang perjalanan mencapai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Pembahasan rancangan tersebut hingga tiga periode keparlemenan. Meskipun demikian, bukan berarti undang-undang tersebut sudah sempurna.

Awalnya ia bernama Rancangan Undang-undang Kebudayaan, sedangkan dalam proses pembahasan antara legislatif dan eksekutif berkembang menjadi Rancangan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan.  Hal itu merujuk kepada Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945, bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Undang-undang Pemajuan Kebudayaan terdiri atas sembilan bab dan 61 pasal. Bab I Ketentuan Umum berupa penjelasan, asas, tujuan, dan objek pemajuan kebudayaan, Bab II Pemajuan, yakni tentang penjelasan umum, perlindungan yang berupa inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi, serta pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Bab III Hak dan Kewajiban menyangkut peranan setiap orang dalam memajukan kebudayaan, Bab IV Tugas dan Wewenang menyangkut pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memajukan kebudayaan, Bab V Pendanaan, Bab VI Penghargaan, Bab VII Larangan, Bab VIII Ketentuan Pidana, dan Bab IX Ketentuan Penutup. Lintas Sektor

Dalam pengelolaan kebudayaan memang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat (kementerian) maupun daerah (pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota). Akan tetapi, ternyata dalam regulasi itu disebut pula bahwa kementerian dalam pengelolaan budaya harus lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Bahkan, dalam diplomasi budaya, secara eksplisit disebut dilakukan pemerintah dan masyarakat. Sedangkan mengenai peran serta masyarakat adalah memberikan masukan lisan dan tertulis dalam penyusunan kebijakan kebudayaan. Dalam pengembangan pranata dan sumber daya manusia kebudayaan, juga disebut lingkupnya yang menjadi objek kebijakan adalah lembaga adat, lembaga pengelola kebudayaan, yang di dalamnya disebut adanya kelembagaan koasi pemerintah dan swasta. Akan tetapi, dalam pengelolaan kebudayaan, lembaga swasta atau masyarakat memang tidak disebut secara harafiah.

Undang-undang Pemajuan Kebudayaan ini boleh dibilang bagaikan oase di tengah gurun pasir yang tandus. Lahirnya payung hukum tersebut menghilangkan dahaga di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang "haus" dari nilai-nilai kebudayaan Nusantara yang luhur dan sarat akan makna.  Undang-undang ini diharapkan  akan manjadi solusi untuk mengembangkan budaya yang dimiliki Indonesia, sehingga memberikan nilai manfaat yang besar.

Manfaat yang akan dipetik yaitu memperkuat ketahanan budaya bangsa, memperkuat jatidiri dan indentitas bangsa. Manfaat lain dari regulasi ini adalah terbentuknya sistem yang melindungi berbagai aset kebudayaan dan warisan masa lalu yang dimiliki Indonesia. Baik dalam bentuk sistem pendataan kebudayaan nasional, maupun langkah-langkah yang merupakan bagian dari proses pemajuan kebudayaan. Keberagaman objek kebudayaan nasional apabila dikelola dan dikembangkan mampu melampaui negara-negara tetangga, misalnya Korea Selatan, Jepang dan lain sebagainya. Objek kebudayaan yang dimaksud seperti bidang seni, musik, kemudian perfilman, adat istiadat.                        

*Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT). Tinggal di Semarang

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Pergelaran Swimrun Pertama di Asia Tenggara-Australiaoleh : Rohmah S
10-Des-2018, 22:14 WIB


 
  Pergelaran Swimrun Pertama di Asia Tenggara-Australia 20 pelari dari 6 negara: Indonesia, Australia, Amerika, Inggris, New Zealand dan Swedia ikuti swimrun di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan dengan jarak lari 20km dan berenang 3km. Head of Corporate Communications PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto (kiri)
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia