KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
 
KabarIndonesia - Jakarta,  Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat ekologis yang mengancam kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu Walhi bersama rakyat pengelola sumber daya alam, organisasi masyarakat sipil, dan unsur lainnya mendesak pemerintah kini dan ke depan menjalankan dan
selengkapnya....


 


 
BERITA IPTEK LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Jatuh Cinta Kepada Telaga 26 Nov 2017 11:31 WIB

Dunia Imitasi 23 Nov 2017 15:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Peranan Badan Publik Daerah Dalam Implementasi Pelayanan Informasi

 
IPTEK

Peranan Badan Publik Daerah Dalam Implementasi Pelayanan Informasi
Oleh : Sesmon Toberius Butarbutar | 01-Okt-2017, 21:11:32 WIB

KabarIndonesia – Balige, Awal tahun 2017 yang lalu, secara umum Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia telah membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi komunikasi dan informatika yang selama ini tidak mendapat perhatian serius karena digabung dengan Dinas Perhubungan.

Pembentukan OPD tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas (badan) publik ini berfungsi melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota (Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika).

Harapan pemerintah di era Presiden Joko Widodo saat ini terhadap pembentukan badan publik tersebut agar pemerintah daerah dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014. Kedua regulasi ini akan dapat memberikan kemudahan dan transparansi dalam pengelolaan kebijakan, keuangan/anggaran dan pelayanan dasar bidang Informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2006:6).

Pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi akan dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (e-government). Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government). Bahkan saat ini dengan adanya e-government, komputer (TI) memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, melakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi wilayah dan parawisata, dan sebagainya.

Dalam pembangunan masyarakat mencakup pengertian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang pada dasarnya berhasil jika masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Di tengah masyarakat yang beraneka ragam suku dan budaya, tentunya mempunyai nilai seperti nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan dan yang khas pada masyarakat kita, sehingga dengan adanya nilai-nilai tersebut masyarakat mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Pembangunan dalam masyarakat haruslah diterapkan sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga masyarakat menyadari betapa pentingnya suatu pembangunan yang ada di dareahnya.

Birokrasi dalam hal ini pemerintah harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan pembangunan pada daerah masing-masing dan di sini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbung serta menciptakan iklim yang menunjang setiap pembangunan.

Pemerintah secara sinergitas dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat secara efisien, efektif, mudah, murah, transparan dan akuntabel. Pemerintah kerapkali mengalami masalah dalam memberikan pelayanan yang berbelit-belit, mahal, dan sulit. Masyarakat pun seringkali disulitkan karena harus pergi ke kantor pemerintahan terlebih dahulu untuk memperoleh pelayanan, mengantri panjang yang membuang-buang waktu, dan membayar mahal karena sering terjadi tindak korupsi yang dilakukan oleh aparat. Tidak hanya masyarakat, kalangan bisnis pun direpotkan dalam mengurus segala macam perizinan dan pembayaran atas usahanya kepada pihak pemerintah. Padahal sudah tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakatnya.

Proses peningkatan pembangunan oleh pemerintah harus dapat mengkomunikasikan kepada masyarakat manfaat atau kegunaan setiap pembangunan yang masuk di daerahnya. Pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan haruslah mempunyai kredibilitas, daya tarik, kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan perasaan agar masyarakat dapat dipengaruhi untuk mengikuti keinginan dari pemerintah sehingga pembangunan dapat dilaksanakan.

Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, tugas pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa adanya saranadan fasilitas untuk hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan dan komunikasi adalah sumber informasi bagi pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan ataupun tentang pembangunan.

Namun saat ini tidak dapat dipungkiri ternyata pembentukan organisasi baru (Dinas Kominfo) oleh pemerintah daerah banyak ditemukan kendala. Kendala-kendala tersebut adalah masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, terbatasnya infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi, serta terutama terkait dengan pendanaan (APBD), sehingga pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat menjadi tidak efektif dan tidak efesien.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017oleh : Rohmah Sugiarti
16-Des-2017, 22:18 WIB


 
  Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama main dealer di 36 kota Indonesia gelar kembali Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki (KAWIR). KAWIR pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Kali ini
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Mengenang Hari Juang Kartika 13 Des 2017 11:39 WIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia